DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 8 (delapan) diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Rencana Penanggulangan Bencana; Pemantauan Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia publik Indonesia 1945;

2.Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Persoalan bencana di wilayah Indonesia telah menjadi hal yang perlu dimasukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam Penyelengaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
6.Bencana adalah Peristiwa atau Rangkaian Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi, penerapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi.
8.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
9.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan terpadu penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan bencana berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah.
10.Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
11.Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
12.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
13.Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14.Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
15.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17.Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
18.Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
19.Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
20.Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
21.Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22.Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27.Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH Karakteristik wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang beragam memiliki potensi bencana yang beragam pula. Untuk melihat keterkaitan tersebut maka pengidentifikasian akar masalah dan isu strategis menjadi dasar dalam penentukan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 2

Maksud disusunnya RPB sebagai pedoman perencanaan yang bersifat lintas sektor dalam penanggulangan bencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan RPB :

1.agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2.mewujudkan keterpaduan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh 3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah Indonesia telah menyusun beragam aturan pendukung kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana tingkat nasional perlu diperhatikan sebagai acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dalam merumuskan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 4

(1)RPB ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 5

(1)RPB disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
3. c.Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. d.Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program;
5. e.Bab V Rencana Aksi;
6. f.Bab VI Pemanduan, Pengendalian, dan Evaluasi;
7. g.Bab VII Penutup;
(2)Uraian mengenai RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dokumen RPB Daerah merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah baik pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 6

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh BPBD melalui Gugus Tugas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Pemantauan Pelaksanaan RPB yang dilakukan oleh Gugus Tugas secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
(3)Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan setiap Perangkat Daerah.

BAB V

RENCANA AKSI Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana. Dengan demikian Rencana Aksi yang disusun diharapkan mampu menjawab isu dan permasalahan terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 10 Juli 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 10 Juli 2025 Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 33 i LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029 DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulilah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT atas limpahan, rahmat, serta karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih berada dalam lindungan-Nya dan dapat menyelesaikan amanah yang diberikan dalam menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu. Proses penyusunan dokumen ini memperhatikan Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027, dimana kajian tersebut serta beberapa hasil analisa dari dokumen perencanaan daerah lainnya menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam proses penyusunannya mengacu pada pedoman teknis yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Disamping itu dengan perspektif Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai salah satu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana juga memperhatikan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan pedoman penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah yang direvisi dari Perka Tahun 2008 (https://sites.google.com/view/rpb- bnpb/home?authuser=0) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan pengembangan yang disusun lebih terpadu dari kajian, informasi dan data yang berkaitan dengan masalah kebencanaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dokumen ini memuat program dan kegiatan dari beragam OPD yang berhubungan dengan pemecahan persoalan bencana daerah yang akan dijadikan prioritas penanganan dalam 5 tahun kedepan. Penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan lancar berkat dukungan dari seluruh Operasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan pihak stakeholder terkait. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen ini kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha yang telah kita laksanakan, Amin ya Rabbal Alamin. ii Ringkasan Eksekutif RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ROKAN HULU 2025-2029 Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana umumnya pada semua daerah di Indonesia, kondisi kebencanaan Kabupaten Rokan Hulu juga terkait dengan geografis, topografi, klimatologi, dan iklim yang berdampak pada penduduk di Kabupaten Rokan Hulu. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0 0 25’20” dan 10025’41” Lintang Utara serta 100002’56” dan 100056’59” Bujur Timur. Pengkajian risiko bencana Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pada tahun 2022. Wilayah Rokan Hulu yang dialiri banyak Sungai dan DAS telah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan BWS Provinsi Riau karena ancaman banjir luapan sungai semakin meningkat. Pengelolaan Sungai menjadi kepentingan berbagai pihak yang tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah karena potensi bencana dari pengelolaan sungai yang kurang terpadu dapat mengakibatkan banjir dan banjir bandang dapat terjadi lebih cepat bila terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Hasil dari dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan fokus kajian kepada jenis potensi bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit serta konflik sosial. Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana, serta identifikasi isu strategis pembangunan daerah, maka didapatkan 5 (lima) permasalahan pokok yang diklasifikasikan sebagai isu strategis penanggulangan bencana di kabupaten Rokan Hulu, yaitu:

1.Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana.
2.Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik. iii
3.Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan.
4.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal.
5.Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas. Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu periode 2025-2029 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING, DAN TANGGUH BENCANA ” Salah satu ukuran ketercepaian tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana adalah melalui capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan nilai baseline terakhir pada tahun 2023 dengan nilai IKD 0,33. Untuk proyeksi capaian IKD tahun 2025, maka pada tahun 2024, BPBD Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah secara mandiri. Hasil penilaian secara mandiri tersebut diverifikasi olekh BNPB untuk pendataan baseline Nasional. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diproyeksikan nilai IKD Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2025 adalah 0,35. Berdasarkan proyeksi ini diharapkan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mampu meningkat dalam 5 tahun kedepan menjadi lebih dari 0,52 agar tergolong kepada kelas ketahanan daerah sedang. Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 5 (lima) tahun kedepan adalah:
1.Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak.
2.Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penangangan darurat bencana.
3.Meningkatkan kesadarandan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana.
4.Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana.
5.Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka arah kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu meliputi:
1.Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif lintas perangkat daerah dalam pemulihanpasca bencana. iv
2.Meningkatkan koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulanganbencana pada lintas Perangkat Daerah.
3.Menjaring kontribusi non pemerintah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkaitpenanggulangan bencana.
4.Pembangunan komunitas percontohan sebagai stimulan kolaborasi dan kontribusi lintassektor dalam membangun komunitas siaga bencana.
5.Melakukan penataan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasanrawan bencana.
6.Memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam penataan kawasan DAS melaluikoordinasi dan advokasi vertikal.
7.Meningkatkan daya tahan vegetatif pada sungai dan sempadan sungai. Tujuan, Sasaran dan kebijakan tersebut dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan. Terdapat 8 (delapan) program, 18 kegiatan, dan 48 sub kegiatan yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mempermudah proses integrasi program, kegiatan, sub kegiatan tersebut kedalam perencanaan pembangunan daerah, maka juga telah dilakukan harmonisasi dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, disertai indikasi satuan target dan pagu indikatif anggaran berdasarkan nomenklatur tersebut. Dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:
1.Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
2.Melaksanakakn advokasi dan pengarusutamaan penanggulangan bencana kedalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
3.Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing. Melalui mekanisme pemaduan, diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Mekanisme Pemaduan RPB harus mampu untuk:
1.Memperkuat RPB dalam suatu aturan daerah.
2.Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3.Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB. v Pelaksanaan RPB Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di tingkat aparatur maupun masyarakat. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Rokan Hulu, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Rokan Hulu. vi Daftar Isi Kata Pengantar ........................................................................... Ringkasan Eksekutif ...................................................................... Daftar Isi ........................................................................................ Daftar Gambar ............................................................................... Daftar Tabel ................................................................................... Daftar Istilah .................................................................................. Daftar Singkatan ............................................................................ Lampiran 2. Matriks Harmonisasi Rencana Aksi Penanggulangan Bencana dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Lampiran 3. Matriks Rincian Rencana Aksi berdasarkan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Lampiran 4. Gambar Sebaran Lokus Rencana Aksi Penanggulangan Bencana. viii Daftar Gambar Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan RPB Gambar 2. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia Gambar 3. Posisi RPB dalam Penanggulangan Bencana Indonesia Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu Gambar 5. Peta Risiko Multi-bahaya Kabupaten Rokan Hulu Gambar 6. Prioritas Bencana yang Ditangani Gambar 7. Tahapan dalam Penanggulangan Bencana Gambar 8. Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana ix Daftar Tabel Tabel 1.Pembagian luas Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tabel 2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Rokan Hulu, 2023 Tabel 3. Kependudukan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tabel 4. Catatan Kejadian Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2012-2021 Tabel 5. Profil Risiko dan Luas Potensi Wilayah Terpapar Bencana Tabel 6. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak Tabel 7. Profil Risiko dan Potensi Kerugian Tabel 8. Tingkat Risiko dan Kecenderungan Tabel 9. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2023 Tabel 10. Indeks Risiko Bencana Per Jenis Bahaya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Tabel 11. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan HuluTahun 2018-2022 Tabel 12. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Tabel 13. Analisa Pembobotan Penentuan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Tabel 14. Uraian Substansi Isu Strategis 1. Sistem Pemulihan Pasca Bencana Belum Dilakukan Secara Terkoordinasi dan Terencana Tabel 15. Uraian Substansi Isu Strategis 2. Sistem Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana Daerah Belum Berjalan Dengan Baik Tabel 16. Uraian Substansi Isu Strategis 3. Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Hutan Belum Mampu Mengurangi Penyalahgunaan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Tabel 17. Uraian Substansi Isu Strategis 4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah Tangkapan Air Belum Mampu Mengurangi Risiko Bencana Secara Optimal Tabel 18. Uraian Substansi Isu Strategis 5. Pengetahuan Risiko Bencana Komunitas yang Masih Terbatas Tabel 19. Peta Jalan RIPB tahap 2020-2024 dan 2025-2029 Tabel 20. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPB Provinsi Riau 2021-2026 Tabel 21. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Tabel 22. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 Tabel 24. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2029 Tabel 25. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 x Tabel 26. Program Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 Tabel 27. Rencana Aksi Tabel 28. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Tabel 29. Pemaduan RPB kedalam Perencanaan Lainnya Tabel 30. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan Tabel 31. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester Tabel 32. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu xi Daftar Istilah Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:
1.Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Data dan Informasi Bencana Indonesia, yang selanjutnya disingkatdengan DIBI adalah sebuah website yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
4.Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
5.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
6.Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
7.Kerugian adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
8.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
9.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10.Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. xii
11.Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
12.Mitigasi Non-Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
13.Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
14.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
15.Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
16.Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
17.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
18.Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19.Prosedur Operasi Standar, yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
20.Pusdalops Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
21.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. xiii
22.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23.Rencana Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
25.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26.Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28.Tanggap Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. xiv Daftar Singkatan Singkatan Keterangan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah DSP Dana Siap Pakai KRB Kajian Risiko Bencana NGO Non-Government Organization OPD Organisasi Perangkat Daerah PDRP Pre-Disaster Recovery Plan PMI Palang Merah Indonesia POLRI Kepolisian Republik Indonesia PRB Pengurangan Risiko Bencana R3P Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana RAD PRB Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana RAN PRB Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana RDTR Rencana Detil Tata Ruang Renas PB Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Ren Ops Rencana Operasi Darurat Bencana Renstra OPD Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah RIPB Rencana Induk Penanggulangan Bencana RKP Rencana Kerja Pemerintah RPKD Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RTRW Rencana Tata Ruang dan Wilayah RPB Rencana Penanggulangan Bencana SPM Standar Pelayanan Minimal RPKB Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana RTRWD Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah TNI Tentara Nasional Indonesia. 1 Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi risiko bencana maka kegiatan yang akan dilakukan berfokus kepada pengurangan timbulnya korban jiwa manusia, pengurangan kerusakan lingkungan, pengurangan kerugian harta benda dan pengurangan dampak psikologis yang mungkin timbul akibat suatu bencana. Komponen-komponen ini merupakan indikator kunci pengurangan risiko bencana. Untuk meraih indikator pengurangan risiko bencana tersebut, perlu disusun suatu perencanaan yang melingkupi aktivitas sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Perencanaan tersebut dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebut sebagai rencana penanggulangan bencana. Amanat penyusunan RPB ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Selain itu, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota. 1.1. Latar Belakang Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Rokan Hulu disusun untuk periode perencanaan lima tahun (2025 – 2029) dikembangkan dari referensi hasil kajian risiko bencana (KRB) yang telah disusun periode 2023-2027. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, Kabupaten Rokan Hulu memiliki 9 potensi bahaya Dimana hasil analisa untuk kelas risiko tinggi yaitu banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Kelas risiko sedang yaitu cuaca ekstrim, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dan kelas risiko rendah untuk epidemi wabah penyakit, gempabumi dan konflik sosial. Jika dilihat dari data IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) tahun 2023 untuk Kabupaten Rokan Hulu ini memiliki skor IRBI 155,20 yang tergolong kelas risiko tinggi. 2 Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Kabupaten Rokan Hulu, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPB Kabupaten Rokan Hulu adalah kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensi top-down. Dimensi top-down disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Analisa awal dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi peningkatan kapasitas daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, serta RPJMD Kabupaten Rokan Hulu. Analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu. Analisa lanjutan dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi- aksi penanggulangan bencana dengan peta-peta risiko bencana serta kajian dan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu. Penyusunan Dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Rokan Hulu mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft RPB, hingga finalisasi dokumen RPB. Setiap perwakilan stakeholder terkait berkomitmen mengawal dokumen RPB sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rokan Hulu Setelah dilegalkan maka rencana aksi dalam dokumen RPB di jalankan oleh semua stakeholder kebencanaan di Kabupaten Rokan Hulu Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor akan dapat mendukung rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Renstra OPD dan RKPD dan Renja OPD. 3 1.2. Tujuan
1.Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
2.Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu.
3.Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1.3. Kerangka Pikir Rencana penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan. Gambaran analisa kerangka pikir penyusunan RPB dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan RPB Berdasarkan gambar di atas maka dapat disimpulkan secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana disuatu daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Proses persiapan dalam penyusunan RPB Kabupaten Rokan Hulu telah dimulai dengan penyusunan kajian risiko bencana tahun 2022. Untuk menjaga keselarasan penyusunan rencana penanggulangan bencana ini maka poin kunci dalam tahapan persiapan ini dibutuhkan tim teknis dan tim penyusun yang telah memahami PEMADUAN DAN MONEV MASALAH POKOKR PJMD KAJIANKAP ASITASDAE RAH KETERPAPARAN DARI SUMBERBAHAY A (KRB) IDENTIFIKASIAKARMASALAH RIPB, RENAS PB, RPB PROV ISUSTRATEGIS KAJIAN RISIKO BENCANA PENENTUANBENCANAPRIO RITAS YANGDITANGANI DAERAH ARAHKEBIJAKAN (TUJUAN,SASARAN) KERANGKA KERJA PB PROGRAM, KEGIATAN RENCANAAKSI SPASIAL MATRIKS SPM KEBENCANAAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANALISIS KESESUAIAN KODEFIKASI NOMENKLATUR 4 keberlanjutan dari kajian risiko bencana yang telah disusun sebelumnya. Proses lanjutan adalah penyepakatan melalui forum pertemuan tim untuk penetapan bencana prioritas dan identfikasi untuk mendapatkan akar masalah. Informasi dari tim teknis terkait permasalahan yang berhubungan dengan kebencanaan dijabarkan dari referensi hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalah pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan di pilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah. Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses yang merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana ini lah yang akan menghasilkan rencana aksi yang fokus dijabarkan dalam perencanaan 5 tahunan di daerah. Untuk menjamin kesesuaian analisa rencana aksi dengan perencanaan lainnya baik di nasional maka ada beberapa konsepsi dasar yang perlu diperhatikan adalah: 1) Struktur perencanaan. Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode perencanaan daerah. RPB Daerah harus memperlihatkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan kelompok-kelompok strateginya, yang diterjemahkan menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana. Pada tataran tujuan dan sasaran, keseluruhannnya ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah. Seluruh OPD terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib berkomitmen dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Oleh karenanya pelibatan OPD terkait penanggulangan bencana dalam penyusunan RPB Daerah adalah suatu keharusan dan prasyarat utama. 2) Kebijakan strategis harus mampu merangkum kebijakan dari tingkat nasional hingga masyarakat dengan melihat permasalahan serta isu strategis yang ada di daerah. Untuk menjaga alur kebijakan dari pusat hingga lokal, maka kebijakan strategis dapat mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana yang telah digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan serta strategi pada RPJMN/RPJPN. 3) Strategi, Kegiatan dan Aksi. Strategi, kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran- sasaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan dan aksi berdasarkan strategi dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada suatu kabupaten/kota serta mempertimbangkan RPJMD maupun kebijakan daerah lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan menjaga keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 dari pusat hingga daerah. Disamping itu, penyusunan strategi, kegiatan, dan aksi, harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan- permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bahaya yang ada di daerah. Dengan demikian, aksi-aksi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Proses penyusunan aksi-aksi untuk setiap kelompok strategi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas dan kearifan setiap daerah. Dengan demikian bentuk aksi dan pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dipilih akan sangat tergantung kepada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah. 4) Penamaan disesuaikan dengan penamaan nomenklatur yang berlaku Sebagai ‘rencana pemerintah daerah kepada legislatif’ dan pihak- pihak yang berwenang lainnya, seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah. Acuan terbaru dalam nomenklatur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam pembagian urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 5) Ringkas dan dapat menjadi panduan bagi seluruh instansi pemerintah serta acuan bagi institusi lain yang terlibat Penulisan Dokumen RPB Daerah akan dibuat sangat ringkas namun berbobot. Menggunakan bahasa sederhana dan lugas. Untuk melengkapi Dokumen RPB, selain pada batang tubuh dokumen hendaknya juga dilampirkan bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RPB. Proses akhir yang menjadi hal yang dimasukan dalam dokumen RPB ini adalah terkait dengan pemaduan dan monev. Pemaduan terkait dengan keterlibatan non OPD dalam upaya advokasi dan dukungan tambahan untuk kegiatan yang belum terakomodir dalam nomenklatur rencana kerja OPD. Selain itu pemaduan dalam RPB ini juga diselaraskan 6 dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hal yang menarik dalam penyusunan tahun 2024 ini bertepatan dengan masa akhir RPJM baik nasional, provinsi dan kota sehingga untuk pemaduan nantinya RPB ini akan menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan periode 2025 – 2029. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dalam implementasi RPB ini nantinya akan menjadi salah satu bagian dalam evaluasi peneraparan SPM yang ada di daerah. 1.4. Kedudukan
1.RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan. RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB. Gambar 2. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia SDG’s SFDRR& Deklarasi Paris 2030 Rencana Jangka Panjang (20 tahun) Rencana RE-Tatel¢:) Menengah (5 tahun) Rencana Strategis Sektoral (5 tahun) Rencana Tahunan 4 GM 7
2.RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB. Gambar 3. Posisi RPB dalam Penanggulangan Bencana Indonesia 1.5. Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5.Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024;
6.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang Standar Teknis Pada Standar Layananan Minimal Sub Urusan Bencana;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; J 8
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023 - 2027;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
12.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 1.6. Lingkup
1.Lingkup jenis bahaya RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kekeringan, Kebakaran hutan dan Lahan serta tanah longsor dan kondisi spesifik bahaya/bencana lainnya seperti epidemi wabah penyakit dan konflik sosial.
2.Lingkup jenis rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Lingkup pelaksana rencana aksi yaitu semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana/kegiatan penanggulangan bencana. 9 2.1. Gambaran Umum dan Karakteristik Kebencanaan Daerah Sebagaimana umumnya pada semua daerah di Indonesia, kondisi kebencanaan Kabupaten Rokan Hulu juga terkait dengan geografis, topografi, klimatologi, dan iklim yang berdampak pada penduduk di Kabupaten Rokan Hulu. Gambaran kondisi kebencanaan Kabupaten Rokan Hulu secara garis besar dapat dilihat dari kondisi umum wilayah dan sejarah bencana. Kondisi wilayah yang beragam menimbulkan potensi bahaya yang beragam pula di suatu daerah. Keberagaman potensi bahaya yang ada di daerah dapat menimbulkan risiko bencana jika bertemu dengan kerentanan yang tidak didukung oleh kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulanginya. Kerentanan yang tinggi dapat dipengaruhi oleh besaran populasi dan kelompok rentan yang digabungkan dengan potensi kerugian material dan lingkungan 2.1.1. Geografis dan Administratif Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 00 25’ 20” dan 100 25’ 41” Lintang Utara serta 1000 02’ 56” dan 1000 56’ 59” Bujur Timur. Secara geografis Wilayah kabupaten Rokan Hulu terletak di Ujung Utara wilayah Provinsi Riau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: ▪ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. ▪ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar. ▪ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. ▪ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 823.054 Ha, terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan. Untuk lebih jelas pembagian luas wilayah dapat dilihat pada tabel 1, dan Gambaran administrasi daerah dapat dilihat pada gambar 4. 10 Tabel 1. Pembagian luas Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Sumber : Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 01 Tahun 2020 Tentang RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 Berdasarkan Tabel 1 disebutkan bahwa luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan adalah 823.054 hektar. Luas wilayah merupakan salah satu dasar dalam kajian risiko bencana dalam hal penentuan potensi terpapar bencana. Potensi tersebut diketahui berdasarkan kondisi wilayah yang rentan pada setiap wilayah adminisitrasi di Kabupaten Rokan Hulu. Semakin luas suatu wilayah terpapar bencana, semakin besar potensi wilayah tersebut berisiko terhadap suatu bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. 2.1.2. Geologi Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuksikaping (Rock, NMS., dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga (Aspden, J.A., dkk., 1982), dan Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982). Berdasarkan kelima lembar Peta Geologi tersebut di atas, batuan tertua yang terdapat di daerah ini adalah kelompok batuan metasedimen dan malihan yang termasuk ke dalam Formasi Kuantan (Puku) serta Formasi Bohorok (Pub) berumur Permo-Karbon. Di atas kelompok batuan ini diendapkan batuan sedimen dari Formasi Telukido (Mlt) yang berumur Trias. INO KECAMATAN EI” |LUAS WILAYAH (HA)| PERSENTASE ( 1 |Bangun Purba 15.370 1,87 2 _|Kabun 43.490 5,28 3 _|Kepenuhan 48.426 5 88 4 |Kepenuhan Hulu 30.517 3,71 5 {|Kunto Darussalam 94 434 11,47 6 |Pagaran Tapah Darussalam 19.837 2,41 7 _|Pendalian IV Koto 28.494 3,46 8 |Rambah 35.776 435 9 |Rambah Hilir 27.959 3,40 10 |Rambah Samo 35.145 427 11 |Rokan IV Koto 94.188 11,44 12 |Tambusai 67.059 8,15 13 |Tambusai Utara 117.805 14,31 14 |Tandun 34.666 421 15 |Ujung Batu 7.897 06 16 |Bonai Darussalam 121.991 14,82 Kabu Rokan Hulu Misia, 823.054 100,00 11 Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu 2010-2030 Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu Semua batuan tertua tersebut diterobos oleh batuan granit Intrusi Rokan (MPiro), Granit Giti (MPigt), dan Granit Pulaugadang (MPipg) pada kala Perem hingga Trias. Batuan-batuan tertua serta batuan granit ini selanjutnya ditutupi oleh batuan-batuan malih dari Formasi Muarasoma (Mums) dan batuan batuan melange Kelompok Woyla (Muwm) berumur Jura hingga Kapur. Selanjutnya di atas keseluruhan kelompok batuan tersebut, diendapkan secara tidak selaras batuan dari Formasi Pematang (Tlpe) berumur Oligosen Akhir, terdiri dari batulumpur, konglomerat kerakalan, dan serpih. Di atasnya secara tidak selaras diendapkan Formasi Telisa (Tmt) yang menjemari dengan Formasi Sihapas (Tms) berumur Miosen. Formasi Telisa terdiri dari batulumpur gampingan dan batulanau, bersisipan batugamping dan batupasir. Formasi Sihapas terdiri dari batulumpur, batulanau, dan batupasir. Selanjutnya secara tidak selaras berturut-turut diendapkan Formasi Petani (Tup) berumur Pliosen yang terdiri dari batulumpur, batulanau, dan batupasir serta Formasi Minas (Qpmi) berumur Plistosen Akhir dan terdiri dari batulumpur, batulanau, pasir dan kerikil. Di atas Formasi Minas secara tidak selaras diendapkan Endapan Permukaan Tua (Qp), dan terakhir Endapan Permukaan Muda. 12 Secara litologi beberapa endapan batuan yang dapat diamati di lapangan adalah sebagai berikut:
1.Satuan Batuan Endapan Alluvial Sungai dan Pantai Satuan batuan endapan alluvial ini merupakan endapan termuda, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah. Endapan aluvial sungai tersebar di sekitar dataran banjir dan meander dari sungai-sungai yang mengalir di kedua daerah kabupaten ini. Sedangkan endapan aluvial pantai tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan sekitar pantai.
2.Satuan Batuan Pasir Konglomeratan Satuan batuan ini terdapat berupa lensa-lensa di bagian bawah endapan aluvial, terdiri dari pasir konglomeratan, sebagian di beberapa tempat berupa pasir lempungan dan sebagian berupa pasir kuarsa. Satuan batuan ini termasuk ke dalam Formasi Minas yang berumur Pleistosen.
3.Satuan Batuan Batu lempung Lanauan Batu lempung lanauan ini pada umumnya berwarna abu-abu terang, berbutir halus sampai sedang. Satuan batuan ini termasuk kedalam Formasi Telisa yang berumur Miosen Tengah.
4.Satuan Batuan Batu Pasir Kuarsa Satuan batuan ini termasuk ke dalam Formasi Sihapas yang berumur Miosen Awal. Batu pasir kuarsa ini berbutir halus hingga sedang, bersifat padu tapi tidak keras (mudah remuk). Setempat berselingan dengan konglomerat.
5.Satuan Batuan Batu Gamping Terdapat berupa batu gamping malihan yang terdapat dalam Formasi Kuantan yang berumur Permo Karbon. Satuan Batuan ini terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Batu gamping ini pada umumnya berwarna abu-abu gelap, bersifat keras dan padat. Di beberapa tempat terdapat urat-urat yang tersisi oleh mineral kalsit dan sebagian lagi oleh mineral kuarsa.
6.Satuan Batuan Wake Konglomerat Satuan batuan ini terutama disusun oleh wake dan sebagian wake konglomerat. Batuan ini pada umumnya telah mengalami pelapukan cukup kuat dengan warna pelapukan abu-abu kekuningan, sedangkan yang segar berwarna abu-abu kehitaman, keras dan kompak. Di beberapa tempat dijumpai urat-urat kuarsa setebal beberapa puluh cm. Satuan Batuan ini termasuk ke dalam Formasi Bohorok berumur Karbon.
7.Satuan Batuan Granit Batuan terobosan granit di daerah ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu granit Intrusi Rokan dibagian utara dan Granit Giti di bagian selatan, sesuai dengan lokasi terdapatnya. Kedua intrusi granit ini menerobos batuan-batuan dari Formasi Bohorok dan Kuantan pada zaman Perem hingga Trias. Endapan- endapan granit yang berumur pra Tersier ini pada umumnya sudah mengalami pelapukan yang sangat kuat. 13 Tanah pelapukan granit berwarna coklat kemerahan dapat mencapai ketebalan hingga puluhan meter. Di dalam tanah pelapukan ini serta di alur-alur sungai kecil dijumpai bongkah- bongkah granit segar dengan diameter berukuran beberapa meter. Berdasarkan litologi atau struktur lapisan tanah di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya alluvial dan batuan pasir yang berada pada dataran rendah/datar. Hal ini menyebabkan potensi bencana banjir dan kekeringan merupakan jenis potensi yang mengancam masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan pengurangan risiko bencana. Jika dilihat dari sisi geologi Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada Cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra Tersier. Struktur geologi yang terdapat di daerah ini adalah berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Sesar ini sangat mempengaruhi kondisi fisik batuan yang terdapat di daerah ini yaitu berupa retakan- retakan yang banyak terdapat pada batuan-batuan terutama granit dan batu gamping. Gejala sesar dapat dikenali dari adanya urat-urat kuarsa yang mengisi retakan-retakan pada batuan tersebut, serta adanya pelurusan bentuk morfologi dan sungai, disamping ditemukannya beberapa gawir- gawir yang cukup curam. Sesar - sesar ini diperkirakan merupakan bagian dari segmen-segmen patahan yang membentuk Patahan Besar Sumatera (Sesar Semangko). Kondisi geologi diatas menyebabkan potensi bencana geologis seperti tanah longsor, pergerakan tanah/batuan terutama di wilayah bukit barisan yang masuk dalam wilayah kabupaten Rokan Hulu. Selain itu jika dilihat dari segi geologi lainnnya terkait dengan potensi gempabumi yang dapat dirasakan bila terjadi pusat gempa di daerah tetangga. Meskipun secara kewilayahan berada pada zona yang relatif berjarak dengan sesar namun tetap gelombang getaran gempabumi dirasakan oleh Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. 2.1.3. Topografi Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan air laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 17,50% dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Rokan Hulu. Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu: ▪ Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut; tersebar di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai Darussalam, 14 Kecamatan Pagaran Tapah, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto; ▪ Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di bagian utara, yaitu sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto; ▪ Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut. Tersebar di sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto. Kemiringan lahan lahan Kabupaten Rokan Hulu bervariasi dari 0 hingga diatas 40%. Kemiringan lahan antara 0-15% mendominasi seluruh wilayah kecamatan dengan luasan mencapai 95,77%,kemiringan lahan antara 15-40% mencapai 4,22% sedangkan kemiringan diatas 40% hanya berada di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar 0.01% dari total luas Kabupaten Rokan Hulu. Jika dilihat dari data diatas maka secara umum kondisi topografi Kabupaten Rokan Hulu dominan datar sehingga potensi banjir dan cuaca ekstrim akan menjadi sangat besar. Potensi dampak turunan dari wilayah perbukitan pada jalur transportasi seperti tanah longsor juga berpotensi terjadi sewaktu waktu. Topografi perbukitan diareal perbatasan dengan daerah tetangga juga dapat menyebabkan banjir bandang yang berdampak bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu khususnya yang berada dekat dengan Kawasan Sungai. 2.1.4. Geohidrologi Kondisi distribusi dan pergerakan air di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang mengalir sepanjang tahun dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Sepanjang aliran sungai tidak dimanfaatkan aktivitas merusak aliran sungai, seperti tambak atau pertanian dan lainnya. Daerah aliran sungai bahagian hulu perlu tetap dijaga untuk mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir. Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola-pola aliran sungai di Kabupaten Rokan Hulu. Pola aliran sungai pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungai mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu meliputi Sungai Rokan, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (recharge area) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan. 15 Salah satu dari masalah yang ada di daerah sepanjang aliran Sungai Rokan adalah adanya erosi tebing sungai. Penyebab rusaknya tebing Sungai Rokan bukan hanya karena faktor alam seperti banjir tetapi juga karena penambangan pasir. Kerusakan tebing sungai di bagian hulu umumnya disebabkan oleh penambangan pasir yang dilakukan secara terus menerus. Lokasi erosi tebing sungai terjadi di beberapa Lokasi seperti Sungai Rokan Kanan di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Sungai Rokan di Kecamatan Ujung Batu (tempat ibadah) dan jalan lintas kabupaten (antara Kecamatan Ujung Batu- Kecamatan Rokan IV Koto), Sungai Batang Kumu dan Batang Sosa di Kecamatan Tambusai-Tambusai Utara (jalan lintas provinsi di Kecamatan Tambusai Utara), dan Sungai Menaming Kabupaten Rokan Hulu. Wilayah Rokan Hulu yang dialiri banyak Sungai dan DAS telah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan BWS Provinsi Riau karena ancaman banjir luapan dan erosi sungai semakin meningkat. Pengelolaan Sungai menjadi kepentingan berbagai pihak yang tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah karena potensi bencana dari pengelolaan sungai yang kurang terpadu dapat mengakibatkan banjir dan banjir bandang dapat terjadi lebih cepat bila terjadi curah hujan yang sangat tinggi. 2.1.5. Klimatologi Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan. Pada tahun 2023, rata- rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli (25,80 oC), sedangkan terendah pada bulan Januari (24,00 oC). Kelembapan udara tertinggi di bulan Maret (93,00%) dan terendah di bulan Oktober (86,00%). Kecepatan angin tertinggi di bulan Februari (8,50 knot) dan terendah di bulan September (4,60 knot). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan Desember (486,94 mm) terendah di bulan April (132,33 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di bulan Desember (23 hari) dan terendah di bulan September (9 hari). Jumlah curah dan hari hujan merupakan rata- rata dari unit pengamatan pada Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Bangun Purba, Rambah Hilir, Tambusai, Tandun, Rokan IV Koto, Ujung Batu, Kunto Darussalam. Tabel 2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Rokan Hulu, 2023 Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, 2024 A Jumiah Curah | Jumiah Hari4 Bulan Hujan Hujan IN (mm) (Hari) 4
1.Januari 207,72 16
2.Februari 234,09 15
3.Maret 232,33 16
4.April 132,33 13
5.Mei 252,72 14
6.Juni 152,72 11
7.Juli 221,56 12
8.Agustus 246,44 16
9.September 135,44 9
10.Oktober 329,00 16
11.November 415,50 19
12.Desember 486,94 23 16 Sebagian besar daerah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai suhu berkisar 20-39 C. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari pengaruh letak yang dekat dengan khatulistiwa sehingga Kabupaten Rokan Hulu mempunyai iklim tropis dan masuk dalam zona iklim hutan hujan basah. Pola curah hujan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan topografi. Secara umum, wilayah kabupaten ini memiliki bulan basah (dengan curah hujan lebih dari 200 mm) dari 6 bulan per tahun, kecuali untuk tahun- tahun tertentu dimana musim kemarau berlangsung. Kondisi agroklimat Kabupaten Rokan Hulu tersebut menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya sangat menunjang untuk pengembangan sektor pertanian dan Perkebunan . Namun di lain sisi, situasi ini menjadi pertimbangan disaat anomali cuaca/curah hujan tinggi pada suatu waktu dapat mengakibatkan kejadian banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Persoalan banjir di Kabupaten Rokan Hulu akibat luapan Sungai dari curah hujan tinggi bahkan dapat mengakibatkan banjir bandang jika ada penyumbatan di hulu bukit/dari wilayah tetangga. Curah hujan tinggi juga juga mengakibatkan longsoran di wilayah perbukitan yang ada di jalur transportasi antar daerah serta terkadang angin puting beliung disertai badai hujan pada situasi tertentu. 2.1.6. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 berdasarkan hasil catatan administrasi kependudukan adalah sebesar 573,52 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,97 persen. Persentase penduduk terbesar tercatat di Kecamatan Tambusai Utara (15,13 persen), sedangkan persentase penduduk terkecil tercatat di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam (2,14 persen). Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar berada di Ujung Batu (507 orang/ km2), sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil berada di Bonai Darussalam (25 orang/km2). Komposisi penduduk menurut jenis kelamin masih didominasi oleh laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya pada setiap 103 laki-laki terdapat 100 orang perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,82 persen dan perempuan sebesar 49,18 persen. Adapun rangkuman jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan data terbaru di kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada table berikut; 17 Tabel 3. Kependudukan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Sumber: Buku Rokan Hulu dalam Angka (BPS) 2024 Berdasarkan tabel jumlah penduduk diatas total terdampak penduduk di Kabupaten Rokan Hulu 573.520 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari data jumlah penduduk yang dilakukan saat penyusunan kajian risiko bencana periode 2023-2027 dimana jumlah penduduk yang terdata saat penyusunan kajian risiko total pendudduk 570.950 jiwa. Banyaknya penduduk berpengaruh bila terjadi bencana yang menyeluruh untuk satu kawasan administrasi seperti kekeringan dan gempabumi. Untuk jenis bencana lain menyesuaikan jumlah penduduk terdampak dengan luasan bahayanya. Pertimbangan jumlah penduduk terdampak ini menjadi acuan dan perhatian pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimum khususnya terkait bencana. 2.1.7. Sejarah Kejadian Bencana Sejarah kejadian bencana merupakan salah satu faktor dasar dalam pengkajian risiko bencana. Besarnya peranan sejarah kejadian bencana tersebut disebabkan karena melihat besarnya risiko-risiko yang ditimbulkan oleh setiap kejadian. Dampak atau besaran risiko yang ditimbulkan oleh bencana dapat mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pengkajian risiko bencana di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu, pengkajian risiko bencana perlu memuat catatan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan wilayah Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah rawan bencana, terutama banjir dan cuaca ekstrim/angin puting yang selalu terjadi setiap tahun. Perkembangan frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini. y K Jumlah Penduduk|Laju Pertumbuhan| Luas Wilayah Kepadatan ecamatan (Jiwa) Penduduk (Km?) Penduduk (Jiwa/Km?) 4 Rokan IV Koto 24.090 1,48 952,31 25,30 Pendalian IV Koto 12.480 0,72 204,24 61,12 Tandun 32.370 0,80 277,63 116,58 Kabun 27.550 1,23 355,46 77,50 Ujung Batu 50.240 14 99,27 506,10 Rambah Samo 33.970 0,79 352,33 96 42 Rambah 52.750 0,96 343,23 153,68 Rambah Hilir 41.020 0,56 279,16 146,93 Bangun Purba 19,64 0,69 150,15 130,82 Tambusai 60.880 0,37 775,16 78,54 Tambusai Utara 86.780 0,79 951,48 91,21 Kepenuhan 27.760 2,29 502,81 55,22 Kepenuhan Hulu 18.480 1,24 297,33 62,15 Kunto Darussalam 45.490 0,71 777,64 58,50 Pagaran Tapah Darussalam 12.260 0,35 150,46 81,51 Bonai Darussalam 27.750 1,93 1.119,49 24,79 tal 573.520 0,97 7.588,13 75,58 Si 18 Tabel 4. Catatan Kejadian Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2012-2021 Sumber: KRB Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027 Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu, kejadian bencana tercatat yang berdampak pernah terjadi adalah bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim (angin puting beliung). Sedangkan untuk potensi bencana non alam seperti wabah penyakit yang pernah terjadi menyeluruh di wilayah Indonesia tahun 2020-2022 lalu penanganan yang dilakukan mengikuti acuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk penanganan teknis telah dilakukan secara langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dengan beberapa SOP yang diharapkan dapat diterapkan jika ada kejadian serupa. Untuk potensi bencana geologi seperti gempabumi yang pernah terjadi/berpusat berada pada wilayah lain namun getaran gempabumi juga dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun tidak berdampak langsung pada bangunan runtuh dan korban jiwa. 2.2. Gambaran Risiko Bencana Daerah Risiko bencana dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan manganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah. Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta risiko multi bahaya. Pengkajian risiko bencana mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, dengan beberapa kebutuhan untuk pengkajian risiko bencana di Kabupaten Rokan Hulu. Detail hasil kajian risiko bencana baik berupa peta maupun matriks risiko bencana dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu. Pengkajian risiko bencana Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pada tahun 2022. Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan fokus kajian kepada jenis potensi bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor. epidemi dan wabah penyakit serta konflik sosial. KerusakanMA Korban (Jiwa) ; Jih. Fasilitas Lahan & Jenis Bencana Kejadian Luka-luka dana Puman Umum Hutan N g P (Unit) (Unit) (Ha) Banjir 514 5 1 184.724 63.168 347 120 Kebakaran Hutan 150 - = - - - 12.389 Angin Puting Beliung 51 - - 2.731 829 78 - Tanah Longsor 3 - - - - 2 - Men ngga & Hilan 19 2.2.1. Potensi Wilyah Terpapar Bencana Hasil kajian elemen bahaya dituangkan dalam bentuk luas dan kelas bahaya. Luas bahaya dihitung berdasarkan area potensi keterpaparan untuk tiap-tiap kelas bahaya pada tiap-tiap jenis bahaya. Resume potensi luas bahaya di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 5. Profil Risiko dan Luas Potensi Wilayah Terpapar Bencana Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027 Berdasarkan tabel diatas, untuk kelas bahaya di kabupaten Rokan Hulu dominan tergolong kelas bahaya tinggi hanya potensi gempabumi dan epidemi wabah penyakit yang tergolong kelas bahaya rendah. Untuk luasan bahaya tinggi yang terluas yakni untuk potensi cuaca ekstrim seluas 514.044 Ha, kekeringan seluas 268.610 Ha dan banjir 138.347 ha. Sedangkan untuk luasan bahaya yang tergolong kelas bahaya rendah yakni untuk gempabumi dan epidemi wabah penyakit. Hasil kajian luas wilayah terdampak didapatkan dari probablitias/kemungkinan kejadian dan beberapa olahan dari data terkait yang telah ada dalam pedoman pengkajian risiko bencana dari BNPB. Sedangkan analisa bahaya ini akan sangat berkaitan dengan Analisa lainnya seperti jumlah potensi penduduk terpapar, kerugian dan kerusakan lingkungan untuk setiap jenis bahaya. 2.2.2. Potensi Keterpaparan Penduduk Terhadap Bencana Potensi keterpaparan penduduk terhadap bencana berkaitan erat dengan hasil kajian potensi wilayah terpapar bencana. Jumlah penduduk terpapar, jumlah kelompok umur rentan, jumlah penduduk miskin serta kelas nya seperti yang dilihat pada tabel berikut. Tabel 6. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027 JENIS BAHAYA BAHAYA LUAS (Ha) SEDAING TOTAL KELAS 1 Tanah Longsor 113.052,96 67,77 24.739,20 | 137.859,93 Tinggi 2 Gempa Bumi 757.651,41 9.332,82 1.319,49 | 768.303,72 | Rendah 3 Cuaca Ekstrim - 45.880,92 514.044,63 559.925, 55 Tinggi 4 Banjir 10.932,57 | 192.358,17 | 138.347,37 | 341.638,11 Tinggi 5 Kebakaran Hutan dan Lahan - | 387.289,44 | 138.366,27 | 525.655,71 Tinggi 6 Banjir Bandang 10.961,82 11.401,47 11.791,89 31.796,28 Tinggi 7 Kekeringan 190.465,74 | 308.894,04 | 268.610,58 | 767.970,36 Tinggi 8 Epidemi dan Wabah Penyakit 768.325,50 - - 768.325,50 Rendah 9 Konflik Sosial 754.127,73 7.334 ,64 2.968,56 | 764.430,93 Tinggi JUMLAH I KELOMPOK RENTANI NO JENIS BAHAYA | PENDUDUK| xe_ompoKk UMUR PENDUDUK KELAS TERPAPAR RENTAN MISKIN 1 Tanah Longsor 549.141,00 58.929, 00 25.794,00 | Rendah 2 Gempa Bumi 574.701,00 11.276,00 199.540,00 | Sedang 3 Cuaca Ekstrim 4 Banjir 279.208,00 5.109,00 91.314,00 | Sedang 5 Kebakaran Lahan - - - - dan Hutan 6 Banjir Bandang 30.950,00 642,00 10.923,00 | Rendah 7 Kekeringan 574.772,00 11.278,00 199.579,00 Tinggi 8 Epidemi dan Wabah 574.795,00 11.278,00 199.581,00} Rendah Penyakit 9 Konflik Sosial 572.840,00 11.247,00 198.925,00 | Rendah NO 20 Berdasarkan tabel diatas, Jumlah penduduk yang terpapar tergolong kelas rendah, sedang dan tinggi. Yang tergolong kelas rendah untuk penduduk terpapar adalah epidemi wabah penyakit, konflik sosial, banjir bandang serta tanah longsor, yang tergolong untuk kelas sedang yakni gempabumi, banjir, dan yang tergolong tinggi untuk bahaya kekeringan. Untuk kebakaran hutan dan lahan tidak dihitung karena tidak ada parameter penduduk terpapar dalam pengkajiannya. Hasil analisa penduduk terpapar ini termasuk salah satu komponen untuk mengetahui kerentanan bencana suatu daerah. Dengan adanya data terkait penduduk terpapar ini dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat untuk prioritas penanganan bencana. 2.2.3. Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Selain potensi penduduk terpapar, juga dilakukan penilaian potensi kerugian dalam bentuk nominal rupiah dan penilaian potensi kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar lingkungan terdampak. Adapun untuk jenis potensi cuaca ekstrim dan gempabumi nilai kerusakan lingkungan tidak dihitung karena jenis bencana tersebut tidak merubah fungsi lingkungan tersebut. Hasil rekapitulasi kerugian dan kerusakan lingkungan per jenis bahaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 7. Profil Risiko dan Potensi Kerugian Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027 Berdasarkan tabel diatas, epidemi dan wabah penyakit serta konflik sosial tidak dikeluarkan nilai kerugian dan lingkungannya. Dari hasil kajian disimpulkan bahwa total kerugian dengan perkiraan nominal yang cukup besar ada pada bahaya cuaca ekstrim, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk luas kerusakan lingkungan terdampak yang tertinggi juga untuk jenis bahaya kebakaran hutan dan lahan serta banjir bandang. 2.2.4. Risiko Bencana
1.Rangkuman Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu Risiko merupakan analisa terhadap elemen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Hasil dari analisis elemen-elemen tersebut akan menunjukkan kelas risiko untuk tiap-tiap jenis bencana. Adapun hasil rekapitulasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, tingkat risiko, POTENSI KERUGIAN RUPIAH POTENSI KERUSAKA NO | JENIS BAHAYA (Juta Rupiah) FISIK EKONOMI TOTAL KERUGIAN | LUAS (HA) KELAS 1 Tanah Longsor 0,33 198,70 199 03 8.144, 38 Tinggi 2 Gempa Bumi 4.995,41 35,630 5,031.40 - | Tinggi 3 Cuaca Ekstrim - 25.596, 37 25.596,37 - | Tinggi 4 Banjir 2,104 12.788,96 2.117,09 115.694 Tinggi 5 Kebakaran Lahan - 13.162,15 13.162,15 | 3.144.588. Tinggi dan Hutan 6 Banjir Bandang 165,700 447 38 166,147 | 3.144.588. Tinggi 7 Kekeringan - 14.700,56 14.700,56 | 2.432.869. Tinggi 8 Epidemi dan - - - - Wabah Penyakit 9 Konflik Sosial - - - - - LINGKUNGAN (Ha) 21 dalam penyusun RPB Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 8. Tingkat Risiko dan Kecenderungan Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027 Gambar 5. Peta Risiko Multi-bahaya Kabupaten Rokan Hulu W RISIKO BENCANA TINGKAT NO JENIS BAHAYA TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT Ee NS IN BAHAYA | KERENTANAN | KAPASITAS RISIKO BENCANA 1 Tanah Longsor Tinggi Tinggi Rendah Sedang Meningkat 2 | Gempa Bumi Rendah Tinggi Rendah Sedang Tetap 3 | Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Sedang Sedang Meningkat 4 Banjir Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Meningkat 5 Kebakaran Lahan dan Hutan Tinggi Tinggi Sedang Sedang Tetap 6 | Banjir Bandang Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Tetap 7 | Kekeringan Tinggi Tinggi Sedang Sedang Tetap 8 Epidemi dan Wabah Penyakit Rendah Rendah Sedang Rendah Tetap 9 | Konflik Sosial Tinggi Rendah Sedang Rendah Tetap IDERUNGI JADIAN at PETA MULTI BAHAYA CENBARRE “DDARI 10 CratecanDiet KABUPATEN ROKAN HULU LARLMAM BELATAN rae Ne te Ue Ok sen jt ifGo ia nie ate ot A 22
2.Baseline Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Rokan Hulu dilihat berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. IRBI merupakan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. IRBI bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Informasi indeks risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Perkembangan IRB Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2023 Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, BNPB Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IRB Kabupaten Rokan Hulu tidak mengalami perubahan dari tahun 2019-2028. Nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Dengan demikian Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan upaya yang signifikan untuk menurunkan indeks risiko bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan daerah. Indeks risiko per jenis ancaman di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 10. Indeks Risiko Bencana Per Jenis Bahaya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, BNPB
3.Baseline indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Penurunan indeks risiko bencana tersebut, didukung dengan peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Ketahanan daerah tersebut dilihat berdasarkan Indikator Ketahanan Daerah (IKD). IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Perkembangan IKD Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut. 2019 2020 2021 2022 2023 KELAS RISIKO 2023 155,20 155,20 155,20 155,20 155,20 TINGGI KELAS JENIS BAHAYA SKOR RISIKO Banjir 36 Tinggi Gempabumi 21,6 Tinggi Kebakaran Hutand dan Lahan 36 Tinggi Tanah Longsor 24 Tinggi Kekeringan 24 Tinggi Cuaca Ekstrim 13 Tinggi Multi Bahaya 155,2 Tinggi 23 Tabel 11. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan HuluTahun2018-2022 Sumber: BNPB, 2023 Tabel di atas memperlihatkan bahwa, IKD Kabupaten Rokan Hulu dalam rentang tahun 2018-2023 tidak mengalami perubahan meskipun adanya penyusunan kajian risiko bencana yang dilaksanakan pada tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Namun berdasarkan rapat teknis penyusunan RPB di tahun 2024 dilakukan penilaian mandiri baru untuk nilai pembaharuan IKD ini. Berdasarkan penilaian terbaru ini maka nilai Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 12. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Sumber IKD Kabupaten rokan Hulu Tahun 2023 Berdasarkan tabel di atas, telihat bahwa ketahanan daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada kelas Sedang. Upaya-upaya peningkatan ketahanan daerah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan signifikan, sehingga Kabupaten Rokan Hulu mampu menghadapi ancaman potensi bencana yang ada dengan meminimalisir dampak risiko yang mungkin timbul. 2.3. Prioritas Bencana yang Ditangani Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu, mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan: • Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana yang telah dijabar sebelumnya dimana untuk kelas risiko tinggi yaitu banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Kelas risiko sedang yaitu cuaca ekstrim, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dan kelas risiko rendah untuk epidemi wabah penyakit, gempabumi dan konflik sosial. • Kecenderungan kejadian bencana didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di BPBD Rokan Hulu serta kesepakatan pada saat proses penyusunan awal RPB ini disimpulkan bahwa kecenderungan meningkat untuk bencana cuaca ekstrim, banjir dan tanah longsor. Untuk kecenderungan tetap untuk bencana banjir bandang, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial. INDIKATOR KETAHANAN DAERAH KELAS IKD 2019 2020 2021 2022 2023 2023 O23 O33 O34 O33 O34 Rendah INDEKS INDEKS TINGKAT PRIORITAS PRIORITAS KAPASITAS | KAPASITAS DAERAH DAERAH Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,46 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 1,00 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0,65 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,28 0,41 SEDANG Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,23 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,49 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,20 24 Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di lingkup Kabupaten Rokan Hulu. Gambar 6. Prioritas Bencana yang Ditangani Berdasarkan gambar diatas, bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim dan tanah longsor, merupakan bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dikarenakan jenis bencana-bencana tersebut memiliki potensi risiko tinggi/sedang dengan kecenderungan kejadian yang tetap ataupun relatif meningkat. Dalam artian aksi yang dilakukan untuk bencana prioritas tersebut adalah upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, sedangkan yang non prioritas (epidemi wabah penyakit, gempabumi dan konflik sosial) aksi yang dilakukan bersifat umum hanya pada pencegahan dan mitigasi. Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu seluruh pendekatan dan pilihan tindakan, baik pencegahan, mitigasi, maupun kesiapsiagaan, perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut. Sementara untuk bencana-bencana non prioritas di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, pilihan tindakan dapat dilakukan secara bertahap. 2.4. Masalah Pokok Kebencanaan Masalah pokok kebencanaan merupakan temuan kesenjangan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu. Analisis masalah pokok dilakukan dengan memperhatikan 3 komponen yaitu:
1.permasalahan spesifik berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana .
2.kesejangan pencapaian kapasitas penanggulangan becnana.
3.kesenjangan terhadap pencapaian visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterangan || : Bencana prioritas || : Bencana Non Prioritas PRIORITAS RISIKO _.KELAS RISIKO BENCANA BENCANA RENDAH SEDANG TINGGI pidemi dan Wabah Penyakit Gempabumi Konflik Sosial * Kebakaran Hutan dan Lahan « Kekeringan MENURUN za 53 oO ; MENINGKAT TETAP 25 Dengan demikian, temuan kesenjangan tersebut dapat berupa permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, maupun berupa permasalahan generik yang dapat berlaku sama untuk seluruh jenis potensi bencana. Identifikasi permasalahan spesifik penanggulangan bencana dilakukan mengacu pada hasil penilaian risiko tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Proses identifikasi permasalahan ini difokuskan pada bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Rokan Hulu. Identifikasi permasalahan spesifik tersebut dilakukan melalui telaah terhadap faktor-faktor risiko pada tiap-tiap potensi bencana, yaitu: a) identifikasi terhadap faktor penyebab kejadian bencana. b) identifikasi terhadap faktor kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana. c) identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Sementara itu untuk permasalahan generik, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kesenjangan capaian kapasitas daerah dengan menggunakan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) serta identifikasi isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana pada visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2.4.1. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Spesifik Permasalahan spesifik diidentifikasi untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan fokus penyelesaian pada jenis bencana-bencana prioritas.
1.Permasalahan Spesifik Bencana Banjir Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

a.Drainase yang kurang lancar atau tidak berfungsi akibat dari gulma yang menumpukan dan sediman tanah juga ditutupi oleh masyarakat tanpa ada bak kontrol.
b.Saluran drainase jalan tidak sesuai standar, sehingga tidak mampu menampung debit air.
c.Pada hulu sungai di daerah perbukitan yang sudah banyak terjadi erosi, penebangan hutan dan beberapa lokasi yang salah fungsi sehingga daerah catchment area tidak tersedia dalam menerima curah hujan.
d.Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah.
e.Pemukiman asli masyarakat yang berada dibantaran sungai sulit dipindahkan, khususnya yang berada di bantaran sungai di Batang Lubuh di Kecamatan Rambah dan Sungai Kumu di Kecamatan Rambah Hilir.
f.Pertemuan dua sungai besar yang meluap di wilayah lahan gambut.
g.Banjir kiriman dari Kabupaten pasaman dan Kabupaten Padang Lawas. 26
1. 2.Permasalahan Spesifik Bencana banjir Bandang Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
a.Penebangan pohon secara liar pada kawasan hulu sungai di daerah tetangga, yaitu Kabupaten Padang Lawas.
b.Sungai yang tidak terawat - pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan dan sedimentasi di daerah tetangga yaitu Kabupaten Padang Lawas. Hal tersebut berakibat pada daerah yang di aliri oleh Sungai Rokan Kanan, yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Kecamatan Kepenuhan.
1. 3.Permasalahan Spesifik Bencana Tanah Longsor Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
a.Pembukaan lahan baru untuk perkebunan diwilayah perbukitan.
b.Keberadaan lahan perkebunan di lereng bukit yang merupakan bentuk penataan perkebunan yang tidak tepat.
c.Kontur wilayah perbukitan yang dilalui oleh jajaran Pegunungan Bukit Barisan, khususnya pada jalan transportasi.
d.Struktur perbukitan yang berada dipinggir jalan lintas provinsi tidak stabil.
1. 4.Permasalahan Spesifik Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
a.Pembukaan lahan baru perkebunan dengan cara dibakar karena lebih mudah dikerjakan dan murah dari segi pembiayaan.
b.Kemarau panjang yang kering.
c.Sebaran lahan gambut yang dikeringkan sistem kanal di Kec. Bonai Darusalam dan Kec. Kepenuhan.
1. 5.Permasalahan Spesifik Bencana Kekeringan Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
a.Berkurangnya cadangan air akibat penurunan jumlah lahan terbuka hijau b. Berkurangnya tutupan vegetasi akibat alih fungsi lahan.
b.Penggunaan air yang berlebihan pada skala rumah tangga maupun pertanian d. Pengaruh El Nino terhadap penurunan curah hujan.
1. 6.Permasalahan Spesifik Bencana Cuaca Ekstrim Permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
a.Area pemukiman dan area pertanian ada lahan yang terbuka.
b.Perubahan cuaca secara tiba-tiba,cepat dan mendadak.
c.Terjadi pada musim pancaroba. 27 Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari kajian risiko bencana di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
1. 1.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal.
2. 2.Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan. 2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana Capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD). Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat beberapa prioritas penilaian yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu:
3. 1.Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Beberapa permasalahan terkait penanganan tematik kawasan rawan bencana adalah:
a.Sekolah/Madrasah Aman Bencana belum diinisiasi secara optimal sehingga masih terbatas pada upaya sosialisasi kebencanaan secara insidentil.
b.Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana belum diinisiasi dan dikoordinasikan secara optimal.
c.Desa Tangguh Bencana masih terbatas pada piloting/percontohan dan belum mampu diimplementasikan secara mandiri oleh masyarakat desa.
1. 2.Pengembangan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Upaya pengembangan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Rokan Hulu masiih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:
a.Belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti penerapan sumur resapan sebagai upaya pengurangan risiko banjir.
b.Belum melakukan upaya perlindungan daerah tangkapan air dalam tujuan pengurangan risiko bencana banjir.
c.Belum mengeluarkan kebijakan terkait restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir.
d.Belum melakukan upaya penguatan lereng pada hutan perbukitan dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor.
e.Belum memiliki kebijakan dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk pencegahan bencana banjir bandang.
f.Belum adanya penegakan hukum tentang aturan budidaya dan konversi lahan gambut dan restorasi lahan gambut. 28
1. 3.Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kabupaten Rokan Hulu masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:
a.Belum ada rencana kontinjensi, khususnya untuk bencana- bencana prioritas.
b.Belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah.
1. 4.Pengembangan Sistem Pemulihan Pasca Bencana. Sistem pemulihan pasca bencana di Kabupaten Rokan Hulu masih bersifat business as usual, sehingga belumdisusun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pasca bencana. Pemulihan pasca bencana juga belum dilakukan berdasarkan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pemulihan Pasca Bencana (R3P) sehingga koordinasi dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana belum berjalan dengan baik. Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari analisa indikator ketahanan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
a.Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas.
b.Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.
c.Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana. 2.4.3. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Rokan Hulu, terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:
1. 1.Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah terjadinya bencana.
2. 2.Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Masih lemahnya pengawasan penataan ruang, masih rendahnya kepatuhan IMB).
3. 3.Belum optimalnya kapasitas saluran dan diperlukan normalisasi dan penambahan ruas saluran drainase.
4. 4.Pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam. 29
5. 5.Belum optimalnya pengelolaan kebencanaan dan persampahan pada permukiman (isu dari tinjauan KLHS) Berdasarkan analisa gabungan pokok permasalahan yang dirangkum untuk simpulan pada bagian analisa permasalahan dari analisa kesenjangan dan permasalahan yang ada di RPD Kabupaten Rokan Hulu adalah:
6. 1.Pengelolaan lingkungan dan drainase yang belum optimal dalam menurunkan risiko.
7. 2.Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.
8. 3.Permukiman dan Penataan Ruang yang belum optimal. 2.5. Rumusan Isu Strategis Rumusan isu strategis dilakukan melalui analisis pembobotan dan pemeringkatan terhadap tiap-tiap masalah pokok. Telaah terhadap hasil identifikasi pada ketiga komponen tersebut menghasilkan 7 (tujuh) permasalahan pokok kebencanaan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:
9. 1.Pengelolaan lingkungan dan drainase yang belum optimal dalam menurunkan risiko.
10. 2.Permukiman dan Penataan Ruang yang belum optimal.
11. 3.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal.
12. 4.Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan.
13. 5.Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas.
14. 6.Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.
15. 7.Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana. Pembobotan dilakukan berdasarkan skor bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, dimana bobot 1 menunjukkan “sangat tidak relevan” dan bobot 5 menunjukkan “sangat relevan”. 5 kriteria strategis yang menjadi pertimbangan pembobotan dalam menentukan rumusan isu strategis terhadap masalah-masalah pokok kebencanaan tersebut adalah: A. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan. B. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan C. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas. 30 D. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan E. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana. Hasil pembobotan berdasarkan kriteria tersebut menghasillkan rumusan isu strategis sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 13. Analisa Pembobotan Penentuan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Keterangan: Hasil pembobotan adalah nilai rata-rata berdasarkan FGD dan Workshop RPB Kabupaten Rokan Hulu Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, Isu Strategis penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun 2025- 2029 merupakan 5 (lima) kelompok masalah pokok yang memiliki skor tertinggi, yaitu:
16. 1.Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana.
17. 2.Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik.
18. 3.Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan.
19. 4.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal.
20. 5.Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas. Isu strategis tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu dalam rentang 5 tahun kedepan. 2.5.1. Isu Strategis 1 Sistem Pemulihan Pasca Bencana Belum Dilakukan Secara Terkoordinasi dan Terencana Permasalahan terkait dengan sistem dan mekanisme pemulihan pasca bencana merupakan salah satu bagian yang belum dapat dilakukan secara optimal. Kekhawatiran akan hal ini dikarenakan kejadian yang bersifat masif belum pernah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, KRITERIA PEMBOBOTAN TOTAL [no MASALAH POKOK A B C D E 1 Drainase Perkotaan dan Lingkungan 4.333 | 3.944 | 2.333 | 3.889 | 4.389 18.889 2 | Permukiman dan Penataan Ruang 4.111 | 4.056 | 2.944 | 3.667 | 4.000 18.778 3 | Pengelolaan DAS dan Tangkapan AIR 4.167 | 4.111 | 3.000 | 4.000 | 4.167 19.444 4 | Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan 4.389 | 3.944 | 3.111 | 3.944 | 4.278 19.667 Hutan 5 | Pengetahuan Risiko Bencana Komunitas | 4.111 | 3.833 | 3.167 | 4.167 | 3.889 19.167 6 | Sistem Mitigasi dan Penanganan Darurat | 4.389 | 4.278 | 3.667 | 4.278 | 4.056 20.667 Bencana Daerah 7 | Sistem Pemulihan Pasca Bencana 4.722 | 4.333 | 3.722 | 4.056 | 4.444 21.278 SKOR 31 sehingga semua pihak terkait belum memiliki pengalaman jika menghadapi situasi pemulihan pasca bencana yang tentunya membutuhkan waktu dan mekanisme yang terpadu. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis disajikan pada tabel berikut. Tabel 14. Uraian Substansi Isu Strategis 1. Sistem Pemulihan Pasca Bencana Belum Dilakukan Secara Terkoordinasi dan Terencana Sumber: Analisis 2024 2.5.2. Isu Strategis 2 Sistem Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana Daerah Belum Berjalan Dengan Baik Permasalahan sistem kesiapsiagaan bencana dan penanganan darurat telah merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakannya. Meskipun belum ada kejadian bencana yang masif di Kabupaten Rokan Hulu namun sistem kesiapsiagaan bencana dan penanganan darurat tetap perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis disajikan pada tabel berikut. Tabel 15. Uraian Substansi Isu Strategis 2. Sistem Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana Daerah Belum Berjalan Dengan Baik Sumber: Analisis 2024 2.5.3. Isu Strategis 3 Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Hutan Belum Mampu Mengurangi Penyalahgunaan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang memiliki banyak hutan dan gambut yang jika tidak dikelola dengan baik akan meningkatkan risiko bencana yang telah ada maupun menimbulkan risiko baru. Permasalahan alih fungsi lahan dan hutan juga berkaitan erat dengan upaya penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama dalam hal pengendalian dan pemanfaatan ruang. NO URAIAN LOKUS PRIORITAS Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial setelah terjadinya bencana Kab. Rokan Hulu 2 Belum optimalnya pemulihan bencana yang melingkupi pelayanan Kab. Rokan Hulu dasar masyarakat. 3 Belum optimalnya mekanisme pelayanan Kesehatan pasca bencana Kab_ Rokan Hulu NO URAIAN LOKUS PRIORITAS 1 Kontur wilayah hutan perbukitan yang dilalui oleh jajaran Bukit Barisan, |Kab. Rokan Hulu khususnya pada jalan transportasi 2 ‘| Struktur hutan perbukitan yang berada dipinggir jalan lintas provinsi Kab. Rokan Hulu tidak stabil 3 |Belum melakukan upaya penguatan lereng pada hutan perbukitan Kab. Rokan Hulu dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor 4 |Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial pada _|Kab. Rokan Hulu saat terjadinya bencana Belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah Kab. Rokan Hulu Belum ada rencana kontinjensi knususnya untuk bencana-bencana prioritas Kab. Rokan Hulu Pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming Kab. Rokan Hulu 32 Disamping itu, masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan aparatur berdampak pada belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup baik dalam hal manajerial maupun regulasi yang mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran terkait kelestarian lingkungan. Disamping itu tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan juga relatif rendah. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 16. Uraian Substansi Isu Strategis 3. Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Hutan Belum Mampu Mengurangi Penyalahgunaan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Sumber: Analisis 2024 2.5.4. Isu Strategis 4 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah Tangkapan Air Belum Mampu Mengurangi Risiko Bencana Secara Optimal Kabupaten Rokan Hulu memiliki beberapa sungai utama, yaitu Sungai Rokan, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sungai-sungai tersebut bersifat perennial yang mengalir sepanjang tahun dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Sementara daerah tangkapan air tersebar (recharge area) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan. Sebagai kawasan yang dialiri oleh banyak sungai dan hutan, maka pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan daerah tangkapan air merupakan aspek penting untuk memastikan berkurangnya risiko bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut. NO URAIAN LOKUS PRIORITAS Belum adanya penegakan hukum tentang aturan budidaya dan konversi lahan gambut dan restorasi lahan gambut Kab. Rokan Hulu 2 _|Pembukaan lahan baru untuk perkebunan di wilayah perbukitan Kab. Rokan Hulu 3 | Penataan Perkebunan yang salah - keberadaan lahan perkebunan di =| Kab. Rokan Hulu lereng bukit 4 |Pembukaan lahan baru perkebunan dengan cara dibakar karena lebih |Kab. Rokan Hulu mudah dan murah 5 |Sebaran lahan gambut kering yang berpotensi memicu kebakaran Kec. Bonai Darusalam hutandan lahan pada saat musim kemarau kering dan Kec. Kepenuhan 6 | Area pemukiman dan area pertanian ada lahan yang terbuka Kec. Rambah Hilir, Kec. Kepenuhan Hulu, Kec. Ujung Batu, Kec. Rambah 7 |Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Kab. Rokan Hulu (Masih lemahnya pengawasan penataan ruang, masih rendahnya kepatuhan IMB) 8 |Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah Kab. Rokan Hulu tangga 9 |Belum optimalnya pengelolaan kebencanaan dan persampahan pada | Kab. Rokan Hulu permukiman 33 Tabel 17. Uraian Substansi Isu Strategis 4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah Tangkapan Air Belum Mampu Mengurangi Risiko Bencana Secara Optimal Sumber: Analisis 2024 2.5.5. Isu Strategis 5 Pengetahuan Risiko Bencana Komunitas Yang Masih Terbatas Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana yang kepada komunitas-komunitas masyarakat meskipun belum dilakukan secara rutin dan merataa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu memperkuat pengetahuan risiko di tingkat komunitas untuk memastikan perlindungan kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana. Upaya peningkatan pengetahuan risiko bencana di tingkat komunitas dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Uraian substansi dan prioritas lokus terkait isu strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 18. Uraian Substansi Isu Strategis 5. Pengetahuan Risiko Bencana Komunitas yang Masih Terbatas Sumber: Analisis 2024 NO URAIAN LOKUS PRIORITAS 1 Belum memiliki kebijakan dalam pengembangan sistem pengelolaan Kab. Rokan Hulu dan pemantauan area hulu DAS untuk pencegahan bencana banjir bandang 2 Belum mengeluarkan kebijakan terkait restorasi sungai dalam upaya Kab. Rokan Hulu pengurangan risiko bencana baniir 3 Belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, Kab. Rokan Hulu seperti penerapan sumur resapan sebagai upaya pengurangan risiko banjir 4 Belum melakukan upaya perlindungan daerah tangkapan air dalam Kab. Rokan Hulu tujuan pengurangan risiko bencana banjir 5 Pada hulu sungai di daerah perbukitan yang sudah banyak terjadi Kab. Rokan Hulu erosi, penebangan hutan dan beberapa lokasi yang salah fungsi sehingga daerah catchment area tidak tersedia dalam menerima curah hujan 6 Pertemuan dua sungai besar yang meluap di wilayah lahan gambut Kab. Rokan Hulu 7 Penebangan pohon secara liar pada kawasan hulu sungai Kab. Rokan Hulu 8 Sungai yang tidak terawat - pada umumnya disebabkan karena Kab. Rokan Hulu pembuangan sampah sembarangan dan sedimentasi di daerah tetangga (Kab. Padang Lawas) 9 Banjir kiriman dari Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Padang Kab. Rokan Hulu Lawas 10 | Belum optimainya kapasitas saluran dan diperlukan normalisasi dan Kab. Rokan Hulu penambahan ruas saluran drainase 11 | Drainase yang kurang lancar atau tidak berfungsi akibat dari guima Kec Rambah dan yang menumpuk dan sedimen tanah juga ditutupi oleh masyarakat Kec. Ujung Batu tanpa ada bak control 12 | Saluran drainase jalan tidak sesuai standar, sehingga tidak mampu Kab. Rokan Hulu menampung debit air 13 | Pemukiman asli masyarakat berada dibantaran sungai yang sulit Kab. Rokan Hulu dipindahkan 14 | Belum optimainya pendistribusian air bersih ketika banjir (terkait Kab. Rokan Hulu sumber air bersih dan peralatan nya) a NO URAIAN LOKUS PRIORITAS 1 Sekolah/Madrasah Aman Bencana belum diinisiasi secara optimal | Kabupaten Rokan Hulu 2 Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana belum diinisiasi dan Kabupaten Rokan Hulu dikoordinasikan secara optimal 3 Desa Tangguh Bencana masih terbatas pada piloting/percontohan | Kabupaten Rokan Hulu dan belum mampu secara mandiri oleh masyarakat desa 34 3.1.1. Kebijakan di Tingkat Nasional Kebijakan di tingkat nasional melingkupi Rencana Induk Penanggulangan Bencana, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Arah kebijakan di tingkat nasional tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.
21. 1.Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakannya meliputi: 1) Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan diseluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana. 35 2) Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan. 3) Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencanadan kemitraan sektor publik dan swasta. 4) Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway dll) dan nature-based solution (pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut. 5) Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi. 6) Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas. 7) Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah. 8) Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana. 9) Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana). 10) Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim. Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi: 1) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir disepanjang pantai barat Sumatera. 2) Penanggulangan abrasi dengan menjaga bentang alam dan kelestarian lingkungan di wilayah pantai. 3) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. 36
22. 2.Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut: “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan” Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut: 1) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan. 2) Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif. 3) Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima. Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah: “Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang” Tujuan ini melalui sasaran berikut: 1) Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana. 2) Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana. 3) Terwujudnya peningkatan kualitas tata Kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel. 4) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal. 5) Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman. 37 Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut: 1) Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. 2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. 3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. 4) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. 5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal. 6) Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan yang dimulai pada periode pertama tahun 2020- 2024 sampai periode kelima tahun 2040-2044. Periode pertama tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Periode selanjutnya, RIPB Tahun 2020-2044 menjadi bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional. Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan penanggulangan bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020-2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 38 Tabel 19. Peta Jalan RIPB tahap 2020-2024 dan 2025-2029 Sumber: diolah dari Perpres 87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana
23. 3.Rancangan Teknoratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal (RPJMN 2025-2029). Tema pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi”. Tema pembangunan tersebut memiliki 5 (lima) fokus agenda pembangunan. Adapun fokus agenda pembangunan yang terkait kebencanaan terdapat pada fokus ke 5 yaitu “Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi”, pada sasaran pembangunan ke 5 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim” dengan arah kebijakan meliputi: 1) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna; 2) Pembangunan rendah karbon; dan 3) Pembangunan berketahanan iklim. Untuk pembangunan berbasis kawasan, RPJMN memfokuskan pembangunan nasional di Provinsi Riau pada tema “Gerbang integrasi ekonomi Indonesia dan ASEAN dan penumpu ketahanan bioindustri Sumatera”. Dalam rangka mendukung hal tersebut, terdapat beberapa isu yang dihighlight oleh RPJMN pada pembangunan di Provinsi Riau khususnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu, antara lain yaitu: • Penngkatan kemandirian kawasan pedesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. • Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan keuangan antara Pusat-Daerah guna mempercepat pembangunan pada daerah afirmasi. • Pengelolaan sumber daya air terpadu terutama dalam hal pengendalian banjir dan peningkatan tata air rawa/gambut. • Pemulihan ekosistem lahan gambut dan rehabilitasi lahan kritis di Riau. FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029 terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
24. 2._terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
25. 3.terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
26. 4.terwujudnbya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
27. 5._terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah
28. 6.terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 7.__terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
29. 8.terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
30. 9.__ terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana
31. 10.tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
32. 11.terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan penguarangan risiko bencana
33. 12.terwuiudnva infrastruktur an berkualitas. andal. serta berkelaniutan dan tanaauh bencana 39 • Penguatan ketahanan pangan. • Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir dan kebakaran hutan dan lahan.\
34. 4.Rancangan Akhir Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020- 2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (road map) yang pada RIPB 2020-2044. BNPB sebagai leading sector penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020-2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025- 2029 meliputi: 1) Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan. 2) Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif. 3) Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah. 4) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana. Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah dan khusus). 2) Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. 40 3) Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 4) Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. 5) Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. 6) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan. 3.1.2. Kebijakan di Tingkat Daerah Kebijakan di tingkat daerah melingkupi kebijakan di tingkat Provinsi Riau serta kebijakan di tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Rumusan kebijakan pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah juga harus mempertimbangkan kesesuaian dengan arah kebijakan pada tingkat provinsi dan kota tersebut.
35. 1.Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau. a) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah memiliki payung hukum dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam, Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam. Berdasarkan regulasi tersebut, tujuan penanggulangan bencana alam yaitu: 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. 2) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan; menghargai budaya lokal. 3) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. 4) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. 5) meminimalisasi dampak bencana. 6) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. dan 7) mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di Provinsi Riau juga telah memberikan lingkup aspek penanggulangan bencana yang meliputi: 1) sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 2) kelestarian lingkungan hidup. 3) kemanfaatan dan efektivitas. 4) lingkup luas wilayah. 41 b) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diatur secara teknis dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Peraturan ini mengatur upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan, termasuk di dalamnya membahas peran masyarakat, kelembagaan, dan aturan pidana. Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun Dokumen Rencana Kontingensi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketika terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status keadaan darurat yang dilengkapi dengan susunan komando penanganan darurat, dilengkapi pula dengan Rencana Operasi. c) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Alih fungsi lahan dan potensi bencana menjadi isu-isu strategis, kebakaran hutan, potensi terjadinya banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub- DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai. d) Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2023-2027. Provinsi Riau telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2023-2027 sebagai master plan penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka menengah 5 tahun di Provinsi Riau. Rencana penanggulangan bencana Provinsi Riau Tahun 2023-2027 memiliki sasaran sebagai berikut: 1) Terwujudnya peningkatan Kualitas lingkungan hidup. 2) Tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca. 3) Terwujudnya pembangunan terpadu, berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip - prinsip pengurangan risiko bencana. 4) Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berwawasan lingkungan. 42 5) Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. 6) Menumbuh kembangkan UMKM dan wirausaha yang tangguh dan mandiri. 7) Terpenuhinya persediaan pangan masyarakat yang terdampak bencana. 8) Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana. 9) Mempertahankan batas wilayah yang dapat berkurang akibat dampak bencana. 10) Meningkatnya mutu layanan dan derajat kesehatan masyarakat. 11) Meningkatnya mutu layanan kesehatan pada krisis kesehatan kejadian luar biasa. 12) Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status KLB/krisis kesehatan kurang dari 24 jam. 13) Menurunnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan. 14) Menurunnya kerugian ekonomi, pariwisata, sosial, pendidikan, dan lingkungan. 15) Menurunnya angka kesakitan akibat kabut asap. 16) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. 17) Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan bencana untuk memenuhi hak masyarakat. 18) Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. 43 Tabel 20. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPB Provinsi Riau 2021-2026 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN • Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan • Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan persentase kualitas · tutupan lahan • Peningkatan tutupan lahan, konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati • Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati • Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka- ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan • Peningkatan vegetasi tutupan lahan • Tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca • Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan • Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim • Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau • Memulihkan kawasan kawasan kritis secara terkoordinasi • Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan • Terwujudnya pembangunan terpadu, berkelanjutan dan mempertimbangkan prisip–prinsip pengurangan risiko bencana • Peningkatan indeks jasa ekosistem penyediaan • Perbaikan tata kelola hutan, lahan gambut dan pesisir untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan asyarakat • Meningkatkan kualitas pengelolaansumber daya alam dan perencanaan daerah yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana • Integrasi Riau Hijau kedalam peninjauan kembali RTRW Provinsi Riau 44 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN • Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan • Peningkatan mutu sumber daya air. Peningkatan jumlah lahan kritis di sempadan sungai yang ditangani • Pengeloaan Daerah Aliran Sungai • Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas • Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup • Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah • Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan • Peningkatan jumlah lahan kritis di sempadan sungai yang ditangani Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah • Relokasi pemukiman yang· berada pada daerah risiko / rawan bencana • Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh • Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam • Menumbuh kembangkan UMKM dan wirausaha yang tangguh dan mandiri • Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri • Fasilitasi dan pendampingan UMKM ekonomi kreatif ekonomi digital • Mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi digital secara terpadu • Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata 45 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN • Terpenuhinya persediaan · pangan masyarakat yang kebutuhan pangan bagi terdampak bencana • Presentase pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat terhadap bencana • Peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan • Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan • Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian berkelanjutan • Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim • Memberikan perlindungan asset daerah dan masyarakat dari kerusakan dan kerugian akibat bencana • Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana • Presentase pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat terhadap bencana • Peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah • Peningkatan pengaturan air dan penanganan abrasi/banjir • Meningkatkan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah • Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir • Mempertahankan batas wilayah • Mengurangi laju abrasi pada • Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan • Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS 46 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN • Meningkatkan kapasitas layanan kesehatan • Meningkatnya mutu layanan dan derajat kesehatan masyarakat • Meningkatnya Angka Harapan hidup serta menurunnya Case Fatality Rate. • Penyediaan dan tata laksana pengobatan dan vaksinasi • Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana, serta layanan kesehatan • Meningkatnya mutu layanan kesehatan pada krisis kesehatan, kejadian luar biasa • Meningkatnya persentase angka kesembuhan (Recovery Rate) akibat krisis kesehatan, KLB • Penyediaan peralatan kesehatan dan laboratorium • Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa • Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status KLB/krisis kesehatan kurang dari 24 jam • Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus krisis kesehatan dan KLB • Jumlah masyarakat yang terlatih di daerah rawan bencana • Investigasi epidemiologi terpadu /wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium • Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa 47 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN • Menurunkan frekuensi kejadian dan kerugian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap • Menurunnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan • Berkurangnya jumlah kejadian dan luasan bencana kebakaran hutan dan lahan dalam 5 tahun • Penindakan dan penegakan hukum • Pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Peningkatan keterlibatan multi sektor dalam penanggulangan bencana kebakaran • Meningkatkan pendampingan dan pelatihan Masyarakat peduli Api • Menurunnya kerugian ekonomi, pariwisata, sosial, pendidikan, dan lingkungan. • Daya beli masyarakat tidak menurun, harga kebutuhan pokok tidak naik, sekolah tidak libur, pertumbuhan ekonomi mencapai target, kunjungan wisatawan stabil. • Keterlibatan seluruh sektor pembangunan untuk pengelolaan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan • Meningkatkan pelayanan seluruh sektor pembangunan untuk pencegahan, penanganan darurat bencana, dan pemulihan bencana kebakaran lahan dan hutan • Menurunnya angka kesakitan akibat kabut asap • Menurunnya angka kesakitan akibat kabut asap • Peningkatan penatalaksanaan pengobatan • Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa • Mewujudkan Provinsi Riau Tangguh Bencana • Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana • Indeks Kapasitas Daerah meningkat • Keterlibatan para pihak dalam kegiatan penanggulangan bencana • Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana 48 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN • • Indeks Risiko Bencana menurun • Penurunan indeks risiko bencana menjadi indikator kinerja utama provinsi dan kabupaten/kota. • Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan. • Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat. • Peningkatan investasi mitigasi struktural dan nonstuktural untuk pengurangan risiko bencana • Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan bencana untuk memenuhi hak masyarakat • Terselenggara SPM pelayanan minimal sub urusan penanggulangan bencana di provinsi • Terselenggara pembinaan SPM pelayanan minimal sub urusan penanggulangan bencana di provinsi • Peningkatan investasi pendanaan untuk pencapaian urusan wajib provinsi dan kabupaten/kota • Pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana pada seluruh sektor pembangunan • Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana • Persentase jaminan sosial dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana • Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat terdampak bencana Sumber: Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 49
36. 2.Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021- 2026 juga perlu mempedomani visi RPJPD Kabupaten Rokan Hulu 2005- 2025 serta isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Rancangan Teknokratis RPJMN Kabupaten Rokan Hulu memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan dan diakomodasi pada pembangunan daerah periode 2025-2029. Terdapat beberapa rekomendasi yang berhubungan dan mempengaruhi penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu dalam periode 5 tahun kedepan, yaitu: • Pemerataan dan pemenuhan layanan kesehatan. • Peningkatan konektivitas infrastruktur jalan dan transportasi. • Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. • Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh. • Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. • Pembangunan ketahanan pangan untuk penyediaan kebutuhan pangan yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. 3.2. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu: a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa. b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. 50 Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan upaya-upaya penanggulangan bencana biasa dilakukan dengan pendekatan upaya tertentu dalam penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan. mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat. dan pemulihan akibat bencana. Gambar 7. Tahapan dalam Penanggulangan Bencana Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, pada masa pra bencana dilakukan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. pada masa tanggap darurat Dimana terjadi bencana atau masa krisis dibutuhkan beberapa tidakan dan upaya cepat yang dirangkum dalam proses tanggap darurat yang secara legal perlu ditetapkan oleh pimpinan daerah. Ketika memasuki masa paska bencana maka dilakukan kegiatan pemulihan dan rekonstruksi serta kegiatan pencegahan dan mitigasi yang dilanjutkan dari pembelajaran kejadian bencana tersebut. Dalam implementasi manajemen penanggulangan bencana ini melibatkan semua OPD dan Lembaga terkait yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun gambaran OPD terkait dengan peranan pasa saat pra bencana, saat bencana dan setelah bencana dapat dilihat pada berikut: PraBencana | Tanggap Darurat ‘Pasca Bencana ae 1 Pencegahan Pencegahan ' & Mitigasi & Mitigasi Kejadian/Krisis ' t ; Pemulihan t Rekonstruksi ' i 1 ' Kejadian/Krisis 4 i ——J 1 ' ' t Vakiy ~ - ' I 1 1 Tanggap Darurat Kesiapsiagaa 51 Tabel 21. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA SETELAH BENCANA 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD • Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah • Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh • Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan bencana • Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana • Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini • Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana • Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA • Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan • Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana - Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 3 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM • Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat daerah terkait penanggulangan bencana • Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah - Memastikan rehabilitasi aparatur perangkat daerah terdampak bencana 52 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA SETELAH BENCANA 4 Badan Pengelolaan keuangan dan Aset BPKD • Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana 5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pol PP Damkar - Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan - 6 Dinas Perhubungan Dishub - Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana - 7 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P2KB Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif 8 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana - Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana 9 Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di daerah • Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana 53 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA SETELAH BENCANA • Merekapitulasi dan memberikan informasi perkembangan keadaan darurat bencana 10 Dinas Perumahan Rakyat dan, Kawasan Permukiman Dinas Perkim Merencanakan dan implementasi mitigasi struktural pada kawasan permukiman Pembersihan kawasan permukiman Pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana 11 Dinas Lingkungan Hidup DLH Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup - Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencana terkait lingkungan 12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR • Merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana, • Penyiapan lokasi dan jalur evakuasi • Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terkait ancaman banjir dan banjir bandang • Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana • Memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana • Pemulihan fasilitas publik dan fasilitas kritis terdampak bencana • Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan sumber daya air terdampak bencana 54 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA SETELAH BENCANA 13 Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura • Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana • Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan - • Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana • Mendukung upaya rehabilitasi di bidang bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PSTP Mengelola perizinan secara terpadu - - 15 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di daerah rawan bencana - Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana 16 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DisDikPora • Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana • Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana • Melakukan rehabilitasi sekolah dasar dan menengah pertama terdampak bencana 55 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA SETELAH BENCANA • Pemberdayaan tokoh adat dan anak nagari dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana • Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung pemulihan pasca bencana secara partisipatif 17 Dinas Kesehatan Dinkes Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana 18 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Melakukan pendataan warga negara di kawasan rawan bencana Mengintegrasikan data korban bencana dengan data kependudukan Mendukung pendataan masyarakat penerima bantuan pasca bencana 19 Dinas Sosial Dinsos Mendukung pengurangan kerentanan sosial Penyelenggaraan bantuan sosial dan logisitik korban bencana Mendukung jarring pengaman sosial bagi korban bencana 20 Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana 21 Dinas Koperasi dan UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja - - Mendukung pemulihan fungsi fasilitas public • Mendukung pemulihan perdagangan dan UKM terdampak bencana 56 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA SETELAH BENCANA 22 Dinas Perindustrian dan perdagangan - Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif 23 Tentara Nasional Indonesia TNI - Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana - 24 Kepolisian Republik Indonesia Polri - Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi - 25 Badan SAR Nasional BASARNAS - Mendukung dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan - 26 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Melakukan pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika - - 57 Seluruh tahapan penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh karena itu pelaksanaan peran dan mandat BPBD adalah dalam rangka melaksanakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas: a) Fungsi komando Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. b) Fungsi koordinasi Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. c) Fungsi pelaksana Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup peran dan tugas BPBD serta para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 22. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana NO PERAN MANDAT A. PRA BENCANA 1 KOMANDO - 2 KOORDINASI a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. b) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. c) koordinasi penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. d) koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. 58 NO PERAN MANDAT e) koordinasi perumusan dan pelaksanan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; f) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. g) koordinasi perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; h) koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pengurangan risiko bencana. i) koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara. j) koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. k) koordinasi penyusunan peta rawan bencana. l) koordinasi penyusunan prosedur tetap penanganan bencana. 3 IMPLEMENTASI a) pemenuhan hak masyarakat di kawasan rawan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. b) perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana. c) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. d) pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. e) pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. f) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara. 59 NO PERAN MANDAT g) menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. h) menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. i) menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. j) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali. k) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah. B. SAAT BENCANA 1 KOMANDO a) pemenuhan hak pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. b) perlindungan masyarakat korban bencana. c) penggunaan dana penanganan darurat bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. d) penertiban serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang bantuan korban bencana. e) pelaksanaan prosedur tetap penanganan bencana. f) melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana secara terintegrasi. g) 2 KOORDINASI - 3 IMPLEMENTASI a) pemenuhan hak korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) pelindungan masyarakat terhadap dampak bencana. b) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. c) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap saat dalam kondisi darurat bencana. d) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah. C. PASCA BENCANA 1 KOMANDO - 2 KOORDINASI a) koordinasi pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pemulihan pasca bencana. b) pengalokasian dana pemulihan pasca dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. c) koordinasi penetapan kebijakan pemulihan pasca bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. d) koordinasi penyusunan perencanaan pemulihan pasca bencana yang memasukkan unsur-unsur “build back better, safer and sustainable”. 60 NO PERAN MANDAT e) koordinasi perumusan dan pelaksanan kebijakan kerja sama pemulihan pasca bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain. f) koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pemulihan pasca bencana. g) koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara. h) koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3 IMPLEMENTASI a) pemenuhan hak masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. b) perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana baru akibat pembangunan pasca bencana. c) pengalokasian dana pemulihan pasca bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. d) pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. e) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara. f) menetapkan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan. g) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah. Sumber: diolah berdasarkan UU 24/2007, Permendagri 46/2008, dan Perka BNPB 03/2008 3.2.1. Kerangka Kerja Pra Bencana Berdasarkan Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri atas: (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: a) perencanaan penanggulangan bencana. b) pengurangan risiko bencana. c) pencegahan. d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan. e) persyaratan analisis risiko bencana. f) penegakan rencana tata ruang. 61 g) pendidikan dan pelatihan. h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana Sementara itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: a) kesiapsiagaan. b) peringatan dini. c) mitigasi bencana. Kerangka kerja Pra Bencana difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka kerja pra bencana bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu kerangka kerja pra bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Intervensi tersebut ditujukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa: a) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. b) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. c) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. d) Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu 3.2.2. Kerangka Kerja Saat Bencana Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. 62 Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana. Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai. Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (Incident Command System) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:
37. 1.Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi
38. 2.Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serrta pelaksanaan antisipasi bencana turunan.
39. 3.Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak. Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan (readiness), tanggap darurat (response), dan transisi ke pemulihan. Gambar 8. Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana PENGAMATAN GEJALA SIAGA DARURAT ANALISADAN FENVEBARAN LEGITIMASI HASIL ARAHAN DGTEKSI SAR DAN EVAKUASI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN PEMULIHAN FUNGSI OBJEK VITAL PENYEBARAN ARAHAN PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA PENGHENTIAN STATUS DARURAT BENCANA PEMULIHAN DINI PI N SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, LINGKUNGAN READINESS! KESIAGAAN TRANSISI KE PEMULIHAN DETEKSI @KEJADIAN PENGHENTIAN TATUS EMULIHAN 63 3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana Kerangka rehabilitas dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:
40. 1.Membangun partisipasi.
41. 2.Mengedepankan koordinasi.
42. 3.Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
43. 4.Menjaga kesinambungan.
44. 5.Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas.
45. 6.Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana.
46. 7.Meningkatkan kapasitas dan kemandirian.
47. 8.Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :
48. 1.Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
49. 2.Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kernbali sarana social masyarakat.
50. 3.Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
51. 4.Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan social ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, parawisata dan perban kan.
52. 5.Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat 64 Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:
53. 1.Pengkajian kebutuhan pascabencana.
54. 2.Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
55. 3.Pengalokasian sumber daya dan dana.
56. 4.Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
57. 5.Monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kabupaten Rokan Hulu. 3.3. Pendanaan Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi. 3.3.1. Sumber Pendanaan
58. 1.Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau

(3)Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 65 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

2.Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
3.Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
4.Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakatyang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
5.Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penangulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinanannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
6.Dalam upaya penanggulangan kedaruratan bencana, pemerintah dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN maupun Biaya Tak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. 66
7.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2021 adalah peraturan tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Dimana peraturan tersebut menjelaskan tentang Pooling Fund Bencana (PFB) adalah instrumen utama Strategi PARB. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana.
8.Optimalisasi penggunaan Dana Desa mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Klasifikasi belanja dalam dana desa ini terdiri atas 5 hal, salah satunya yaitu Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang terdiri atas sub bidang: 1) penanggulangan bencana; 2) keadaan darurat; 3) keadaan mendesak.
9.Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.

a.Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya. Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.
b.Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yag diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).
c.Dari dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB. 3.3.2. Penggunaan Anggaran Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penangulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. PBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD. 67
1. 1.Penggunaan Dana Pra Bencana Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD serta Pooling Fund Bencana (PFB) pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
a.Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi 1) Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana.. 2) Program pengurangan risiko bencana. 3) Program pencegahan bencana. 4) Penyusunan analisis risiko bencana. 5) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang. 6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. 7) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
b.Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: 1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain. 2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat. 3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
1. 2.Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
a.Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.
b.Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB.
c.Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam bentuk Biaya Tak Terduga (BTT). Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. 68 Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
a.Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
b.Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
c.Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
d.Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan.
e.Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk
a.Pencarian dan penyelamatan korban bencana.
b.Pertolongan darurat.
c.Evakuasi korban bencana.
d.Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
e.Pangan.
f.Sandang.
g.Pelayanan kesehatan.
h.Penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.
1. 3.Penggunaan Dana Pasca Bencana Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD serta PFB pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
a.Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana. 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum. 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. 4) Pemulihan sosial psikologis. 5) Pelayanan kesehatan. 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik. 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya. 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban. 9) Pemulihan fungsi pemerintahan. 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
b.Kegiatan rekonstruksi, meliputi:
1. 1.Pembangunan kembali prasarana dan sarana.
2. 2.Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
3. 3.Membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. 4.Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. 69
5. 5.Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat.
6. 6.Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
7. 7.Peningkatan fungsi pelayanan publik.
8. 8.Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah. 70 Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana serta memperhatikan kerangka penyelenggaraan sesuai dengan sistem nasional penanggulangan bencana. 4.1. Tujuan dan Sasaran
9. 1.Tujuan Tujuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun kedepan adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING, DAN TANGGUH BENCANA”
10. 2.Sasaran Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun kedepan adalah: 1) Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak. 2) Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penangangan darurat bencana. 3) Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana. 4) Meningkatkan kualitas Daerah Aliran Sungai di kawasan rawan bencana. 5) Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana Rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 ISU STRATEGIS TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
11. 1.Sistem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju, Berdaya saing, dan Tangguh Bencana
12. 1.Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai ukuran kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Rokan Hulu
13. 1.Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak 1.1. Meningkatnya kualitas dan penerima layanan pasca bencana 71 ISU STRATEGIS TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
14. 2.Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju, Berdaya saing, dan Tangguh Bencana
15. 1.Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai ukuran kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Rokan Hulu
16. 2.Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penangangan darurat bencana 2.1. Berkurangnya kejadian dan korban bencana
17. 3.Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas
18. 3.Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana 3.1. Meningkatnya kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana
19. 4.Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahguna an pemanfaatan dan pengendalian kawasan
20. 2.Meningkatnya kualitas dan daya dukung
21. 4.Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana 4.1. Meningkatnya penegakan aturan dan penataan terhadap eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana
22. 5.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal
23. 3.Meningkatnya pengelolaan sumber daya air dan DAS di kawasan risiko bencana
24. 5.Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana 5.1. Menurunnya DAS kritis di kawasan rawan bencana Salah satu ukuran ketercepaian tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana adalah melalui capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan nilai baseline terakhir pada tahun 2023 dengan nilai IKD 0,33. Untuk proyeksi capaian IKD tahun 2025, maka pada tahun 2024, BPBD Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah secara mandiri. Hasil penilaian secara mandiri tersebut diverifikasi olekh BNPB untuk pendataan baseline Nasional. 72 Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diproyeksikan nilai IKD Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2025 adalah 0,355. Secara maka asumsi peningkatan dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 24. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2029 Berdasarkan proyeksi ini diharapkan nilai 0,33 saat ini tergolong rendah mampu meningkat dalam 5 tahun kedepan menjadi lebih dari 0,52 agar tergolong kepada kelas ketahanan daerah sedang. 4.2. Strategis dan Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan maka dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1) Membangun standar pemulihan kebutuhan dasar pasca bencana. 2) Optimalisasi capaian pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana melalui Kolaborasi berbasis lingkup tugas dan kewenangan. 3) Optimalisasi kolaborasi dan penjaringan kontribusi sektor non pemerintah dalam membangun komunitas siaga bencana. 4) Optimalisasi pengendalian ruang dalam mengelola eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana. 5) Perkuatan koordinasi vertikal dalam pengelolaan DAS kritis di kawasan rawan bencana meningkatkan cadangan air baku dan air permukaan. Penerapan strategi-strategi tersebut dilakukan melalui beberapa arah kebijakan, yaitu: 1) Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif lintas perangkat daerah dalam pemulihan pasca bencana. 2) Meningkatkan koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana pada lintas Perangkat Daerah. 3) Menjaring kontribusi non pemerintah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana. 4) Pembangunan komunitas percontohan sebagai stimulan kolaborasi dan kontribusi lintas sektor dalam membangun komunitas siaga bencana. 5) Melakukan penataan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasan rawan bencana. 6) Memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam penataan kawasan DAS melalui koordinasi dan advokasi vertikal. 7) Meningkatkan daya tahan vegetatif pada sungai dan sempadan sungai. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan untuk tiap-tiap sasaran penanggulangan bencana Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun kedepan adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. BASELINE IKD PROYEKSI CAPAIAN IKD 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,33 0,34 0,355 0,40 0,45 0,49 0,52 73 Tabel 25. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
25. 1.Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak
26. 1.Membangun standar pemulihan kebutuhan dasar pasca bencana
27. 1.Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif lintas perangkat daerah dalam pemulihan pasca bencana
28. 2.Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penangangan darurat bencana
29. 2.Optimalisasi capaian pemenuhan SPM Sub- Urusan Bencana melalui Kolaborasi berbasis lingkup tugas dan kewenangan
30. 2.Meningkatkan koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana pada lintas Perangkat Daerah
31. 3.Menjaring kontribusi non pemerintah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terkait penanggulangan bencana
32. 3.Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana
33. 3.Optimalisasi kolaborasi dan penjaringan kontribusi sektor non pemerintah dalam membangun komunitas siaga bencana
34. 4.Pembangunan komunitas percontohan sebagai stimulan kolaborasi dan kontribusi lintas sektor dalam membangun komunitas siaga bencana
35. 4.Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana
36. 4.Optimalisasi pengendalian ruang dalam mengelola eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana
37. 5.Melakukan penataan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasan rawan bencana
38. 5.Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana
39. 5.Perkuatan koordinasi vertikal dalam pengelolaan DAS kritis di kawasan rawan bencana meningkatkan cadangan air baku dan air permukaan
40. 6.Memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam penataan kawasan DAS melalui koordinasi dan advokasi vertikal
41. 7.Meningkatkan daya tahan vegetatif pada sungai dan sempadan sungai 4.3. Program Kebencanaan Program disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program juga mengacu kepada kodefikasi nomenklatur yang telah ditetapkan untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 74 Tabel 26. Program Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN PROGRAM
42. 1.Sitem pemulihan bencana masih belum dilakukan secara terkoordinasi dan terencana
43. 1.Pembangunan sistem pemulihan yang komprehensif bagi masyarakat dan pemerintah
44. 1.Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak
45. 1.Pengembangan sistem pemulihan kebutuhan dasar korban pasca bencana
46. 2.Pengembangan sistem pemulihan layanan pemerintah pasca bencana
47. 2.Sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana daerah belum berjalan dengan baik
48. 2.Perkuatan mitigasi dan penanganan darurat bencana
49. 2.Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penanganan darurat bencana
50. 3.Penguatan mitigasi bencana
51. 4.Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
52. 3.Pengetahuan risiko bencana komunitas yang masih terbatas
53. 3.Peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunitas dalam penanggulangan bencana
54. 3.Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana
55. 5.Pengingkatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana
56. 4.Alih fungsi lahan dan pengelolaan hutan belum mampu mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan
57. 4.Peningkatan pengelolaan kawasan yang memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan
58. 4.Memperkuat pengelolaan kawasan dan penantaan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana
59. 6.Pengelolaanhutan, lahan, dan lingkungan
60. 7.Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana
61. 5.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan daerah tangkapan air belum mampu mengurangi risiko bencana secara optimal
62. 5.Pengingkatan efektifitas DAS berbasis pengelolaan risiko yang berkelanjutan
63. 5.Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana
64. 8.Pengelolaan DAS dan air permukaan di kawasan rawan bencana 75 Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:
65. 1.Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
66. 2.Melaksanakan advokasi dan pengarusutamaan penanggulangan bencana kedalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
67. 3.Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing. Risalah Rencana Aksi adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. 76 Tabel 27. Rencana Aksi PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN ISU STRATEGIS 1. SISTEM PEMULIHAN BENCANA MASIH BELUM DILAKUKAN SECARA TERKOORDINASI DAN TERENCANA
68. 1.Pengembangan sistem pemulihan kebutuhan dasar korban pasca bencana 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
69. 1.Peningkatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar korban pasca bencana 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
70. 1.Pelatihan JITU PASNA dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 1.0.4.02 Program Pengembangan Perumahan 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab /Kota
71. 2.Pemenuhan kebutuhan penghidupan dasar bagi korban bencana 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan rumah bagi korban bencana 1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota 1.06.06 ProgramPenanganan Bencana 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan tempat penampungan pengungsi 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 77 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
72. 2.Pengembangan sistem pemulihan layanan pemerintah pasca bencana 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
73. 2.Percepatan pemulihan layanan pemerintah daerah pasca bencana 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
74. 3.Peningkatan kapasitas aparatur dalam pemulihan pasca bencana 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
75. 4.Penyusunan prosedur dan mekanisme pemulihan layanan pemerintahan pasca bencana 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota ISU STRATEGIS 2. SISTEM MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA DAERAH BELUM BERJALAN DENGAN BAIK
76. 3.Penguatan mitigasi bencana 1.03.10.2 Program Penyelenggaraan Jalan
77. 3.Penguatan infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan rawan bencana 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
78. 5.Peningkatan jalan di kawasan rawan longsor 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.02.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
79. 6.Penguatan lereng di kawasan rawan longsor 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 78 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non- Kebakaran 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
80. 7.Penguatan gedung fasilitas pemerintahan di kawasan rawan bencana 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
81. 4.Penguatan sumber daya manusia dalam pencegahan dan mitigasi bencana 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
82. 8.Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota
83. 4.Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
84. 5.Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
85. 9.Penguatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja kesiapsiagaan bencana 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota 1.02.02.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat 79 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
86. 10.Peningkatan kapasitas personil kedaruratan bencana 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0003 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non- Kebakaran 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya-kan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 80 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
87. 11.Peningkatan Sarana Prasarana kesiapsiagaan 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non- Kebakaran 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
88. 12.Kajian peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penye-lamatan dan Evakuasi 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
89. 13.Penguatan gudang peralatan dan logistik 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 81 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non- Kebakaran 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya-kan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
90. 14.Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi 82 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
91. 6.Penguatan Sistem Informasi dan Peringatan Dini dan Kedaruratan Bencana 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
92. 15.Pembangunan sistem peringatan dini dan kedaruratan bencana daerah 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota 1.05.03.2.03.0003 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non- Kebakaran 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Memba- hayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagI Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 83 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
93. 16.Pembangunan sistem data base informasi kejadian dan dampak bencana daerah 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan ISU STRATEGIS 3. PENGETAHUAN RISIKO BENCANA KOMUNITAS YANG MASIH TERBATAS
94. 5.Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana
95. 7.Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanggulangan bencana masyarakat 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
96. 17.Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapastias Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
97. 18.Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 84 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non- Kebakaran 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 1.06.06.3.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1.06.06.3.02.0003 Peningkatan kapasitas relawan Taruna Siaga Bencana 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
98. 19.Satuan Pendidikan Aman Bencana 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 85 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
99. 20.Peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat ISU STRATEGIS 4.
100. 6.Pengelolaan hutan, lahan, dan lingkungan 2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
101. 8.Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota
102. 21.Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
103. 22.Pengawasan izin lingkungan dalam pembangunan dan investasi di kawasan rawan bencana 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota 2.11.02.2.02.0006 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup 3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
104. 23.Pengawasan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 86 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
105. 9.Pembangunan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan produktif 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
106. 24.Sosialisasi metode pembukaan lahan baru tanpa dibakar
107. 25.Pembangunan papan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan
108. 26.Penyediaan sarana Pemadaman kebakaran portabel lapangan
109. 27.Pengendalian dan pengawasan pembukaan lahan pertanian di kawasan lereng
110. 28.GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan
111. 10.Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
112. 29.Peningkatan TPA Sampah 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota 2.11.11.2.01.0017 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 87 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
113. 30.Peningkatan peralatan pendukung pengelolaan sampah 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota
114. 11.Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
115. 31.Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga
116. 32.Sosialisasi pengelolaan limbah sampah Industri Rumah Tangga, Mikro, Kecil, dan Menengah 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
117. 7.Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana 2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
118. 12.Penguatan tata kelola perizinan pemanfaatan ruang 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota
119. 33.Sinkronisasi RTRW berbasis risiko bencana daerah 2.11.02.2.02.0005 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.03.12.2.04 KoordinasidanSinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan audit tata ruang 88 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
120. 34.Pengawasan penegakan aturan pengendalian dan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR 1.03.12.4.05 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1.03.12.4.05.0001 Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Lingkungan Kabupaten/Kota 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung
121. 13.Penataan bangunan dan infrastruktur di kawasan rawan bencana
122. 35.Pengawasan penegakan aturan pendirian bangunan 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
123. 36.Revitalisasi struktur lama pada bangunan gedung pusat aktivitas publik 1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 89 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota 1.03.09.2.01.0009 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya ISU STRATEGIS 4.
124. 8.Pengelolaan DAS dan Air permukaan di kawasan rawan bencana 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
125. 14.Rehabilitasi DAS di kawasan rawan bencana 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
126. 37.Normalisasi sungai
127. 38.Pembersihan sedimentasi pada DAS kritis
128. 39.Reboisasi hutan kritis pada hulu DAS
129. 40.Penataan pembangunan pada sempadan sungai 1.03.02.2.01.0046 Normalisasi/ Restorasi/ Pemeliharaan Sungai 1.03.02.2.01.0093 Operasi dan pemeliharaan sungai
130. 15.Pembangunan sistem perlindungan daerah tangkapan air di kawasan rawan bencana 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
131. 41.Penyusunan aturan daerah terkait perlindungan sumber mata air dan daerah tangkapan air 1.03.02.2.01.0071 Operasi dan pemeliharaan unit air baku 1.03.02.2.01.0076 Operasi dan pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 90 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.03.02.2.01.0078 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
132. 16.Pengendalian alih fungsi lahan di kawasan produktif dan kawasan terbuka hijau 3.27.05.201 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
133. 42.Sosialisasi dan penyuluhan lingkungan hidup
134. 43.Pembinaan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian
135. 44.Perawatan taman kota dan ruang terbuka hijau di kawasan bencana 3.27.05.201.0001 Pengendalian Organisme pengganggu tanaman pangan hortikultura dan perkebunan 3.27.05.201.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
136. 17.Pengelolaan embung, jaringan irigasi, dan drainase di kawasan rawan bencana 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota
137. 45.Peningkatan drainase perkotaan di kawasan rawan bencana 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 91 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
138. 46.Peningkatan embung dan jaringan irigasi di kawasan rawan bencana 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.03.02.2.01.0112 Rehabilitasi Bendungan 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 1.03.02.2.01.0085 Revitalisasi Danau 1.03.02.2.01.0091 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan 92 PROGRAM RPB NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RPB NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN RPB NOMENKLATUR SUB KEGIATAN 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.07 Program Pengembangan Pemukiman
139. 18.Pengelolaan jaringan air bersih domestik 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
140. 47.Peningkatan jaringan air bersih rumah tangga
141. 48.Sosialisasi dan penyuluhan layanan air bersih kepada masyarakat 1.03.07.2.01.0020 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 1.03.07.2.01.0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota 93 Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:
142. 1.Karakteristik kebencanaan daerah.
143. 2.Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu.
144. 3.Keterlibatan Institusi.
145. 4.Penganggaran. Detail rencana aksi dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk mempermudah proses integrasi Rencana Aksi kedalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan harmonisasi Rencana Aksi dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Detail harmonisasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan detail rencana aksi yang disertai indikasi satuan target dan pagu indikatif anggaran berdasarkan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3. 94 6.1. Pemanduan Para Pihak Non Pemerintah Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan lintas institusi dan lembaga non OPD. Pemaduan tugas dan kepentingan yang selama ini dilakukan oleh pihak non pemerintah tentunya akan menjadi salah satu bentuk dukungan dalam Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Pemaduan tersebut setidaknya dilihat dari unsur dunia usaha, akademisi/perguruan tinggi, organisasi Masyarakat dan unsur media. Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana diwilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 28. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah UNSUR INSTANSI/ LEMBAGA TUGAS KEPENTINGAN Dunia Usaha Forum TJSP Koordinasi semua dana sosial Perusahaan untuk kebutuhan sosial Masyarakat dan Upaya Masyarakat dalam bentuk beragam kegiatan pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana • Melakukan penyaluran CSR dalam bentuk produk dan dana kawasan rawan bencana, • Menjalin kolaborasi dengan komunitas sosial karyawan perusahaan BPR Rokan Hulu Perusahaan pendanaan dan layanan keuangan Masyarakat Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Rokan Hulu Rumah Sakit Swasta Penyediaan layanan Kesehatan imasyarakat, bu dan anak Menyalurkan dana sosial dan bantuan Kesehatan Masyarakat ibu dan anak terdampak bencana Perguruan Tinggi Universitas Pasir Pangaraian (UPP) melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat Dukungan advokasi dan pemantaun perkembangan perencanaan penanggulang bencana yang telah disusun oleh pemerintah daerah Universitas Rokania 95 UNSUR INSTANSI/ LEMBAGA TUGAS KEPENTINGAN Organisasi Masyarakat Sipil PMI Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana TAGANA Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana di pengungsian Membantu pendirian dapur umum ketika terjadi bencana ORARI Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan RAPI LKA/MUI Melakukan Upaya advokasi dan koordinasi perlindungan Masyarakat adat dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Sosialisasi dan peningkatan kapasitas Masyarakat dalam Upaya pengurangan risiko bencana Media RIAU TV Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca bencana Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online Radio2 yang ada Media online (Rohul Digital, Info Rokan Hulu dll) Keterangan: Instansi/Lembaga Non Pemerintah yang belum terangkum dalam tabel ini masih dapat ditambahkan, yang ada dalam tabel diatas merupakan lembaga yg hadir saat Diskusi Publik dan keterwakilan Organisasi/Lembaga/Instansi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu 6.2. Pemanduan Kepada Perencanaan Lainnya Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:
146. 1.Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah. RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai. 96
147. 2.Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Rokan Hulu maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.
148. 3.Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama. Untuk mencapai sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah tersebut maka perlu dilakukan harmonisasi perencanaan pembangunan dan Rencana Penanggulangan Bencana, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Hasil harmonisasi perencanaan pembangunan dan Rencana Penanggulangan Bencana, sekaligus juga memberikan gambaran sinkonisasi dan integrasi tiap-tiap aksi pada Rencana Penanggulangan Bencana kedalam substansi perencanaan pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi Riau, maupun Kabupaten Rokan Hulu. 97 Tabel 29. Pemaduan RPB kedalam Perencanaan Lainnya NO SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
149. 1.Memperkuat layanan pasca bencana bagi korban dan wilayah terdampak RPJPN • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim
150. 1.Pelatihan JITU PASNA dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
151. 2.Pemenuhan kebutuhan penghidupan dasar bagi korban bencana
152. 3.Peningkatan kapasitas aparatur dalam pemulihan pasca bencana
153. 4.Penyusunan prosedur dan mekanisme pemulihan layanan pemerintahan pasca bencana RIPB • Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko RENAS PB • Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana RPB Prov • Memberikan perlindungan asset daerah dan masyarakat dari kerusakan dan kerugian akibat bencana RPJMD Kab • Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
154. 2.Meningkatkan optimalitas mitigasi dan penangangan darurat bencana RPJPN • Mengembangkan mitigasi struktural dan non- struktural di daerah rawan bencana tinggi • • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya
155. 5.Peningkatan jalan di kawasan rawan longsor
156. 6.Penguatan lereng di kawasan rawan longsor
157. 7.Penguatan gedung fasilitas pemerintahan di kawasan rawan bencana
158. 8.Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana
159. 9.Penguatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja kesiapsiagaan bencana
160. 10.Peningkatan kapasitas personil kedaruratan bencana 98 NO SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU RIPB • Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana • Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana • Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
161. 11.Peningkatan Sarana Prasarana Pusdalops BPBD
162. 12.Kajian peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah
163. 13.Pengelolaan gudang peralatan dan logistik
164. 14.Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana
165. 15.Pembangunan sistem peringatan dini bencana daerah
166. 16.Pembangunan sistem data base informasi kejadian dan dampak bencana daerah RENAS PB • Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana • Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan RPB Prov • Meningkatkan kapasitas layanan kesehatan • • Menurunkan frekuensi kejadian dan kerugian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap RPJMD Kab • Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh • Peningkatan konektivitas infrastruktur jalan dan transportasi 99 NO SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
167. 3.Meningkatkan kesadaran dan komitmen komunitas dalam pengurangan risiko bencana RPJPN • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya
168. 17.Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana
169. 18.Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana
170. 19.Satuan Pendidikan Aman Bencana
171. 20.Peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana RIPB • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat • Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan RENAS PB • Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah dan khusus). • Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim RPB Prov • Mewujudkan Provinsi Riau Tangguh Bencana RPJMD Kab • Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Pemerataan dan pemenuhan layanan kesehatan 100 NO SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
172. 4.Memperkuat pengelolaan kawasan dan penataan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana RPJPN • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim
173. 21.Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan
174. 22.Pengawasan izin lingkungan dalam pembangunan dan investasi di kawasan rawan bencana
175. 23.Pengawasan eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana
176. 24.Sosialisasi metode pembukaan lahan baru tanpa dibakar
177. 25.Pembangunan papan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan
178. 26.Penyediaan sarana Pemadaman kebakaran portabel lapangan
179. 27.Pengendalian dan pengawasan pembukaan lahan pertanian di kawasan lereng
180. 28.GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan)
181. 29.Peningkatan TPA Sampah
182. 30.Peningkatan peralatan pendukung pengelolaan sampah
183. 31.Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga
184. 32.Sosialisasi pengelolaan limbah sampah Industri Rumah Tangga, Mikro, Kecil, dan Menengah
185. 33.Sinkronisasi RTRW berbasis risiko bencana daerah
186. 34.Pengawasan penegakan aturan pengendalian dan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana
187. 35.Pengawasan penegakan aturan pendirian bangunan
188. 36.Revitalisasi struktur lama pada bangunan gedung pusat aktivitas publik RIPB • Terwujudnbya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan • Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat RENAS PB • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana RPB Prov • Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan • Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah RPMD Kab • Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup • Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh • Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 101 NO SASARAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN RPB KABUPATEN ROKAN HULU
189. 5.Meningkatkan kualitas DAS di kawasan rawan bencana RPJPN • Mengembangkan mitigasi struktural dan non- struktural di daerah rawan bencana tinggi
190. 37.Normalisasi sungai
191. 38.Pembersihan sedimentasi pada DAS kritis
192. 39.Reboisasi hutan kritis pada hulu DAS
193. 40.Penataan pembangunan pada sempadan sungai
194. 41.Penyusunan aturan daerah terkait perlindungan sumber mata air dan daerah tangkapan air
195. 42.Sosialisasi dan penyuluhan lingkungan hidup
196. 43.Pembinaan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian
197. 44.Perawatan taman kota dan ruang terbuka hijau di kawasan bencana
198. 45.Peningkatan drainase perkotaan di kawasan rawan bencana
199. 46.Peningkatan embung dan jaringan irigasi di kawasan rawan bencana
200. 47.Peningkatan jaringan air bersih rumah tangga
201. 48.Sosialisasi dan penyuluhan layanan air bersih kepada masyarakat RIPB • Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat RENAS PB • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana RPB Prov • Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan • Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah RPJMD Kab • Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup • Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh • Pembangunan ketahanan pangan untuk penyediaan kebutuhan pangan yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk 102 6.3. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah, oleh karena itu RPB harus mengikuti dan mekanisme pengendalian/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:
202. 1.Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB.
203. 2.Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin.
204. 3.Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB.
205. 4.Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang.
206. 5.Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:
207. 1.penilaian mandiri (self-assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
208. 2.penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB. 103
209. 3.penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2028-2032 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:
210. 1.Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
211. 2.Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
212. 3.Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Tabel 30. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan NO MATERI PEMANTAUAN KRITERIA/ INDIKATOR KELUARAN TARGET 5 TAHUN CAPAIAN TAHUN KE CATATAN 1 2 3 4 5 Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021 Tabel 31. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester NO WAKTU PEMANTAUAN KRITERIA PEMANTAUAN SUMBER BUKTI TEKNIS METODE PELAKSANAAN Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021 104 Tabel 32. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA Semester 1 pada Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB (Review Dokumen RPB) Evaluasi Kebijakan Strategis • Laporan pelaksanaan kegiatan • Laporan Kejadian dan Dampak Bencana • Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB • Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang: a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b) memiliki anggaran besar; c) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d) mendukung pencapaian prioritas nasional; dan e) merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain • Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB • FGD • Survey • Telaah dokumen • dll • BPBD • POKJA 2 BAPPEDA • Tim Penerapan SPM Daerah Semester ke 2 pada Tahun ke 5 pelaksanaan RPB Evaluasi Ex-Ante: • Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • Kajian RIsiko Bencana • Hasil Penilaian IKD • RTRW • KLHS • Ketersediaan endline data. • Kontribusi daerah kepada program/kegiatan di tingkat provinsi atau nasional. • Kontribusi aktor kunci non pemerintah terhadap program/kegiatan RPB. • Sinergi program/kegiatan urusan /bidang Tata Ruang, KLHS, dll. • Kemudahan peningkatan/perluasan dampak pencapaian sasaran. • Relevansi strategi/arah kebijakan dan program. • Efektivitas, efisiensi dan rencana aksi. • FGD • Telaah dokumen • Dokumentasi • dll • BPBD • POKJA 2 BAPPEDA • Tim Penerapan SPM Daerah /Tim Penyusun RPB berikutnya 1 Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Rokan Hulu, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Rokan Hulu. Periode dalam perencanaan RPB ini disesuaikan dengan perencanaan Pembangunan daerah (RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029). Hal ini sebagai inisatif agar pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat melakukan pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. 2 DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhlran Klasiflkasi, Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Website: http://dibi.bnpb.go.id/ Buku Dokumen: Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020- 2044; Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045; Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029; Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019, BNPB; Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020, BNPB; Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021, BNPB; Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, BNPB; Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, BNPB; Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hulu 2023-2027 Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029; BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Salinan sesuai aslinya,

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…