DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 61 (enam puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kelembagaan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; Jenis Informasi Publik; Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik; Laporan Dan Evaluasi; Fasilitasi Sengketa; Pembiayaan; Pelaporan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tersedianya pelayanan informasi dan dokumentasi yang dapat di pertanggungjawabkan, perlu adanya pedoman dan dasar hukum dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lambaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
14.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
4.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
5.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Iainnya serta informasi Iain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
7.Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
8.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
9.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana.
10.Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan PLID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
11.PPID Utama adalah pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
12.PPID Pelaksana adalah pejabat struktural yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.
13.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
14.Walidata adalah unit pada Perangakat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen data, serta menyebarluaskan data.
15.Portal satu data Kabupaten Rokan Hulu adalah media bagi pakai data di Kabupaten Rokan Hulu yang dapat di akses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
16.Pemohon Informasi Publik adalah perseorangan atau lembaga yang berbadan hukum yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17.Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
18.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/ atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang- undangan.
19.Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah Iaporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknisi informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindakIanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan informasi dan Dokumentasi bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a.menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
c.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
b.Jenis Informasi Publik;
c.SOP Layanan Informasi Publik;
d.Pembiayaan; dan
e.Pelaporan

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 5

(1)Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PLID.
(2)Kelembagaan PLID terdiri atas:
1. a.pembina PPID;
2. b.atasan PPID;
3. c.tim pertimbangan;
4. d.PPID Utama;
5. e.PPID Pelaksana; dan/atau
6. f.Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
(3)Pembina PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Bupati.
(4)Atasan PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(5)Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau Pelayanan Informasi Publik.
(6)PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
(7)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh pejabat di masing-masing Perangkat Daerah.
(8)Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf f ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 6

(1)Atasan PPID Utama bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.
(2)PPID Utama bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
(3)PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing perangkat daerah.
(4)Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
(5)PLID bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 7

(1)Atasan PPID Utama bertugas :
1. a.menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana;
2. b.menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. c.menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. d.mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/ atau di Pengadilan; dan
5. e.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID Utama berwenang :
1. a.menetapkan dan mengangkat PPID Utama dan PPID Pelaksana;
2. b.menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. c.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Utama;
4. d.menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. e.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Utama, Pejabat Fungsional dan/ atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Atasan PPID Utama dapat berkoordinasi dengan Pembina Data baik di instansi pusat maupun di instansi daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)PPID Utama bertugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. b.menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. c.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. d.menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. e.melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi;
6. f.melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. g.melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. h.menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. j.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. k.mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. l.menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. m.membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.
(2)PPID Utama berwewenang :
1. a.menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. b.menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. d.meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. e.menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. f.menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. g.menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. h.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam rangka mendukung penyelenggaraan satu data indonesia, PPID dapat :
1. a.melaksanakan wewenang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan/atau
2. b.berkoordinasi dengan Walidata baik instansi pusat maupun instansi daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…