DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah; Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Penilaian Inovasi Daerah; Penghargaan; Perlindungan Inovasi Daerah; Informasi Inovasi Daerah; Penyebaran Inovasi Daerah; Pembinan Dan Pengawasan; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penerapan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk renerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses.
6.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kenerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan penerapan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
b.pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
c.penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
d.penilaian Inovasi Daerah;
e.penghargaan;
f.perlindungan Inovasi Daerah;
g.informasi Inovasi Daerah;
h.penyebaran Inovasi Daerah;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.monitoring dan evaluasi; dan
k.pendanaan.

Pasal 4

Penerapan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

a.inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
b.inovasi pelayanan publik; dan / atau
c.inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
2. b.pengeolaan unsur manajemen.
(2)Tata laksana Internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivtas dan efesiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
(3)Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

Pasal 7

Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Pasal 8

(1)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidang urusan penelitian dan pengembangan Inovasi.

Pasal 9

Kriteria Inovasi Daerah yaitu :

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
b.memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 10

(1)Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:
1. a.Bupati;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.Aparatur Sipil Negara;
4. d.Perangkat Daerah; dan
5. e.Masyarakat.
(2)Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang minimal memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
6. f.anggaran, jika diperlukan.
(3)Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mengusulkan dan membuat Inovasi Daerah setiap tahunnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…