DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 32 (tiga puluh dua) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pakaian Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Petugas Layanan adalah merupakan ASN yang bertugas memberi layanan kepada pengguna layanan pada Perangkat Daerah tertentu.
8.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
11.Pakaian Dinas Harian Khas Daerah adalah pakaian dinas yang menjadi ciri khas daerah yang bernuansa Melayu Riau.
12.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
13.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

(1)ASN Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kedisiplinan;
2. b.pengawasan;
3. c.estetika;
4. d.motivasi kerja;
5. e.kewibawaan;
6. f.mewujudkan keseragaman; dan
7. g.identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

a.berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
b.berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
c.tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 4

(1)ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenai sanksi disiplin ASN sesusai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

Pasal 5

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah Tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah; dan
h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih; dan
c.PDH batik dan PDH Khas Daerah.

Pasal 7

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat digunakan pada hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik digunakan pada hari Sabtu.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2015