DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 5 (lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Standar Pelayanan Minimal; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambah Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Standar pelayanan minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Air Bersih yang akan menerapkan PPK-BLUD kepada masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum bagi UPTD Pengelolaan Air Bersih yang akan menerapkan PPK-BLUD, kepala daerah terlebih dahulu menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan peraturan kepala daerah yang diusulkan oleh pemimpin UPTD Pengelolaan Air Bersih. Standar pelayanan minimal harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Menurut Pasal 56 ayat (1) Permendagri No. 6 Tahun 2007, Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disingkat UPTD PAB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan Air Bersih di wilayah kerjanya dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7.Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu kepada masyarakat.
11.Sistem Penyediaan Air Bersih yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Bersih.
12.Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.

BAB II

KONSEP DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2.1. Pengertian Standar Pelayanan Minimal Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh BLUD UPTD PAB kepada masyarakat.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD PAB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

(1)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja BLUD UPTD PAB.
(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
(3)Jenis pelayanan BLUD UPTD PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan meter air, terdiri dari:
  1. 1.kualitas meter air setara SNI;
  2. 2.bahan pipa setara SNI; dan
  3. 3.kaliberasi meter air > 1000 putaran.
2. b.pelayanan instalasi sambungan, terdiri dari:
  1. 1.bagian penyadapan pipa;
  2. 2.meter air dan pelindung meter air;
  3. 3.katup pembuka/penutup aliran air;
  4. 4.pipa dan perlengkapannya; dan
  5. 5.jarak terjauh HU dari pelanggan maksimal 100 m.
3. c.pelayanan gangguan/pengaduan, terdiri dari:
  1. 1.kemampuan menangani pengaduan;
  2. 2.waktu tersedia menerima pengaduan;
  3. 3.ketersediaan tenaga menyelesaikan pengaduan;
  4. 4.tanggapan keluhan pelanggan maks 24 jam;
  5. 5.kepuasan konsumen pengadu; dan
  6. 6.penghentian pelayanan karena pemeliharaan dan rehabilitasi: - pemberitahuan; - penghentian pelayanan.
4. d.kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, terdiri dari:
  1. 1.pemenuhan kuantitas kebutuhan pokok minimal air bersih masyarakat untuk hidup sehat, bersih dan produktif;
  2. 2.pemenuhan kebutuhan pokok kondisi tanggap darurat;
  3. 3.sisa Chlor di titik pelayanan terjauh 0.2 ppm;
  4. 4.kontinuitas; dan
  5. 5.kualitas air bersih antara lain - parameter wajib: kualitas biologi, kimia, fisik; - parameter tambahan No 492 Th 2010.
5. e.pelayanan tekanan air, terdiri dari:
  1. 1.kemampuan menangani permintaan SL baru;
  2. 2.jangka waktu pengerjaan pelayanan;
  3. 3.ketersediaan tim pemasangan;
  4. 4.jumlah tenaga yang digunakan per SL;
  5. 5.respon waktu dari pengajuan SL baru; dan
  6. 6.kepuasan konsumen.
6. f.pelayanan buka Kembali setelah pelanggan membayar biaya buka kembali.
7. g.pelayanan balik nama dan pindah alamat.
8. h.pelayanan penyesuaian klasifikasi pelanggan (penyesuaian tarif), terdiri dari:
  1. 1.atas permohonan dari pelanggan (survey sd persetujuan);
  2. 2.pemberitahuan BLUD UPTD PAB ke Pelanggan dalam rangka perubahan golongan; dan
  3. 3.penagihan ke tarif baru.
9. i.permintaan Tutup Sementara.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Maret 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Maret 2025 Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 4 a) Fokus pada jenis pelayanan; mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD UPTD PAB. b) Terukur; maksudnya suatu kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c) Dapat dicapai; maksudnya merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. d) Relevan dan dapat diandalkan; merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD PAB. e) Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu lembaga pelayanan kepada masyarakat umum, berdasarkan Pasal 43 Permendagri No. 79 Tahun 2018. BLUD perlu menetapkan standar pelayanan minimal (SPM). Hal tersebut dimaksudkan sebagai berikut: a) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD PAB, kepala daerah menetapkan standar pelayanan BLUD UPTD PAB dengan peraturan kepala daerah. b) Standar pelayanan minimal, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum peraturan perundang-undangaan yang terkait dengan penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal untuk UPTD Pengelolaan Air Bersih yang akan menerapkan PPK-BLUD yaitu:

1.Undang-Undang No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6;
4.Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
6.Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12.Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; dan
13.Peraturan Menteri Kesehatan No. 720 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dan Permenkes tentang persyaratan kualitas Air Minum. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan di UPTD Pengelolaan Air Bersih yang menerapkan PPK BLUD. Tujuan penyusunan Standar Pelayanan Minimal adalah untuk menyamakan pemahaman tentang definsi operasional, indikator kinerja, ukuran satuan, rujukan, target sampai tahun 2029, cara perhitungan/ rumus/ pembilang dan penyebut/ standar/ satuan pencapaian kinerja dan sumber data. 2.2. Manfaat Standar Pelayanan Minimal Manfaat standar pelayanan minimal antara lain: 1) Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 2) Dengan ditetapkannya standar pelayanan minimal akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik. 3) Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja. 4) Masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. 5) Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan. 6) Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. 7) Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan. 2.3. Prinsip Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Hal-hal yang terkait dengan prinsip penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal perlu memperhatikan: 1) Konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja terkait yang ada pada lembaga yang bersangkutan. 2) Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami. 3) Realistis, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis. 4) Terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa. 5) Terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga lapisan masyarakat. 6) Terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia. 7) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. 8) Bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM. 2.4. Prinsip Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada bagian ini mengingat beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi geografis sehingga berdampak pada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam implementasi SPM. Oleh karena itu, perlu digambarkan prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) SPM diterapkan pada seluruh urusan wajib pemerintah daerah 2) SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah pusat 3) SPM bersifat dinamis, dalam arti selalu dikaji dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi nasional dan perkembangan daerah. 4) SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran, pengawasan, pelaporan dan sebagai alat untuk menilai pencapaian kinerja No Jenis Pelayana n Indikator SPM Pencapai an awal Rencana Pencapaian Tahun Ket Jenis Uraian I II III IV V 1 Pelayanan sambunga n baru Input
1.Kemampuan memasang sambungan baru < 5 hari kerja 3 hari kerja 3 3 2 1 1 Kema puan rata- rata
2.Respon waktu pengajuan sambungan baru < 24 jam 12 jam 12 8 8 6 6 Prose s
1.Jam buka pelayanan loket sambungan baru 8 Jam/hari 8 jam/hari 8 8 8 8 8
2.Jangka waktu penyambungan baru <3 hari kerja 2 hari kerja 2 1 1 1 1
3.Pembayaran dilakukan pada saat pemasangan sambungan baru disetujui, 100 % 100 % 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Outco me
1.Kepuasan pelanggan ≥70 % 70 % 70 75 75 80 80 2 Pelayanan Meter Air Input
1.Kualitas meter air Setara SNI Setara SNI v v v v v
2.Bahan pipa Setara SNI Setara SNI v v v v v Prose s
1.Kalibrasi meter air >3000 putaran atau tiap >5000 putaran atau 10 th n 9 8 7 6 6 tahun belum pernah
2.Penggantian meter air di pelanggan < 5 tahun Pengganti an karena rusak 10 9 8 7 6 Outco me
1.Kepuasan pelanggan ≥70 % 70 % 70 75 75 80 80
2.Pembacaan pemakaian air akurat/sesuai pemakaian 100 % 70 % 75 80 85 90 95 3 Pelayanan Teknis – Kualitas air di pelanggan Input
1.Frequensi pengambilan sampel air di pelanggan minimal per 3 (tiga) bulan 1 kali per 3 bulan Belum pernah 1 1 1 1 1
2.Pengambilan sampel air dari reservoir distribusi, minimal per 3 (tiga) bulan 1 kali per 3 bulan Belum pernah 1 1 1 1 1
3.Jumlah sampel air yang diambil dari sambungan pelanggan minimal per 3 (tiga) bulan 1-3 % per hari 1/1000 per pelanggan 1/1000 1 1 1 1 1 Prose s
1.Pemeriksaan fisika air di pelanggan: bau, rasa, kekeruhan dan Ph < 10 menit, dilakukan di titk pengambil an Belum pernah 10 10 9 9 8
2.Pemeriksaan kualitas sampel air pelanggan di laboratorium (parameter wajib), minimal per triwulan < 5 hari kerja Belum pernah 14 13 12 11 10
3.Pemeriksaan sisa chlor pada pelanggan titik terjauh, minimal 1 kali per 3 (tiga) bulan. Kualitas Air Bersih, sisa chlor sebesar 0,2 ppm < 10 menit, dilakukan setiap 3 bulan Belum pernah 10 9 8 7 6 Kualit as pelay anan Air Bersi h Outp ut
1.Kualitas air di pelanggan (fisik): tidak bau, tidak berasa, tidak keruh/jernih 100 % Belum ada 80 80 85 90 95
2.Kualitas air sesuai parameter wajib (sesuai Permenkes yang berlaku 100%

a.< 50 %
b.50%< X<70%
c.70%< X < 90%
d.>90%
b.b c d d Kualit as pelay anan Air Bersi h
1. 3.Sisa Chlor ≥ 0,2 ppm 100%
a.< 50 % b. 50%< X< 70%
c.70%< X < 90%
d.> 90%
b.b c d d Kualit as pelay anan Air Bersi h Outco me
1. 1.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % Belum pernah 75 75 80 85 85
2. 2.Tidak terjadi wabah penyakit karena air 100 % 95 95 10 0 10 0 10 0 10 0 4 Pelayanan Teknis – Input
3. 1.Keseuaian pembacaan pemakaian air pada meter 100 % 80 80 90 95 10 0 10 0 Kuantitas air di pelanggan pelanggan
4. 2.Perhitungan pemakaian air di tiap pelanggan 100 % 80 80 90 90 95 10 0 Prose s
5. 1.Memenuhi kebutuhan air minimal 60 liter/orang/hari pelanggan atau 10 m3/pelanggan/bulan (rumah tangga) 100 %
a.< 50 % b. 50%< X< 70%
c.70%< X < 90%
d.> 90%
a.b c d D
1. 2.Memenuhi kebutuhan pokok air kondisi tanggap darurat minimal 20 liter/orang/hari 100 % 80 % 80 85 90 10 0 10 0
2. 3.Memenuhi kebutuhan Air Bersih non rumah tangga 50 %
a.< 20 % b. 20% < X< 40%
c.50% a a a a B Outp ut
1. 1.Semua pelanggan rumah tangga mendapatkan air yang cukup sesuai kebutuhannya 100 % 80 80 85 85 90 90
2. 2.Semua pelanggan non rumah tangga mendapatkan air sesuai kebutuhannya 50 % 40 20 30 40 50 50 Outco me
3. 1.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % Belum survei 60 65 70 75 80 5 Pelayanan Teknis – Kontinuita s air di Input
4. 1.Mengoperasikan unit distribusi Sistem Penyediaan Air Bersih selama 24 jam /hari atau sesuai kebutuhan 100 % 6 jam / 25 % 25 30 35 40 45 pelanggan pelanggan Prose s
5. 1.Pelayanan Air Bersih kepada masyarakat rata2 24 jam/hari atau sesuai kebutuhan pelanggan 100% 6 jam / 25 % 25 30 35 40 45 Outp ut
6. 1.Tidak adanya penggiliran air di pelanggan 100 % 60 % 60 65 70 75 80 Outco me
7. 2.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 60 % 60 65 70 75 80 6 Pelayanan Laboratori um standar minimal Input
8. 1.Fasilitas dan peralatan laboratorium air Lengkap Sesuai standar minimal Blum ada 20 % 25 30 35 40 Prose s
9. 1.Waktu tunggu proses hasil laboratorium setempat ≤ 120 menit 120 12 0 10 0 90 80 60
10. 2.Kemampuan memeriksa parameter standar minimal (Kekeruhan, pH, sisa chlor) , air baku, air hasil olahan IPA, dan air di reservoir. 100 % Dapat dilakukan oleh SDM kompeten 80 90 95 10 0 10 0
11. 3.Tersedia peralatan laboratorium setempat untuk memeriksa : kekeruhan pH, sisa Chlor, suhu 100 % Belum ada 20 25 30 35 40
12. 4.Tersedia tenaga laboratorium yang kompeten 100 % Ada dan kompeten 80 10 0 10 0 10 0 10 0 Outp ut
13. 1.Tidak ada kesalahan pemberian dosis bahan kimia 100 % 90 % 90 95 95 10 0 10 0
14. 2.Kesesuaian hasil 100 % 90 % 90 95 95 10 10 pemeriksaan kualitas Air Bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permenkes) 0 0 Outco me
15. 1.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % Belum ada 60 65 70 75 80 7 Pelayanan Teknis – tekanan air di pelanggan Input
16. 1.Fasilitas dan peralatan pengukuran tekanan air dalam pipa Sesuai standar Belum ada 20 % 30 40 50 60
17. 2.Pengukuran tekanan air di pipa JDU Sesuai standar Belum ada 20 % 30 40 50 60
18. 3.Pengukuran tekanan air di pelanggan titik terjauh Sesuai standar /perenca naan Belum ada 20 30 40 50 60 Prose s
19. 1.Pelaksanaan pengukuran tekanan air pada pipa distribusi (JDU) Durasi waktu Setiap hari Belum Pe r 7 ha ri Pe r 5 ha ri Pe r 3 ha ri Pe r ha ri Pe r ha ri
20. 2.Tekanan air di pelanggan 1 Atm (1 Kolom air) 100 %
a.< 50 %
b.50%< X< 70%
c.70% < 90%
d.> 90% a b c d d Outp ut
1. 1.Tidak adanya kejadian air di pelanggan tidak mengalir 100 % 60% 60 65 70 75 80 Outco me
2. 1.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 60% 60 65 70 75 80 8 Pelayanan Teknis – Input
3. 1.Tersedia peralatan deteksi kebocoran air Kondisi baik Belum - - - ad a ad a Kehilanga n air 100%
4. 2.Tersedia Program penurunan kehilangan air (NRW) Tersedia - ad a ad a ad a ad a
5. 3.Tersedia SDM kompeten dalam penurunan kebocoran ad a ad a ad a ad a ad a Prose s 1. Kehilangan air < 25 % 60 % 55 50 45 42 40 Outco me
6. 1.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % Belum ada 65 65 70 75 80 9 Pelayanan gangguan / pengadua n dari pelanggan Input
7. 1.Adanya kebijakan untuk pelayanan gangguan dan pengaduan dari pelanggan/off taker Ada Ada ad a ad a ad a ad a ad a
8. 2.Waktu penerimaan pengaduan 24 jam/hari 8 jam/hari 8 8 16 16 24 Prose s
9. 1.Waktu tunggu verifikasi pengaduan ≤ 15 menit 60 menit 50 40 30 20 15
10. 2.Tanggapan / respon terhadap pengaduan < 24 jam 24 jam 24 24 20 20 16
11. 3.Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada pelanggan 100% 100 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Outp ut
12. 1.Penyelesaian pengaduan tentang besaran tagihan < 2 hari 5 5 4 3 2 2
13. 2.Penyelesaian pengaduan golongan pelanggan < 2 hari 5 5 4 4 3 3
14. 3.Penyelesaian permohonan balik nama < 2 Hari 5 5 4 4 3 3
15. 4.Penyelesaian permintaan tutup sementara < 3 Hari 5 5 4 4 3 3
16. 5.Penyelesaian buka Kembali < 3 hari 5 4 4 3 3 2
17. 6.Semua jenis pengaduan pelanggan dilayani 100 % 90 90 10 0 10 0 10 0 10 0 Outco me
18. 1.Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 80 60 60 65 65 70 10 Pengelolaa n lumpur buangan dari IPA Input
19. 1.Adanya penanggung jawab pengelola lumpur buangan IPA Ada Belum Ada
20. 2.Ketersediaan fasilitas bangunan pengolahan /pengering lumpur buangan IPA (Sludge Drying Bad / SDB) Ada Belum Ada Prose s
21. 1.Air hasil SDB, dialirkan ke badan air 100 % Belum 10 20 30 40 50
22. 2.Lumpur padat hasil SDB, dikeringkan dan diangkut secara berkala 100 % Belum 10 20 30 40 50 Outco me
23. 1.Limbah cair tidak mencemari ligkungan 100% Belum 10 20 30 40 50
24. 2.Limbah padat dapat dimanfaatkan 100% Belum 10 20 30 40 50 11 Administr asi dan manajeme n Input
25. 1.Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan ≥ 90 % 30 % 30 30 40 40 50
26. 2.Adanya peraturan dan tata tertib karyawan Ada Konsep Ada
27. 3.Ada Persyaratan kompetensi SDM Ada Belum 20 30 40 50 50
28. 4.Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan Ada Belum Ada
29. 5.Ada kontrak kerja/perjanjian kerja tiap karyawan Ada Belum Ada
30. 6.Adanya SOP disetiap unit kerja Ada Belum Ada Prose s
31. 1.Ada Tindak lanjut penyelesaian hasil pembahasan 100 % 100% 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0
32. 2.Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat/jabatan sesuai kompetensi 100 % 100% 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0
33. 3.Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100 % 100% 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0
34. 4.Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100 % 100% 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0
35. 5.Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pelanggan ≤ 1 jam 24 jam 12 12 10 10 8
36. 6.SOP dipatuhi dan diletakkan ditempat kerja 100 % Ada 20% 20 30 40 60 10 0 Outp ut
37. 1.Daftar karyawan dan CV SDM sesuai kompetensi dan penempatan ≥ 20 % 10% 10 15 15 20 20
38. 2.Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja 100 % Belum 10 20 30 40 50
39. 3.Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun dan sertifikasi kompetensi ≥ 60 % 20% 25 30 35 40 50
40. 4.Ketepatan waktu pemberian 100 % Belum 0 50 50 10 10 insentif sesuai kesepakatan waktu 0 0
41. 5.Laporan harian, berkala, bulanan dan tahunan sesuai SOP 100 % 20 50 75 10 0 10 0 10 0 12 Pengopera sian dan Pemelihar aan Sarana dan prasarana Sistem Penyediaa n Air Bersih Input
42. 1.Adanya Penanggung Jawab sarana dan prasarana pelayanan Sistem Penyediaan Air Bersih SK Bupati Ada Ada
43. 2.Ketepatan waktu pemeliharaan masing- masing sarana dan prasarana sesuai SOP 100 % 20 20 30 40 50 60
44. 3.Tersedia SOP pengoperasian dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Bersih 100 % 20 30 50 70 90 10 0 Prose s
45. 1.Sarana dan Prasarana terpelihara sesuai tahapan pemeliharaan (rutin/berkala) 100 % 10 20 30 40 50 60
46. 2.SOP Pemeliharaan dan pengoperasian Sistem Penyediaan Air Bersih lengkap dan dilaksanakan 100 % Belum 20 40 60 80 10 0
47. 3.Penggantian meter air pelanggan < 5 tahun Pengganti an karena rusak 10 9 8 7 6
48. 4.Meter induk, meter pelanggan, alat ukur dan peralatan laboratorium dikalibrasi secara berkala dan tepat waktu 100 % Belum 10 20 30 40 50
49. 5.Peralatan mekanikal dan elektrikal dioperasikan dengan benar sesuai SOP dan instruksi kerja 100 % 20 20 30 40 50 60 Outp ut/ outco me
50. 1.Kinerja Sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Bersih sesuai kaidah teknis 100 % 10 15 30 45 60 75
51. 2.Pelayanan Air Bersih sesuai dengan persyaratan Air Bersih : kualitas, kuantitas dan kontinuitas. 100 % 10 20 30 40 50 60 13 Pencegaha n dan pengendal ian kecelakaa n kerja Input 1. Ketersediaan APD lengkap ≥60 % Belum ada 10 20 30 40 50 Prose s
52. 1.Penggunaan APD saat melaksanakan tugas 100 % Belum ada 10 20 30 40 50 Outco me
53. 1.Tidak terjadi kecelakaan kerja 100 % 80 90 90 90 10 0 10 0 14 Promosi/ Pemasara n pelayanan Air Bersih Prose s
54. 1.Sosialisasi kepada pelanggan, calon pelanggan dan kelompok masyarakat, mendorong hemat air. Dilaksanakan 4 kali/tahun @ 60 menit 100 % Belum 25 25 50 75 10 0
55. 2.Pengelola Promosi/pemasaran pelanggan Ada Belum ada Ad a Ad a Ad a Ad a Ad a
56. 3.Promosi untuk pemberdayaan masyarakat bidang Air Bersih 4 kali/tahun @ 60 menit 100 % Belum ada 20 50 75 10 0 10 0 outco me Pelanggan mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta hemat air 100% 60 70 80 90 90 90
57. 1.BLUD UPTD PAB dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. Jenis tarif layanan yang diberlakukan adalah:
a.Tarif pemakaian air.
b.Biaya pemasangan sambungan langganan baru.
c.Penjualan air dengan menggunakan mobil tangki.
1. 2.Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan. Dengan kata lain, besaran tarif yang diberlakukan kepada penerima layanan, harus dapat menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam penetapan besaran tarif adalah:
a.Biaya Tenaga Kerja;
b.Biaya Bahan Bakar;
c.Biaya Energi/Listrik;
d.Biaya Bahan Kimia;
e.Biaya Pemeliharaan;
f.Biaya Air Baku;
g.Biaya Administrasi dan Umum; dan
h.Biaya Penyusutan Aset Tetap.
1. 3.Dalam menentukan besaran tarif juga terdapat beberapa dasar kebijakan yang perlu diperhatikan adalah:
a.Keterjangkauan, maksudnya besaran tarif yang diberlakukan harus terjangkau oleh pengguna layanan. Untuk mengetahui besaran tarif yang terjangkau adalah dari besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) biasanya digunakan untuk memperoleh Air Bersih sebesar 4%. Jadi tarif yang diberlakukan untuk pemakaian air dengan standar minimal 60 liter/orang/hari, jangan lebih dari 4% besaran UMK.
b.Keadilan, maksudnya besaran tarif yang diberlakukan kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi harus lebih tinggi daripada Masyarakat berpenghasilan rendah.
c.Mutu pelayanan, maksudnya dengan diberlakukannya tarif kepada pengguna layanan supaya pengelola dapat mempertahankan mutu pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
d.Pemulihan biaya, maksudnya penghasilan dari tarif yang diberlakukan kepada pengguna layanan harus bisa menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pelayanan.
e.Efisiensi pemakaian air, maksudnya dalam penentuan besaran tarif harus bisa mendorong pengguna layanan supaya menghemat dalam pemakaian air, dengan cara memberlakukan tarif secara progresif, yaitu untuk pemakaian air yang semakin besar akan dikenakan tarif semakin tinggi.
f.Transparansi, maksudnya dalam penentuan besaran tarif harus disampaikan dan dapat dipahi oleh semua lapisan pengguna layanan.
g.Akuntabilitas, maksudnya penentuan besaran tarif tersebut memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan
h.Perlindungan air baku, maksudnya di dalam tarif yang diberlakukan sudah memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk melindungi air baku dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. 4.2 Penetapan Tarif Layanan
1. 1.Tarif layanan, dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD UPTD PAB yang bersangkutan;
2. 2.Tarif layanan BLUD UPTD PAB diusulkan oleh pemimpin BLUD UPTD PAB kepada kepala daerah melalui kepala SKPD;
3. 3.Tarif layanan, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
4. 4.Penetapan tarif layanan, mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat. 4.3 Pembentukan Tim
5. 1.Kepala daerah dalam menetapkan besaran tarif pemakaian air yang wajar sesuai kriteria di atas dapat membentuk tim.
6. 2.Pembentukan tim, ditetapkan oleh kepala daerah yang keanggotaannya dapat berasal dari:
a.pembina teknis;
b.pembina keuangan;
c.unsur perguruan tinggi; dan
d.lembaga profesi. 4.4 Perubahan Tarif Pemimpin BLUD UPTD PAB dapat mengajukan usulan perubahan tarif pemakaian Air Bersih kepada kepala daerah melalui kepala SKPD, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Peraturan kepala daerah mengenai tarif layanan BLUD UPTD PAB dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan, yang disebabkan adanya kenaikan biaya operasional, kebutuhan tambahan dana untuk pengembangan pelayanan, dan kenaikan kondisi perekonomian masyarakat.
b.Perubahan tarif, dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
c.Proses perubahan tarif berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. 1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; 3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya); 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan 6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; 7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati; 10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 5.2. Penanganan Pengaduan Dalam rangka menangani pengaduan masyarakat pelanggan atas ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Datang langsung ke kantor BLUD UPTD Pengelolaan Air Bersih menemui petugas pengaduan dan mengisi formulir pengaduan yang tersedia. 2) Pengaduan bisa juga disampaikan oleh pelanggan kepada petugas pengaduan melalui telepon atau Whatsapp. BUPATI ROKAN HULU, ttd Salinan sesuai aslinya, A N T O N “ERINALE, SH, MH Oe“Pembina \Via “SseNIP. 19840916 201001 1 008 LAs ip "apes

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…