DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penganggaran; Bank Penyalur; Sasaran,Persyaratan Penerima, Jenis Subsidi Bunga Pinjaman Besaran Dan Agunan; Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kenyataannya pelaku usaha mikro masih menghadapi kesulitan akses terhadap sumber pembiayaan,terutama karena keterbatasan kemampuan dalam menanggung beban bunga pinjaman pada lembaga keuangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Tata cara Pelaksanaan program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas SALINAN Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Atas Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 921);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK,07/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
11.Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5 Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bank Penyalur adalah lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyalurkan program subsidi bunga Pinjaman kepada usaha Mikro.
6.Pelaku Usaha adalah orang perorangan yang memiliki dan menjalankan Usaha Mikro.
7.Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki Modal Usaha sampai dan paling Banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar Rupiah)
8.Subsidi Bunga Pinjaman adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Bank Penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
9.Penerima Subsidi adalah Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan sebagai penerima subsidi yang sedang menerima kredit/Pembiayaan dari penyalur kredit/pembiayaan.
10.Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah program Pemerintah daerah untuk fasilitas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro melalui Bank penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman.
11.Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank penyalur kredit guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas kredit.
12.Sistem Perizinan Berusaha terintekgrasi secara elektronik (Online single Submision) yang selanjutnya disebut system OOS adalah system elektronik terintegrasi yang di kelola dan diselenggarakan oleh lembaga oss untuk penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis resiko.
13.Pola Executing adalah Penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Penyalur sebagai pelaksana penyaluran dana bertanggung jawab melakukan seleksi dan menetapkan penerima subsidi yang akan di biayai dan bertanggung jawab menagih kembali.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan penyaluran Dana Program Subsidi Bunga Pinjaman kepeda Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

a.mempermudah Pelaku Usaha untuk Mengakses permodalan kepada Lembaga jasa Keuangan Profesional;
b.melepaskan Usaha Mikro dari jeratan rentenir;
c.menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi beban biaya usaha;
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

a.penganggaran ;
b.bank penyalur
c.sasaran,persyaratan penerima, jenis subsidi bunga pinjaman, besaran dan agunan;
d.pelaksanaan dan tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman;
e.pelaporan dan pertanggungjawaban;
f.pengawasan dan monitoring dn evaluasi;dan
g.pendanaan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Penganggaran subsidi bunga pinjaman kepada Pelaku Usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran Belanja Subsidi Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek rincian Objek, sub Objek pada Program,kegiatan dan sub Kegiatan.
(3)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak terserap harus dikembalikan ke kas Daerah.

BAB III

BANK PENYALUR

Pasal 6

(1)Bank Penyalur Program Subsidi Bunga Pinjaman yaitu Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Penunjukan Bank Penyalur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(3)Kriteria Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.memiliki Izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.merupakan Bank Peserta penjaminan lembaga penjamin Simpanan; dan
3. c.merupakan Bank yang Menyediakan kredit bagi pelaku Usaha Mikro dengan modal terbagi dalam saham seluruhnya atau paling sedikit 51 % (Lima Puluh Satu Persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

SASARAN,PERSYARATAN PENERIMA, JENIS SUBSIDI BUNGA PINJAMAN BESARAN DAN AGUNAN

Pasal 7

Sasaran program subsidi bunga pinjaman yaitu Pelaku Usaha yang mengakses permodalan kepada Bank penyalur untuk sektor usaha di bidang :

a.perdagangan ;
b.industri pengolahan;
c.pertanian;
d.perkebunan;
e.perikanan
f.peternakan;
g.pariwisata; dan
h.jasa.

Pasal 8

Penerima program subsidi bunga pinjaman harus memenuhi persyaratan :

a.memenuhi Kriteria Usaha Mikro yang produktif dan layak;
b.penduduk daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda Penduduk;
c.bertempat Usaha di daerah;
d.lulus Informasi Debitur dengan kategori lancar;
e.kartu Keluarga ;
f.pas photo Suami Isteri, dan/atau penjamin ;
g.rencana penggunaan;
h.nomor Induk Berusaha atau surat keterangan usaha dari lurah atau kepala desa di ketahui camat setempat ;
i.tidak sedang menerima bantuan kredit usaha rakyat atau bantuan sejenis dari pihak lain ; dan
j.memiliki surat keterangan Domisili usaha dari lurah atau kepala Desa.

Pasal 9

(1)Besaran Plafon pinjaman untuk penerima subsidi paling banyak Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah).
(2)Besaran Plafon pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan keuangan Bank Penyalur.
(3)Subsidi Bunga Pinjaman diberikan Paling Tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari bunga kredit perbulan yang berlaku pada Bank Penyalur.
(4)Jangka waktu pinjaman paling lama 12 ( dua belas ) bulan.
(5)Skema pembayaran ansuran Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kredit antara penerima Subsidi bunga pinjaman dengan Bank Penyalur.

Pasal 10

(1)Pinjaman yang diajukan oleh penerima Subsidi Kepada Bank Penyalur disertai dengan Agunan.
(2)Syarat dan ketentuan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan dalam Perjanjian Kredit antara Bank Penyalur dengan Pelaku Usaha.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…