DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi Pasal 1,2,3,7 dan 7A diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pemerintah Daerah Mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025; Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2025 Terdiri Dari Lima Bagian; Alokasi Khusus Migas; Alokasi Insentif Desa Berprestasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024, tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 91);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan pasal 1 diubah, sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Rokan Hulu.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD Adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.
13.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Alokasi Dasar adalah bagian ADD yang dialokasikan dengan memperhitungkan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa dan jaminan sosial serta alokasi minimum yang dibagi sama rata kepada setiap Desa.
15.Alokasi Insentif Desa berprestasi adalah bagian dana ADD yang dialokasikan berdasarkan prestasi yang diterima desa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dibidang tertentu.
16.Alokasi Formula adalah bagian dana ADD yang dialokasikan dengan memperhatikan proporsionalitas berdasarkan variable jumlah keluarga miskin (Z1), luas wilayah Desa (Z2), jumlah penduduk (Z3), dan Indeks Kesulitan Geografis (Z4).
17.Alokasi Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat AKD adalah bagian dari alokasi ADD yang dibagi berdasarkan hasil Indeks Kinerja Desa sebagai insentif kinerja desa;
18.Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD adalah hasil penilaian kinerja desa yang dihitung berdasarkan indeks komposit dari indeks tata kelola administrasi pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
19.ADD Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADD-KM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan dari bagian Dana Bagi Hasil Migas dengan mempertimbangkan status Desa terdampak Migas.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21.Pengahasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
22.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
23.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut SILPA ADD, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.
2.Ketentuan dalam Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 111.318.840.300,- (seratus sebelas miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).
(2)Desa yang mendapat ADD merupakan Desa yang telah memiliki kode Desa.
(3)Rincian besaran pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan dalam Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari lima bagian :

a.Alokasi Dasar;
b.Alokasi Formula;
c.Alokasi Kinerja;
d.Alokasi Khusus Migas, dan;
e.Alokasi Insentif Desa Berprestasi.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Alokasi Khusus Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah paling banyak 9,7 % (sembilan koma tujuh persen) dari total ADD yang merupakan bagian dari ADD yang berasal dari Dana Bagi Hasil Migas.
(2)Pengalokasian ADD Khusus Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan mempertimbangkan status Desa Terdampak.
(3)Status Desa terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokan dalam tiga kategori sebagai berikut :
1. a.kategori Desa terdampak I yaitu Desa yang wilayahnya terdapat sumur minyak dan gas bumi;
2. b.kategori Desa terdampak II yaitu Desa yang berbatasan langsung dengan Desa penghasil utama dan/atau Desa yang menjadi wilayah sarana penunjang produksi, dan Desa wilayah eksplorasi baru; dan
3. c.kategori Desa terdampak III yaitu Desa yang tidak berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan industri minyak dan gas bumi.
(4)Alokasi khusus migas dibagi berdasarkan variabel, berdasarkan ketentuan sebagai berikut;
1. a.Desa kategori terdampak I mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dibagi rata setiap desa;
2. b.Desa kategori terdampak II mendapat bagian 27% (dua puluh tujuh persen) dibagi rata setiap desa; dan
3. c.Desa kategori terdampak III mendapat bagian 63% (enam puluh tiga persen) dibagi rata setiap desa.
(5)Besaran ADD khusus migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. a.Desa terdampak I ADD Khusus Migas per Desa = 0,10 𝑥 𝐴𝐷𝐷 𝑀𝑖𝑔𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑎𝑘 𝐼
2. b.Desa terdampak II ADD Khusus Migas per Desa = 0,27 𝑥 𝐴𝐷𝐷 𝑀𝑖𝑔𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑎𝑘 𝐼𝐼
3. c.Desa terdampak III ADD Khusus Migas per Desa = 0,63 𝑥 𝐴𝐷𝐷 𝑀𝑖𝑔𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑎𝑘 𝐼𝐼𝐼
  1. 5.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Alokasi Insentif Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah paling banyak 0,3 % (nol koma tiga persen) dari total ADD.
(2)Pengalokasian ADD Insentif Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan mempertimbangkan prestasi desa di bidang tertentu yang ditetapkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
(3)Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokan dalam tiga kategori, sebagai berikut;
1. a.desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional di bidang tertentu.
2. b.desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi di bidang tertentu;
3. c.desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat kabupaten di bidang tertentu.
(4)Alokasi Insentif Desa Berprestasi dibagi berdasarkan variabel, berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:
1. a.desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional di bidang tertentu mendapat bagian 67 % (enam puluh tujuh persen) dibagi rata setiap desa;
2. b.desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi di bidang tertentu mendapat bagian 23 % (dua puluh tiga persen) dibagi rata setiap desa;
3. c.desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat kabupaten di bidang tertentu mendapat bagian 10 % (sepuluh persen) dibagi rata setiap desa.
(5)Besaran Insentif Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan rumus sebagai berikut;
1. a.Desa berprestasi berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional di bidang tertentu ; Insentif desa berprestasi setiap desa = 0,67 𝑥 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
2. b.Desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi di bidang tertentu; Insentif desa berprestasi setiap desa = 0,23 𝑥 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
3. c.Desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat kabupaten di bidang tertentu; Insentif desa berprestasi setiap desa = 0,10 𝑥 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal 30 Oktober 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 30 Oktober 2025 Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 43 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 43 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025. DAFTAR BESARAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025 NO KECAMATAN D E S A JUMLAH ADD (SEBELUM) JUMLAH ADD (SESUDAH) 1 2 3 4 5 I UJUNG BATU 1 SUKA DAMAI 709.581.000 749,713,000 2 DURIAN SEBATANG 643,820,000 - 3 NGASO 824.240.000 868,451,000 4 UJUNG BATU TIMUR 812.808.000 856,268,000 5 PEMATANG TEBIH 797.346.000 843,357,000 6 UJUNG BATU BARAT 611,642,000 - II ROKAN IV KOTO 7 CIPANG KANAN 757.540.000 797,172,000 8 CIPANG KIRI HULU 834.420.000 874,475,000 9 CIPANG KIRI HILIR 737.042.000 776,658,000 10 TANJUNG MEDAN 672.305.000 708,562,000 11 LUBUK BENDAHARA TIMUR 674.551.000 710,919,000 12 LUBUK BENDAHARA 688.386.000 725,736,000 13 SIKEBAU JAYA 759.748.000 780,929,000 14 ROKAN KOTO RUANG 823.223.000 848,759,000 15 ROKAN TIMUR 725.643.000 745,884,000 16 LUBUK BETUNG 684.956.000 721,414,000 17 PEMANDANG 691.300.000 729,152,000 18 ALAHAN 668.286.000 704,584,000 19 TIBAWAN 682.137.000 717,814,000 III RAMBAH 20 RAMBAH TENGAH UTARA 681.035.000 719,180,000 21 RAMBAH TENGAH HILIR 775.645.000 815,225,000 22 RAMBAH TENGAH HULU 788.354.000 829,621,000 23 RAMBAH TENGAH BARAT 866.813.000 909,375,000 24 MENAMING 816.811.000 857,820,000 25 PASIR BARU 681.389.000 716,037,000 26 SIALANG JAYA 725.811.000 762,483,000 27 TANJUNG BELIT 721.144.000 758,197,000 28 KOTO TINGGI 854.501.000 898,984,000 29 SUKA MAJU 782.470.000 822,779,000 30 PEMATANG BERANGAN 825.578.000 869,652,000 31 BABUSSALAM 743.441.000 780,668,000 32 PASIR MAJU 648.765.000 684,336,000 IV TAMBUSAI 33 TAMBUSAI BARAT 895.900.000 926,557,000 34 TAMBUSAI TIMUR 1.123.104.000 1,250,219,000 35 BUKIT SENYUM 639.462.000 - 36 BATAS 794.123.000 905,607,000 37 TALIKUMAIN 701.830.000 738,596,000 38 RANTAU PANJANG 782.520.000 822,333,000 39 SUNGAI KUMANGO 961.845.000 1,011,891,000 40 SUNGAI KUMANGO HULU 679.047.000 - 41 BATANG KUMU 1.043.415.000 1,134,455,000 42 KOTA BANGUN 703.142.000 - 43 SUNGAI KUNING 764.781.000 - 44 SIALANG RINDANG 732.130.000 770,106,000 45 SUKA MAJU 802.903.000 843,990,000 46 LUBUK SOTING 732.374.000 770,598,000 47 TINGKOK 750.828.000 791,701,000 V KEPENUHAN 48 KEPENUHAN BARAT 651.895.000 689,960,000 49 KEPENUHAN HILIR 767.855.000 806,914,000 50 KEPENUHAN TIMUR 700.881.000 740,263,000 51 KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA 673.230.000 709,037,000 52 KEPENUHAN RAYA 703.942.000 741,225,000 53 KEPENUHAN BARU 685.787.000 722,592,000 54 KEPENUHAN BARAT MULYA 680.336.000 718,412,000 55 ULAK PATIAN 672.757.000 709,332,000 56 RANTAU BINUANG SAKTI 686.753.000 724,028,000 VI KUNTO DARUSSALAM 57 KOTA INTAN 732.594.000 772,623,000 58 MUARA DILAM 868.030.000 895,082,000 59 KOTA RAYA 721.247.000 759,801,000 60 KOTA BARU 712.487.000 753,137,000 61 SUNGAI KUTI 762.943.000 785,716,000 62 PASIR INDAH 756.481.000 776,781,000 63 PASIR LUHUR 769.504.000 1,015,556,000 64 BUKIT INTAN MAKMUR 701.307.000 736,934,000 65 BAGAN TUJUH 737.113.000 758,040,000 VII RAMBAH SAMO 66 RAMBAH SAMO 726.000.000 763,800,000 67 RAMBAH SAMO BARAT 754.938.000 793,812,000 68 RAMBAH BARU 718.871.000 757,499,000 69 RAMBAH UTAMA 709.585.000 748,529,000 70 PASIR MAKMUR 662.214.000 697,813,000 71 KARYA MULYA 726.241.000 765,196,000 72 MARGA MULYA 755.593.000 793,865,000 73 LANGKITIN 718.385.000 756,877,000 74 MASDA MAKMUR 684.064.000 719,209,000 75 LUBUK NAPAL 704.272.000 741,564,000 76 TELUK AUR 728.253.000 767,381,000 77 SEI SALAK 674.769.000 710,705,000 78 SEI KUNING 703.826.000 742,672,000 79 LUBUK BILANG 683.537.000 721,226,000 VIII RAMBAH HILIR 80 RAMBAH HILIR 807.515.000 831,350,000 81 RAMBAH HILIR TENGAH 753.316.000 790,530,000 82 RAMBAH HILIR TIMUR 731.459.000 768,496,000 83 PASIR UTAMA 720.954.000 760,901,000 84 PASIR JAYA 731.306.000 770,022,000 85 RAMBAH MUDA 784.222.000 809,648,000 86 SUNGAI SITOLANG 704.818.000 741,029,000 87 LUBUK KERAPAT 695.142.000 731,732,000 88 RAMBAH 782.807.000 824,689,000 89 SURAU TINGGI 580.062.000 - 90 TAMBAH JAYA 590.183.000 - 91 SEROMBOU INDAH 789.590.000 828,265,000 92 SUNGAI DUA INDAH 719.782.000 755,406,000 93 MUARA MUSU 827.379.000 874,380,000 94 SEJATI 745.602.000 768,378,000 IX TAMBUSAI UTARA 95 TAMBUSAI UTARA 1.060.087.000 1,120,754,000 96 MAHATO 1.238.195.000 1,406,034,000 97 BANDAR SELAMAT 626.250.000 - 98 MAHATO CINDUR JAYA 603.365.000 - 99 MAHATO HULU 629.215.000 - 100 MAHATO KANAN 616.883.000 - 101 MAHATO RIO MAKMUR 624.123.000 - 102 MAHATO SUKA MAJU 614.638.000 - 103 MAHATO SUKA JAYA 608.904.000 - 104 MAHATO TIMUR 628.856.000 - 105 BANGUN JAYA 775.691.000 819,930,000 106 SIMPANG HARAPAN 710.175.000 748,515,000 107 PAGAR MAYANG 725.782.000 764,367,000 108 PAYUNG SEKAKI 767.270.000 807,115,000 109 MEKAR JAYA 696.447.000 734,742,000 110 TANJUNG MEDAN 741.108.000 782,486,000 111 SUKA DAMAI 750.765.000 791,634,000 112 RANTAU SAKTI 801.917.000 844,082,000 113 MAHATO SAKTI 763.739.000 803,834,000 X BANGUN PURBA 114 PASIR AGUNG 686.244.000 724,464,000 115 PASIR INTAN 694.894.000 731,501,000 116 RAMBAH JAYA 696.896.000 733,555,000 117 BANGUN PURBA 671.384.000 708,761,000 118 BANGUN PURBA TIMUR JAYA 1.112.525.945 1,241,418,100 119 PAYUNG BERSAMA 632.440.000 - 120 BANGUN PURBA BARAT 709.345.000 747,598,000 121 TANGUN 699.454.000 737,468,000 XI TANDUN 122 TANDUN 911.658.000 942,204,000 123 KUMAIN 719.158.000 756,263,000 124 BONO TAPUNG 765.736.000 787,499,000 125 DAYO 787.927.000 812,740,000 126 TAPUNG JAYA 766.215.000 789,265,000 127 PUO RAYA 749.511.000 787,515,000 128 SEI KUNING 776.763.000 815,991,000 129 KOTO TANDUN 876.954.000 895,235,000 130 TANDUN BARAT 778.826.000 802,773,000 XII KABUN 131 KABUN 886.848.000 936,095,000 132 ALIANTAN 829.597.000 874,609,000 133 KOTA RANAH 699.184.000 736,715,000 134 BONCAH KESUMA 710.093.000 747,627,000 135 BATU LANGKAH BESAR 749.720.000 787,851,000 136 GITI 693.203.000 729,942,000 XIII BONAI DARUSSALAM 137 TELUK SONO 825.743.000 845,178,000 138 SONTANG 1.043.768.000 1,116,510,000 139 SONTANG DELAPAN TALI 597.318.000 - 140 TITIAN GADING 587.308.000 - 141 BONAI 907.289.000 929,542,000 142 RAWA MAKMUR 675.362.000 710,113,000 143 PAUH 859.553.000 878,986,000 144 KASANG PADANG 728.093.000 749,506,000 145 KASANG MUNGKAL 691.639.000 730,358,000 XIV PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 146 PAGARAN TAPAH 770.610.000 813,529,000 147 KEMBANG DAMAI 818.306.000 842,752,000 148 SANGKIR INDAH 666.181.000 701,944,000 XV KEPENUHAN HULU 149 KEPENUHAN HULU 732.879.000 771,136,000 150 PEKAN TEBIH 736.223.000 775,019,000 151 KEPAYANG 753.272.000 794,897,000 152 MUARA JAYA 729.357.000 771,486,000 153 KEPENUHAN JAYA 720.982.000 759,909,000 XVI PENDALIAN IV KOTO 154 PENDALIAN 860.801.000 879,739,000 155 BENGKOLAN SALAK 764.630.000 786,047,000 156 SULIGI 792.591.000 817,609,000 157 AIR PANAS 779.313.000 803,921,000 158 SEI KANDIS 764.342.000 786,570,000 T O T A L 118,111,507,945 111,815,997,100 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Salinan sesuai aslinya, NH:eral SH, MH a Spembina Mia ee <NIP.19840916 201001 1 008 BAGIAN HUKUM [eX ad

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 7A

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 7A

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024