DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi perubahan Pasal 5A dan 5B diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum, fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Persyaratan penerima bantuan iuran kepesertaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang SALINAN Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
10.Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7);
12.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 55); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN ROKAN HULU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 55), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 35, angka 36 dan angka 37, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8.Ketenagakerjaan adalah setiap hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
13.Pengusaha adalah:

a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 14.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 15.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. 16.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. 17.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. 18.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. 19.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 20.Gaji/Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
7. 21.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
8. 22.Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
9. 23.Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungannya.
10. 24.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. 25.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. 26.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai usia tua atau memenuhi persyaratan tertentu.
13. 27.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. 28.Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
15. 29.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
16. 30.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. 31.Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultasi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
18. 32.Upah adalah hak Pekerja/ Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. 33.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
20. 34.Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
21. 35.Pekerja Rentan adalah Pekerja Sektor Informal yang rentan mengalami risiko kerja dan risiko sosial serta berpenghasilan rendah, serta tidak mampu membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
22. 36.Pekerja Informal adalah individu yang melakukan kegiatan ekonomi di luar sistem formal yang diatur oleh Pemerintah, bekerja tanpa kontrak kerja resmi, jaminan sosial, atau perlindungan hukum.
23. 37.Pekerja Padat Karya adalah Individu yang bekerja dalam sebuah proses produksi atau proyek yang sangat bergantung pada tenaga manusia bukan mesin atau modal untuk menghasilkan barang atau jasa.
24. 2.Ketentuan Pasal 5A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi:
1. a.pekerja perkebunan sawit; dan
2. b.pekerja rentan.
(2)Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa;
1. a.pendaftaran peserta; dan/atau
2. b.bantuan iuran kepesertaan.
(3)Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pekerja pada perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja;
2. b.buruh tani/perkebunan mencakup pemanen dan pekerja perawatan;
3. c.transportasi mencakup sopir dan kenek;
4. d.buruh bongkar muat/bagasi; dan/atau
5. e.petani mencakup pemilik kebun yang memiliki lahan maksimal 2 (dua) hektar.
(4)Kriteria Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.status pekerjaannya tidak tetap;
2. b.berusaha sendiri; dan/atau
3. c.pekerja keluarga.
(5)Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.janda/duda miskin dengan status tanpa perjanjian kerja;
2. b.pekerja bidang keagamaan;
3. c.tenaga kerja sukarela;
4. d.pekerja padat karya;
5. e.pekerja penyandang disabilitas; dan/atau
6. f.pekerja informal.
(6)Kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.status pekerjaannya tidak tetap;
2. b.berusaha sendiri; dan/atau
3. c.pekerja keluarga.
(7)Penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Dalam hal terjadi perubahan Penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

3.Ketentuan Pasal 5B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

(1)Persyaratan penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (5) meliputi:
1. a.memiliki Nomor Identitas Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk;
2. b.belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
3. c.belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat
(2)huruf b diberikan bantuan iuran dan dibayarkan paling lama 3 (tiga) tahun. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 4 November 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian Salinan sesuai aslinya, pada tanggal 4 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR: 46 iheeS “Sout

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…