DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi perubahan Pasal 5 diantaranya membahas tentang; Pegawai ASN Dilingkungan Pemerintah Daerah Dapat Diberikan TPP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pindah ke Kabupaten Rokan Hulu, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi yang bersangkutan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU. Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan prestasi kerja;
3. c.TPP berdasarkan tempat bertugas;
4. d.TPP berdasarkan kondisi kerja;
5. e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi;dan/atau
6. f.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II);
2. b.Jabatan Administrasi;
  1. 1.Jabatan Adimistrator (Eselon III);
  2. 2.Jabatan Pengawas (Eselon IV);
  3. 3.Jabatan Pelaksana (Staf);
  4. 4.CPNS.
3. c.Jabatan Fungsional.
(4)TPP tidak diberikan kepada :
1. a.ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
2. b.ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
3. c.ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
4. d.ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun;
5. e.ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
6. f.ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
7. g.ASN yang berstatus terpidana;
8. h.ASN yang mengambil cuti besar kecuali dalam rangka kegiatan keagamaan;
9. i.ASN yang menjalani pembebasan sementara;dan
10. j.ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
(5)ASN yang mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j tidak diberikan TPP paling lama 6 (enam) bulan.
(6)Dalam hal Pegawai ASN mutasi masuk ke Daerah langsung menduduki jabatan manajerial, TPP diberikan sesuai dengan jabatan yang diemban. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 20 November 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 20 November 2025 Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 49

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…