DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 54 (lima puluh empat) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kelembagaan; Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi; Pengelolaan Sumber Daya; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambah Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun SALINAN 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 38);
6.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Pemerintahan Daerah adalah peyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
8.Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11.Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disingkat BLUD PAB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menerapkan sistem PPK BLUD.
12.Pemimpin BLUD UPTD PAB adalah Pimpinan BLUD UPTD PAB yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
13.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPTD PAB untuk periode 5 (lima) tahunan.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD PAB, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
16.Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah Ibu Kota Kecamatan di Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
17.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD PAB termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada BLUD UPTD PAB.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPTD PAB.

Pasal 3

(1)Tata kelola dalam pengelolaan BLUD UPTD PAB berdasarkan prinsip :
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas;
4. d.independen; dan
5. e.kewajaran.
(2)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pada kebebasan mengalirnya informasi sehingga pihak yang membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya.
(3)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPTD PAB agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
(4)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
(5)Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
(6)Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPTD PAB:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi layanan;
d.pengelolaan sumber daya manusia;
e.pengelolaan keuangan BLUD; dan
f.pengelolaan lembah.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Pemimpin BLUD UPTD PAB, Kepala Subbagian Keuangan dan Umum, dan Kepala Subbagian Teknik Operasional dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip:

a.koordinasi;
b.integrasi;
c.sinkronisasi;
d.simplikasi;
e.profesionalisme;
f.efisiensi;
g.efektivitas;
h.transparansi;
i.produktifitas;
j.menjunjung tinggi etika; dan
k.melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BLUD UPTD PAB mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan dan pelayanan air bersih masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Sumber daya manusia BLUD UPTD PAB terdiri atas:

a.pejabat pengelola; dan
b.pegawai.

Pasal 8

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dalam memberikan layanan bertanggung jawab terhadap:

a.kinerja umum operasional;
b.pelaksanaan kebijakan; dan
c.keuangan.

Pasal 9

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b BLUD UPTD PAB bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pelayanan untuk mencapai kinerja BLUD UPTD PAB.

Pasal 10

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.pemimpin BLUD;
b.pejabat keuangan; dan
c.pejabat Teknis.

Pasal 11

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…