DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Batas Desa/Kelurahan 3. Ketentuan Lain-Lain 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
c.bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 10.18 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, SALINAN Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
10.Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
11.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12.Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13.Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14.Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15.Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum tentang batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam;
b.menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam;dan
c.menetapkan batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam.

BAB II

BATAS DESA / KELURAHAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam sebagai berikut:

a.sebelah utara : Desa Muara Dilam;
b.sebelah timur : Desa Muara Dilam;
c.sebelah selatan : Desa Muara Dilam;dan
d.sebelah barat : Desa Muara Dilam.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.06.2004-06.2011-012 dengan titik koordinat 100° 39' 50,700" BT dan 1° 0' 15,600" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-013 dengan titik koordinat 100° 40' 40,400" BT dan 0° 59' 55,800" LU.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimulai dari TK14.06.06.2004-06.2011-013 dengan titik koordinat 100° 40' 40,400" BT dan 0° 59' 55,800" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-014 dengan titik koordinat 100° 40' 34,400" BT dan 0° 59' 40,700" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-015 dengan titik koordinat 100° 40' 37,200" BT dan 0° 59' 23,000" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-016 dengan titik koordinat 100° 40' 42,100" BT dan 0° 59' 17,600" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-001 yang terletak di Jalan Lintas Muara Dilam - Pasir Indah dengan titik koordinat 100° 40' 35,260" BT dan 0° 58' 59,350" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004- 06.2011-002 dengan titik koordinat 100° 40' 24,300" BT dan 0° 58' 32,100" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004- 06.2011-003 dengan titik koordinat 100° 40' 18,800" BT dan 0° 58' 23,100" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004- 06.2011-004 dengan titik koordinat 100° 39' 47,100" BT dan 0° 58' 10,800" LU.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari TK14.06.06.2004-06.2011-004 dengan titik koordinat 100° 39' 47,100" BT dan 0° 58' 10,800" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-005 dengan titik koordinat 100° 39' 26,600" BT dan 0° 58' 18,600" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-006 dengan titik koordinat 100° 39' 27,300" BT dan 0° 58' 21,400" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-007 dengan titik koordinat 100° 38' 53,400" BT dan 0° 58' 36,900" LU.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam dengan Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.06.2004-06.2011-007 dengan titik koordinat 100° 38' 53,400" BT dan 0° 58' 36,900" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-008 dengan titik koordinat 100° 39' 19,500" BT dan 0° 59' 43,600" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-009 dengan titik koordinat 100° 39' 27,700" BT dan 0° 59' 40,300" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-010 dengan titik koordinat 100° 39' 34,900" BT dan 0° 59' 58,500" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-011 dengan titik koordinat 100° 39' 52,100" BT dan 0° 59' 51,600" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-012 dengan titik koordinat 100° 39' 50,700" BT dan 1° 0' 15,600" LU.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BATAS DESA / KELURAHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BATAS DESA / KELURAHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2021