DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pendataan, Pmutakhiran dan Sinkronisasi Data; Bab 3. Integrasi SPM; Bab 4. Strategi Penerapan SPM; Bab 5. Pembiayaan; Bab 6. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); /
6.Peraturan . CW
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1 . 1 . Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.

2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
3.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
4.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ataujasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. M10. Rencana . QW v
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 1 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
17.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
(2)Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelaynan dasar, yang terdiri dari:
1. a.jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
2. b.jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
3. c.jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
(5)Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB ILL

INTEGRASI SPM Pasal 3 .0l

Pasal 3

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(2)Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja PerangkatDaerah.
(3)BadanPerencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Keuangan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM 4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 5

(1)Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
(2)Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
(3)Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
(4)Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
(5)Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
2. b.Bimbingan teknis Penerapan SPM;
3. c.Pendidikan dan pelatihan; dan
4. d.Konsultasi Penerapan SPM.
(6)Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
3. c.Bab III Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
4. d.Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
5. e.Bab V Kesimpulan dan Saran.
(7)Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM antara lain:
1. a.program, kegiatan dan sub kegiatan; l\,'\b, indikator .J ✓
2. b.indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
3. c.tahun dasar pelaksanaan;
4. d.pencapaian SPM;
5. e.inisiasi;
6. f.sumber pendanaan; dan
7. g.instansi pelaksana.
(8)Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi.
(2)Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
(3)Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan. B AB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
(2)Sumber pendanaan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan pada APBD.
(3)Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagairnana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(5)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya. bahan penyusunan p P a s al o . ( V

Pasal 9

(1)Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
(2)Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
(2)Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku sekretaris tim penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
(3)Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya. Pasal 1 1 ( 1 ) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi https:/ /spm.bangda.kemendagri.go.id.
(2)Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan. . RIWU KORE

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

INTEGRASI SPM Pasal 3 .0l

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

INTEGRASI SPM Pasal 3 .0l

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021