DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Nomor: 59
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 2021, No.1419 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. 2021, No.1419

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
4.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
6.Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
7.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 2021, No.1419
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
13.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
14.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
16.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18.Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya 2021, No.1419 yang telah ditetapkan untuk dicapai.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

(1)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas:
1. a.pendidikan menengah;
2. b.pendidikan khusus; 2021, No.1419
3. c.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. d.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. e.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. f.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
7. g.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. h.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;
9. i.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. j.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. k.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. l.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. m.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. n.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
(2)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan dasar;
3. c.pendidikan kesetaraan;
4. d.pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. e.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. f.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. g.pelayanan kesehatan balita;
8. h.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 2021, No.1419
9. i.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. j.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. k.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. l.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. m.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. n.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. o.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);
16. p.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari;
17. q.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. r.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. s.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. t.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. u.pelayanan informasi rawan bencana;
22. v.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. w.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. x.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. y.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. z.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. 2021, No.1419
(3)Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengumpulan data;
2. b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
2. b.jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
(2)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(3)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM 2021, No.1419 ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
(4)Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
(2)Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. 2021, No.1419
(2)Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
(3)Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
1. a.miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
3. c.kondisi bencana; dan/atau
4. d.kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
(2)Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
(3)Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah; 2021, No.1419
2. b.gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
4. d.strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
5. e.kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
6. f.kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
(2)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan 2021, No.1419 Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
4. d.rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
5. e.kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
(3)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
1. a.gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
4. d.strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
5. e.rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
6. f.kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam 2021, No.1419 pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
(4)Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
1. a.hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
(2)Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
(3)Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 2021, No.1419

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 2021, No.1419 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. 2021, No.1419

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
4.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
6.Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
7.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 2021, No.1419
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
13.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
14.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
16.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18.Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya 2021, No.1419 yang telah ditetapkan untuk dicapai.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

(1)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas:
1. a.pendidikan menengah;
2. b.pendidikan khusus; 2021, No.1419
3. c.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. d.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. e.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. f.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
7. g.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. h.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;
9. i.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. j.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. k.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. l.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. m.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. n.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
(2)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan dasar;
3. c.pendidikan kesetaraan;
4. d.pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. e.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. f.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. g.pelayanan kesehatan balita;
8. h.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 2021, No.1419
9. i.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. j.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. k.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. l.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. m.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. n.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. o.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);
16. p.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari;
17. q.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. r.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. s.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. t.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. u.pelayanan informasi rawan bencana;
22. v.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. w.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. x.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. y.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. z.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. 2021, No.1419
(3)Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengumpulan data;
2. b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
2. b.jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
(2)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(3)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM 2021, No.1419 ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
(4)Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
(2)Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. 2021, No.1419
(2)Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
(3)Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
1. a.miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
3. c.kondisi bencana; dan/atau
4. d.kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
(2)Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
(3)Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah; 2021, No.1419
2. b.gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
4. d.strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
5. e.kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
6. f.kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
(2)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan 2021, No.1419 Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
4. d.rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
5. e.kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
(3)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
1. a.gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. c.tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
4. d.strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
5. e.rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
6. f.kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam 2021, No.1419 pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
(4)Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
1. a.hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
2. b.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
(2)Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
(3)Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 2021, No.1419

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 81 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 105 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 81 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 105 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025