DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Ketentuan Umum): Bab ini memuat berbagai definisi terkait Pakaian Dinas, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan berbagai jenis Pakaian Dinas. BAB II (Maksud dan Tujuan): Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan bertujuan untuk menciptakan keseragaman, ketertiban, dan estetika Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. BAB III (Jenis Pakaian Dinas): Bab ini menetapkan jenis-jenis Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, meliputi Pakaian Dinas Harian (PDH) berbagai warna, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). BAB IV (Penggunaan Pakaian Dinas): Bab ini mengatur waktu, hari, dan ketentuan penggunaan masing-masing jenis Pakaian Dinas untuk PNS dan PPPK. BAB V (Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas): Bab ini merinci jenis atribut dan kelengkapan yang harus dikenakan bersama Pakaian Dinas, seperti Tanda Pangkat, Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda jabatan. BAB VI (Pakaian Dinas Khusus): Bab ini mengatur penggunaan Pakaian Dinas Khusus seperti Pakaian Dinas Camat/Lurah/Kepala Desa, Pakaian Dinas di Lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Pakaian Dinas Hamil, dan Pakaian Adat/Daerah. BAB VII (Penyediaan): Bab ini mengatur bahwa penyediaan Pakaian Dinas dan atribut menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dan harus sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur. BAB VIII (Pembinaan dan Pengawasan): Bab ini menetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap penggunaan Pakaian Dinas. BAB IX (Ketentuan Lain-Lain): Bab ini mengatur sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi ketentuan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai. BAB X (Ketentuan Peralihan): Bab ini mengatur bahwa Pakaian Dinas yang sudah ada masih dapat digunakan sampai dengan pengadaan Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini. BAB XI (Ketentuan Penutup): Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut peraturan sebelumnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, maka perlu diberikan pedoman;
c.bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemenenterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas belum mengakomodir kebutuhan organisasi sehingga perlu diatur kembali penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
7.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
10.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalan tugas operasional di lapangan.
12.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan Upacara.

Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kebiwaan serta mewujudkan keseragarnan dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas meliputi:

a.PDH;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.PDU perangkat daerah tertentu;
g.PDU camat dan lurah; dan
h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih; dan
c.PDH batik/tenun khas Daerah.

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal( terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 7

PDH batik/tenun Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

(1)PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH Dinas Perhubungan;
2. b.PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
3. c.PDH Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordin.asi dan peringatan hari ulang tahun.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…