Pemerintah Kabupaten Sambas
Pemerintah Kabupaten Sambas adalah lembaga yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, amanah, dan berorientasi pelayanan publik, dengan tujuan mewujudkan visi "Sambas Berkah Berkemajuan". Keberadaan lembaga ini signifikan dalam mendorong pembangunan daerah yang mandiri, maju, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan transformasi digital serta partisipasi aktif masyarakat. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Sambas mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan implementasi program pembangunan, seperti pengembangan ekonomi bernilai tambah, pemerintahan digital, dan pembangunan kolaboratif. Warga dapat berurusan dengan pemerintah daerah untuk mengakses layanan, mengurus perizinan, serta berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
Pemerintah Kabupaten Sambas mengemban mandat penting untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, amanah, dan berorientasi pelayanan publik. Kehadiran lembaga ini signifikan dalam mewujudkan visi "Sambas Berkah Berkemajuan", yang bertujuan menjadikan Sambas mandiri, maju, dan berkelanjutan. Komitmen terhadap transformasi digital diupayakan untuk mencapai pembangunan inklusif, demokratis, dan kompetitif.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Sambas mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan implementasi program pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menetapkan kebijakan, menyediakan layanan publik melalui portal resmi, dan menjalankan program di berbagai sektor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Beberapa program strategis menjadi intervensi utama pembangunan daerah, seperti Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, serta Pemerintahan Digital (PEMDI). Program lain meliputi Pembentukan Insan Madani (BENTUK IMAN), Pelayanan Diktan, Pemajuan Kebudayaan, Membangun Desa Menata Kota, Pembangunan Perbatasan, dan Pembangunan Kolaboratif. Ini semua bertujuan untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Sambas berkontribusi pada isu nasional melalui dukungan terhadap sinergi TPAKD untuk penguatan ekonomi daerah yang inklusif. Selain itu, fokus pada pembangunan perbatasan merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk menjaga kedaulatan dan mengembangkan wilayah terdepan Indonesia. Inisiatif ini selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam pemerataan ekonomi dan keamanan negara.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk berbagai keperluan, seperti mengakses informasi dan layanan publik pemerintahan. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam komunikasi, edukasi, dan pengawasan pembangunan daerah, serta mengurus perizinan dan administrasi. Layanan pendidikan dan kesehatan yang disediakan pemerintah kabupaten, serta program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi dan UMKM, juga tersedia bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sambas, di bawah kepemimpinan Bupati H. Satono, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pelayanan publik, selaras dengan visi "Sambas Berkah Berkemajuan". Melalui berbagai program strategis, pemerintah daerah berupaya mewujudkan Sambas yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan platform digital pemerintah diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan demokratis.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2025
Ketentuan Pasal 1 diubah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan Ketentuan dalam Lampiran I, II, dan Illb diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2021
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan; Penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem Informasi; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2022
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Pembentukan, Kode Desa, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Pusat Pemerintahan, Pembinaan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 1, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Subyek dan Obyek Zakat; Yang Berhak Menerima Zakat; Harta Yang Dikenai Zakat; Baznas Kabupaten; Pembiayaan dan Penggunaan Hak Amil; Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2024
BAB I KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini. BAB II RUANG LINGKUP: Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dengan Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing dan Desa Galing Kecamatan Galing. BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA: Bab ini menetapkan dan menegaskan garis batas Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing berdasarkan batas-batas wilayahnya. BAB IV LUAS WILAYAH DESA: Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka luas wilayah Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing adalah ± 1.956,22 ha. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN: Peta batas desa ini tidak menghapus atau menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN: Segala administrasi kewilayahan di Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing. BAB VII KETENTUAN PENUTUP: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 38 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026