DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Bab ini menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati, seperti Daerah, Bupati, PNSD, PPPK Daerah, Penerima Tunjangan, SPM, SP2D, dan Hari Raya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bab ini menyatakan maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel. BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Bab ini mengatur mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, termasuk komponennya dan pihak-pihak yang tidak mendapatkannya. BAB IV PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Bab ini mengatur tentang waktu pembayaran, besaran, ketentuan jika menerima lebih dari satu tunjangan, serta perlakuan pajak dan potongan terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. BAB V PENUTUP Bab ini mengatur tentang tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati, yaitu pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
13.Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HART RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DART ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5.Anggota Dewan Pervvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
6.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sambas.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sambas.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah, yang selanjutnya disingkat PPPK Daerah adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Kabupaten Sambas.
9.Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/ atau penghormatan dani negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
12.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Negara yang berstatus aktif dan masih menerima gaji sampai dengan bulan Februari 2025.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Penerima Tunjangan yang masih menerima gaji terusan sampai dengan bulan Februari 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Negara yang berstatus aktif dan masih menerima gaji sampai dengan bulan Mei 2025.
(5)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Penerima Tunjangan yang masih menerima gaji terusan sampai dengan bulan Mei 2025.

Pasal 4

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
1. a.PNSD dan Calon PNSD;
2. b.PPPK Daerah;
3. c.Pejabat Negara; dan
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :
1. a.PNSD yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. b.PNSD yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
3. c.PNSD penerima uang tunggu; dan
4. d.PNSD yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. (3 ) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga dengan gaji terusan dani PNSD atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/ duda PNSD.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada PNSD dalam hal :

a.sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNSD, terdiri atas :

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; C. tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dani yang diterima pada bulan Februari 2025 untuk Tunjangan Hari Raya, dan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dani yang diterima pada bulan Mei 2025 untuk Gaji Ketiga Belas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNSD terdiri dan:

a.80% (delapan puluh persen) dani gaji pokok PNSD;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan; dan
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK Daerah, terdiri atas :

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan; dan
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, terdiri atas :

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan; dan
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar akumulasi dani uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…