DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sambas

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PEMBERIAN INSENTIF FISKAL; PELAPORAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan atas Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Mengigat 13 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman. Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);
13.Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dani sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
8.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai degan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan atas pokok Pajak MBLB. Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a.memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan atas pokok Pajak MBLB; dan
b.pengurangan beban yang ditanggung Wajib Pajak akibat pemungutan Pajak MBLB.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 3

(1)Pengurangan atas pokok Pajak MBLB diberikan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Pemberian pengurangan atas pokok Pajak MBLB kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemberian insentif fiskal atas pokok Pajak MBLB dihitung dengan cara mengurangkan pokok pajak terutang Pajak MBLB sebelum diberikan insentif fiskal dengan pokok terutang Pajak MBLB setelah dikalikan dengan besaran insentif fiskal, sebagai berikut : - Pokok Pajak MBLB = Kubikasi material MBLB x Harga patokan MBLB x Tarif Pajak MBLB
(2)Contoh perhitungan pemberian insentif fiskal atas pokok MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.contoh perhitungan pokok pajak terutang Pajak MBLB sebelum insentif fiskal. - Pokok Pajak MBLB = (2.000 m3 x Rp100.000,00) x 20% - Pajak Terutang = Rp40.000.000,00
2. b.contoh perhitungan pokok pajak terutang Pajak MBLB setelah insentif fiskal. - Pokok Pajak MBLB - Pajak Terutang = Pajak Terutang - (Pokok Pajak Terutang x 10%) = Rp40.000.000,00 - (Rp40.000.000 x 10%) = Rp40.000.000,00 - Rp4.000.000,00 = Rp36.000.000,00 Salinan Sesuai dengan Aslinya P,A BAGIAN HUKUM, SR g45062005021004 4i3

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengurangan atas pokok Pajak MBLB kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO Diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD FERRY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 15

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…