DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Ketentuan Umum): Bab ini memuat berbagai definisi terkait Daerah, Pemerintah Daerah, Dinas, dan jenis-jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Sosial. BAB II (Kedudukan): Bab ini mengatur bahwa Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III (Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi): Bab ini menetapkan Tugas Pokok Dinas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, merinci fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi Dinas yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan tiga Bidang. BAB IV (Tata Kerja): Bab ini mengatur bahwa setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. BAB V (Eselonisasi, Jabatan Manajerial dan Non Manajerial): Bab ini mengatur penetapan jenjang jabatan dan uraian tugas bagi setiap jabatan manajerial (Administrator, Pengawas) dan non manajerial di lingkungan Dinas. BAB VI (Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Jabatan Fungsional): Bab ini mengatur pembentukan, struktur, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta tugas Kelompok Jabatan Fungsional. BAB VII (Kepegawaian): Bab ini mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta penetapan Pegawai ASN di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan. BAB VIII (Tata Kerja dan Laporan): Bab ini mengatur bahwa Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB IX (Pembiayaan): Bab ini menetapkan bahwa pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah. BAB X (Ketentuan Peralihan): Bab ini mengatur bahwa pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. BAB XI (Ketentuan Penutup): Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut ketentuan peraturan bupati sebelumnya yang tidak sesuai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perangkat daerah berdasarkan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
c.bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsl dan Tata Kda Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Ke{a Dinas Sosial Kabupaten Sambas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undalg Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di l(alimantan {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (kmbaran Negarra Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 182O) sebagaimana telah diubah Mengingat PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [.aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tertang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang- Undang (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2023 Nomor I 4 I , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O7);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19 tentang Perubatran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2);
6.Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhalaan Strukur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tallun 2O2l Nomor 546);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Talun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahan lcmbaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupa.ter Sambas Nomor 4 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (tembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSTAL KAEIUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintahan Daerah arlalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pel,aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sarnbas.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sambas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sambas.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas.
7.Unit Felakmnan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan telanis penunjang pada Dinas Sosial Kabupaten Sambas.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disinght ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian ke{a yang bekefa pada pemerintah Kabupaten Sambas.
9.Fegawai Apatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Fegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian ke{a yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk merrcapai tujuan organisasi.
11.Jabatan Nonman4jerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggungjawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tingg yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pep.wai ASN, mendayagu.nakan sumber daya serta rnengambil keputusan menurut tingfta.tan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Jabatal Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pega.wai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujual organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14.Jabatan Penga.was adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tuga.s berkaital dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keahlian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagran Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaen Sosial, Penanganan Bencana dan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial, sesuai ketentuan perundangundangal.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelen ggaralan fun gsi :

a.perumusan pnograrn ke{a di bidang sosial;
b.perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
c.pelaksanaan kebijakan dibidang pemberday'aan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabittasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
d.penyelenggrazul urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan sosial, penurngan.m bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungal dan jaminan sosial;
e.pengorganisasian dan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
f.pelal<sanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
g.plaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan pelayanan publik dilingkungan Dinas; dan
h.pelaksanaan fungsi lain dan tuga.s pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. d.Bidang Pemberdayaan Sosial;
5. e.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. f.Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana;
7. g.Unit PeLaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a.peningkatan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesej ahteraan Sosial (PPKS);
b.penetapan program kerja dibidalg pemberdayaan sosial, penatrganan bencana dan warga migan korba-n tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
c.perumusan kebiiakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga. migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlind ungan dan jarninan sosial;
d.penyelenggraaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
e.pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migan korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan ja.minan sosial;
f.pembinaan dan mengarahkan kegiatan bidang pemberdayaan sosial, penurnganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
g.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
h.pelalsanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birolo'asi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan ja:ninan sosial;
j.pemberian saran dan pertimbangan kepa.da Bupati berkenaan dengan perumusan kebiiakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan ja-minan sosial; dan
k.petaksanaan fungsi dan tugas pembantuan di bidang sosial yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagran Keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Selcetaris yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, administrasi kepegawaian, umum, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungiawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a.penyusunan pnogram di lingkungan sekr,etariat;
b.perrgendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
c.penyiapan bahan dan perumusan kebllakan di bidang penyusunan program, umum dan kepega.waian, dan reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan dan aset;
d.pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pen]'usunan program ke{a Dinas;
e.pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, reformasi birolaasi, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
f.penyelerasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-perundangan;
g.penyelenggaraan urusan darr pelayanan di bidang penJrusunan program, umum dan kepegawaian, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
h.pngawasan terhadap pelaksanaan tuga.s dan fungsi di linglrungan sekretaria!
i.pelaksanaan penyusunan program terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
j.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…