DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi dan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan. BAB II: PENDIRIAN KOPERASI: Bab ini mengatur tentang tata cara pendirian koperasi desa. BAB III: PENGELOLAAN KOPERASI: Bab ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan persyaratan dalam pengelolaan koperasi. BAB IV: KEANGGOTAAN: Bab ini mengatur ketentuan keanggotaan dalam koperasi, termasuk hak dan kewajiban anggota. BAB V: PERMODALAN KOPERASI: Bab ini menjelaskan tentang sumber permodalan koperasi, seperti modal sendiri dan modal pinjaman. BAB VI: PELAYANAN: Bab ini mengatur jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh koperasi. BAB VII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN: Bab ini menjelaskan tentang peran Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. BAB VIII: PENDANAAN: Bab ini mengatur bahwa pendanaan untuk pemberdayaan dan pelindungan koperasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. BAB IX: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dani desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi serta mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan balk;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan. Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dani penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
10.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
12.Revitalisasi koperasi yang selanjutnya disebut revitalisasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan koperasi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi.
13.Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada koperasi oleh sebuah lembaga inkubasi untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas koperasi.
14.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dani hal- hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan clan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.sebagai pedoman bagi pembentukan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam pelaksan.aan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi,
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Desa sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dan program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. Dalam hal basil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 5

Pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus dengan memperhatikan karakteristik desa, potensi desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa. Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:

a.pembentukan Koperasi Baru;
b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup bail( guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
c.revitalisasi dilaksanakan pada koperasi desa yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 6

(1)Setiap desa yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan pengurus dan pengawas koperasi.
(4)Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 7

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama desa setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama desa, maka ditambahkan nama kecamatan.

Pasal 8

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dani pendiri Koperasi yang dihasilkan dani musyawarah desa khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai ex-officio.
(4)Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor Koperasi;
4. d.unit simpan pinjam koperasi;
5. e.gerai klinik desa;
6. f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
7. g.logistik/distribusi; dan
8. h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam peijanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025