DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi dan istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati, seperti Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, dan Kendaraan untuk Kepentingan Operasional Dinas. BAB II: TUJUAN: Bab ini menetapkan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyewaan Kendaraan operasional dinas. BAB III: PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN: Bab ini mengatur pihak-pihak yang berhak menerima kendaraan dinas, yang mencakup Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, serta pejabat eselon II/a, II/b, dan III . BAB IV: TATA CARA PENYEWAAN: Bab ini menjelaskan prosedur, jangka waktu maksimal sewa (1 tahun), dokumen perjanjian, serta batasan kapasitas mesin kendaraan berdasarkan jabatan. BAB V: KETENTUAN LAIN-LAIN: Bab ini mengatur bahwa pengguna kendaraan sewa bertanggung jawab atas operasionalisasi Kendaraan tersebut. BAB VI: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandasan Pancasila, menjujung tinggr prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pelayan publik;
b.bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggara.n Pemerintah Kabupaten Sambas serta terbatasnya kenriaraan ciinas, periu diiakukan pengad.aan kendaraan dinas melalui sewa;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai sewa kendaraan operasional dinas, maka diperlukan pengaturan tentang tata cara sewa kendaraan untuk kepentingan operasionai dinas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sewa Kendaraan Untuk Kepentingan Operasional Dinas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1r}tre ra**^-^ D^--^-;^--^- D^-1-^-+,,1.^- n^^-^1^ L 2O\J LLrrLd,l.rS r r-r Pa,rrJclrl.tsCrrl r LrIrUr/rILLlI\CLrr LrCl,\,I CLrr Tingkat II di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan I-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 352) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1O<O Nnmnr 7C 'Tomholron Tamharon Naryara Panrrl-rliL LJ9J rrurrrvr .4, rurrru(lr.Jr ,&rrrvl!(!r rrv66q ravl/qvrrr\ Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mensr-:hah l-Indans- Llndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Tnclonesia Nomor 27561;
3.Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sgfoagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang_ Undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13g rahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SEWA KENDARAAN UNTUK KEPENTI NGAN OPERASIONAL DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Bupati adalah Bupati Sambas.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggraan pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
6.Kendaraan untuk Kepentingan Operasional Dinas yang selanjutnya disebut Kendaraan adalah kendaraan roda empat yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna €rnggaran.
8.Pejabat Eselon II adalah jabatan structural di pemerintahan yang berada di tingkat menengah ke atas, tepatnya dibawah eselon I.
9.Pejabat Eselon III adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural tingkat ketiga dalam struktur organisasi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

T\rjuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyewaan Kendaraan operasional dinas.

BAB III

PENDISTRTBUSIAN KENDARAAN

Pasal 3

(1)Kendaraan diberikan kepada :
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.pimpinan DPRD;
4. d.pejabat eselon II/a;
5. e.pejabat eselon II/b; dan
6. f.pejabat eselon [II.
(2)Kendaraan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada DPA Perangkat Daerah. ayat (1)

BAB IV

TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 4

(1)Sewa Kendaraan dituangkan dalam bentuk pe{anjian sewa antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dengan mekanisme pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2)
(3)
(1)(21
(3)(41 Bukti yang dilampirkan dalam pe{'anjian sewa terdiri dari:
1. a.fotokopi surat izin tempat usaha;
2. b.fotokopi surat izin usaha perdagangan;
3. c.fotokopi nomor pokok wajib pqiak;
4. d.fotokopi bukti pemilikan kendaraan bermotor;
5. e.fotokopi surat tanda nomor kendaraan;
6. f.fotokopi notice pajak kendaraan bermotor; dan
7. g.fotokopi asuransi. Kendaraan yang disewa adalah Kendaraan yang berumur paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pembelian.

Pasal 5

Jangka waktu sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun. Kapasitas mesin yang disewa dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Bupati kapasitas mesin paling tinggr 3200 cc (tiga ribu dua ratus anbic centimeter);
b.Wakil Bupati kapasitas mesin paling tinggr 2800 cc (dua ribu delapan ratus cttbic centimeter);
c.pimpinan DPRD kapasitas mesin paling tinggr 2500 cc (dua ribu lima ratus cttbic centimeter);
d.eselon II/a kapasitas mesin paling tinggr 2500 cc (dua ribu lima ratus cubic centimeter);
e.eselon II/b kapasitas mesin paling tinggr 2000 cc (dua ribu cubic centimeter);
f.eselon III kapasitas mesin paling tinggi 1500 cc (seribu lima ratus crtbic centimeter);
g.eselon III khusus untuk operasional rumah sakit daerah kapasitas mesin paling tinggr 2OO0 cc (dua ribu anbic centimeter) ; darr
h.camat yang bertugas didaerah perbatasan kabupaten/ negara kapasitas mesin paling tinggi 2500 cc diesel (dua ribu lima ratus cttbic centimeter). Nilai sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)tercantum dalam perjanjian sewa. Nilai sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sudah termasuk pqiak. BAE} V KETENTUAN LAIN _ LAIN

Pasal 6

Pengguna Kendaraan sewa bertanggungiawab atas operasionalisasi Kendaraan yang dituangkan dalam surat pernyataan. BAE} VI KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati diundangkan.

Pasal 7

ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€rn Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 3O Juni 2025 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO Dilirrdangi<rur di Sambas pada tanggal 30 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KAI}UPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 29 dengan Aslinya HUKUM, 200502 1 004NIP.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…