DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Ketentuan Umum): Bab ini memuat berbagai definisi terkait Daerah, Pemerintah Daerah, Badan, dan jenis-jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. BAB II (Kedudukan): Bab ini mengatur bahwa Badan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . BAB III (Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi): Bab ini menetapkan Tugas Pokok Badan dalam membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan, serta merinci susunan organisasi Badan yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan tiga Bidang. BAB IV (Tata Kerja): Bab ini mengatur bahwa setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. BAB V (Eselonisasi, Jabatan Manajerial dan Non Manajerial): Bab ini mengatur penetapan jenjang jabatan dan uraian tugas bagi setiap jabatan manajerial (Administrator, Pengawas) dan non manajerial di lingkungan Badan. BAB VI (Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional): Bab ini mengatur pembentukan, struktur, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) serta tugas Kelompok Jabatan Fungsional. BAB VII (Kepegawaian): Bab ini mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan serta penetapan Pegawai ASN di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB VIII (Tata Kerja dan Laporan): Bab ini mengatur bahwa Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB IX (Pembiayaan): Bab ini menetapkan bahwa pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah. BAB X (Ketentuan Peralihan): Bab ini mengatur bahwa pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. BAB XI (Ketentuan Penutup): Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut dua Peraturan Bupati sebelumnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perangkat daerah berdasarkan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Smbas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Riset, dan Inovasi Daerah perlu disusun kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerjanya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2O2l tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah, bahwa Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi, dan Tata Ke{a Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan l.embaran Negara Republik Mengingat BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT Indonesia Nomor 1820) sebaga imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [.aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat X di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Talrun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2O23 Nomor 141, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tal:un 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Nomor 6477);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2O2l tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 192);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dal Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1447);
8. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang Penyedarhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2O23 tentang Pedoman, Pembentukan, dal Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L,embaran Daerah Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahal Iembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Talun 2O24 tentatg Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentalg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KER.'A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Badan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Baeian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

(1)Struktur organisasi Badan terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggara-kan fu ngsi :

a.penyusunan kebijakan telmis dalam melaksana-kan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangaa daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
b.pelaksanaan tugas dukungan tekris rlalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
d.pembinaan teknis penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
e.pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
d.Bidang Pemerintalan dan Pembangunan Manusia;
e.Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
f.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
g.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) tercantum pada l,ampiran dan merupa.kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) hurtf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
b.pelaksanaan tugas dukungan telryris dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintalan yang menjadi kewenangan daerah di bdang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi DaeraJr;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tuga.s dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
d.pembinaan telcris penyelenggarEran fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaar dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
e.pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah; dal
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bagran I(eunpat Sekretariat

Pasal 8

Selaetariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasa] 9 Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi serta bertanggungiawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan adrrinistrasi di lingkungan Badan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Selaetariat mempunyai fungsi:

a.pen5rusunan rencana ke{a di lingkungan sekretariat;
b.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana keda, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi;
c.pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pmgram di lingkungan badan;
d.pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penJrusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi;
e.pemberian dukungan pelayanan administrasi penJrusunan rencana keqia, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi di ling|<ungan badan;
f.penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi di lingkungan badan sesuai peraturan perundang- undangan;
h.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peLaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan badan; dan
j.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 1 1 (l) Selaetariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.Subbagian Keuangan dan Aset; dan

(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seliretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a.pen5msunan rencana kerja Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
b.pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepega.waian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
c.pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
d.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
e.penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya;
f.peLaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birolrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
g.pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
i.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…