DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; JENIS PENGHARGAAN; PENGHARGAAN BAGI PERANGKAT DAERAH BERPRESTASI; PENGHARGAAN BAGI ASN BERPRESTASI; PENGHARGAAN ASN PURNABAKTI; PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK PERIODIK; PENGHARGAAN LAINNYA; TIM SELEKSI DAN TIM VERIFIKASI PENGHARGAAN DAERAH; BENTUK PENGHARGAAN; PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN; MONITORING DAN EVALUASI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan salah satu wujud penerapan prinsip manajemen berbasis kinerja untuk mendorong peningkatan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas, dimana ketentuan pemberian penghargaan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Daerah di Kabupaten Sambas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Taun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian. Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
8.Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana-sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
9.Pemerintahan Desa adalah sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di tingkat desa.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki seluruh atau sebagian besar oleh Pemerintah Daerah.
11.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
12.Aparatur Sipil Negara Purnabakti yang selanjutnya disebut ASN Purnabakti adalah ASN yang telah selesai melaksanakan tugas secara kedinasan sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah, ASN, ASN Purnabakti, Tenaga Non ASN, Instansi Vertikal, Pemerintahan Desa, BUMD, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang menunjukkan dedikasi, inovasi serta kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk :

a.memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah, ASN, ASN Purnabakti, Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Instansi Vertikal, Pemerintahan Desa, BUMD, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berprestasi;
b.menumbuhkan budaya kerja yang inovatif dan berintegrasi;
c.sebagai wujud apresiasi dan mendorong kontribusi nyata seluruh pihak dalam mendukung pembangunan Daerah; dan
d.sebagai petunjuk dalam pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan agar lebih objektif dan transparan.

BAB III

JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

Jenis Penghargaan Daerah terdiri dan:i

a.penghargaan bagi Perangkat Daerah berprestasi;
b.penghargaan bagi ASN berprestasi;
c.penghargaan bagi ASN Purnabakti;
d.penghargaan Pegawai Terbaik Periodik; dan
e.penghargaan lainnya.

BAB IV

PENGHARGAAN BAGI PERANGKAT DAERAH BERPRESTASI

Pasal 5

Pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki prestasi baik pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 6

Persyaratan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.Perangkat Daerah berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Daerah yang telah menerima penghargaan dani Pemerintah/Organisasi/Lembaga dengan waktu penilaian 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan;
b.menunjukkan peranan yang aktif dalam pencapaian penghargaan yang diperoleh;
c.memberikan kontribusi nyata serta menunjukkan kinerja yang inovatif, efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d.bagi Perangkat Daerah yang lebih dani 1 (satu) kali menerima penghargaan yang sama, penghargaan dapat diberikan dengan syarat capaian prestasi yang diperoleh minimal sama dengan capaian prestasi tahun sebelumnya; dan
e.dinyatakan lulus dalam proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang turut berkontribusi dalam memperoleh penghargaan di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGHARGAAN BAGI ASN BERPRESTASI

Pasal 8

(1)Pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
1. a.ASN Inovatif;
2. b.ASN Inspiratif;
3. c.ASN The Future Leader, dan
4. d.ASN berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan/atau tingkat internasional.
(2)ASN Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki inovasi berupa produk dan/atau layanan dan/atau kebijakan bagi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik daerah maupun nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. b.inovasi yang dihasilkan harus mengandung pembaharuan seluruhnya atau sebagian;
3. c.inovasi yang dihasilkan memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
4. d.inovasi yang dihasilkan tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
5. e.inovasi yang dihasilkan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi tersebut.
(3)ASN Inspiratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu ASN yang dapat menjadi panutan dalam mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi dini dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna bagi lingkungan kerjanya maupun masyarakat;
(4)ASN The Future Leader sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu ASN yang memiliki kepemimpinan yang positif, partisipatif, berorientasi pada basil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dalam membuat keputusan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman;
(5)ASN yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah ASN yang telah menerima penghargaan dani Pemerintah/Organisasi/Lembaga dibuktikan dengan Piagam, Sertifikat dan/atau Surat Keputusan dani pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Persyaratan pemberian penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
b.tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
c.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan;
d.bagi PNS menyertakan persyaratan administrasi antara lain Fotokopi SK CPNS, SK pengangkatan PNS, SK jabatan terakhir dan penilaian SKP berpredikat minimal baik selama 2 tahun terakhir;
e.bagi PPPK menyertakan persyaratan administrasi antara lain Fotokopi SK PPPK, SK jabatan terakhir dan penilaian SKP berpredikat minimal baik selama 2 tahun terakhir;
f.dinyatakan lulus dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai;
g.Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGHARGAAN ASN PURNABAKTI Kategori

Pasal 10

Pemberian Penghargaan ASN Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada ASN Purnabakti yang telah memasuki batas usia pensiun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…