DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sambas

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG; TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6.Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan dan membawahi bagian tertentu di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
7.Pengelola Kebijakan adalah Unit Kerja yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi tertentu.
8.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaraan Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9.Laporan adalah dokumen tertulis dengan sistematika penulisan tertentu yang memuat tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati oleh Wakil Bupati.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil Bupati.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Dalam hal Wakil Bupati tidal( dapat melaksanakan tugas karena berhalangan dan/atau terdapat kekosongan dalam jabatan Wakil Bupati maka kewenangan tersebut kembali kepada Bupati.
(2)Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Salinan sesuai dengan aslinya AGIAN HUKUM, ŠH 06 200502 1 004

Pasal 4

(1)Wakil Bupati wajib menyarnpaikan laporan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Bupati paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh pengelola kebijakan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasinya dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Wakil Bupati melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidal( berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 29 Agustus 2025 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO Diundangkan di sambas pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 41 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS DAFTAR KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA WAKIL BUPATI NO JENIS WEWENANG YANG DILIMPAHKAN PENGELOLA KEBIJAKAN KOORDINASI PROSES KEBIJAKAN I. BIDANG PEMERINTAHAN

1.Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Tata Pemerintahan Pengangkatan Anggota BPD dan pengganti Antar Desa Kabupaten Sambas Sekretariat Daerah Kabupaten Waktu Anggota BPD. Sambas
2.Penandatanganan Surat Bupati tentang Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Tata Pemerintahan Persetujuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Desa Kabupaten Sambas Sekretariat Daerah Kabupaten Perangkat Desa. Sambas
3.Penandatanganan Surat Bupati tentang Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Tata Pemerintahan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Desa Kabupaten Sambas Sekretariat Daerah Kabupaten Kelembagaan Desa. Sambas
4.Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagian Hukum Sekretariat Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksa Kabupaten Sambas Daerah Kabupaten Sambas Kelengkapan Administrasi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan di Kabupaten Sambas. II. BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.Penandatanganan Surat-Surat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat:

a.Pemberian Rekomendasi penarikan sumbangan untuk kegiatan pembangunan/rehab Sarana Ibadah dan Sekolah Umum/Swasta;
b.Pemberian Rekomendasi bagi pemohon bantuan sarana keagamaan tingkat Kabupaten; dan
c.Pemberian rekomendasi dani kegiatan yang berskala tingkat kabupaten untuk kegiatan yang diselanggarakan organisasi kemasyarakatan/kelompok/instansi atau panitia yang meliputi aspek kebudayaan /kesenian/olahraga/kewanitaan/kepemudaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
1. 2.Penandatanganan Surat Rekomendasi di Bidang Keagamaan tentang Pengumpulan Sumbangan Pembangunan Rumah Ibadah.
2. 3.Pengoordinasian penanganan permasalahan lingkungan hidup. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
3. 1.Monitoring dan evaluasi serta pengawasan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
4. 2.Monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
5. 3.Penandatanganan pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas IV BIDANG PENGAWASAN
6. 1.Penandatanganan Surat Bupati atas penegasan tindak lanjut hashl pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sambas dalam pembinaan dan pengawasan pada Desa, Bidang PAUD, Bidang SD dan Bidang SMP. Inspektorat Kabupaten Sambas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
7. 2.Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas BUPATI SAMBAS, TD SATONO Salinan sesuai dengan aslinya KEPA BAGIAN HUKUM, 0)6 200502 1 004

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…