DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 dalam 5 pasal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencan.aan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 6057);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinja.man Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 56);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Angaran 2024 terdiri atas : a. b. Pendapatan:

1.Pendapatan Ash Daerah
2.Dana Transfer
3.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN Belanja: Rp. Rp. Rp. 229.120.841.939,69 1.872.025.231.888,00 1.126.118.000,00 (+) Rp. 2.102.272.191.827,69
1.Belanja Operasi a) Belanja Pegawai Rp. 642.865.726.454,12 b) Belanja Barang dan Rp. 583.619.065.645,48 Jasa c) Belanja Bunga Rp. 10.573.881.395,68 d) Belanja Subsidi Rp. 0,00 e) Belanja Hibah Rp. 152.778.335.378,00 1) Belanja Bantuan Rp. 1.144.002.900,00 Sosial (+) Rp. 1.390.981.011.773,28
2.Belanja Modal a) Tanah Rp. 0,00 b) Peralatan dan Mesin Rp. 49.279.078.359,26 c) Gedung dan Rp. 92.414.418.543,00 Bangunan d) Jalan, Jaringan dan Rp. 137.545.363.276,99 Irigasi e) Aset Tetap Lainnya f) Aset Lainnya Rp. Rp. 7.600.512.800,00 0,00 (+) Rp. 286.839.372.979,25
3.Belanja Tak Terduga Rp. 150.475.000,00
4.Belanja Transfer a) Belanja Bagi Hasil Rp. 5.471.968.454,00 b) Belanja Bantuan Rp. 294.628.978.900,00 Keuangan (+) Rp. 300.100.947.354,00 JUMLAH BELANJA Rp. 1.978.071.807.106,53 SURPLUS / Rp. 124.200.384.721,16 (DEFISIT) C. Pembiayaan
1.Penerimaan Pembiayaan Rp. 114.914.953.488,17 Daerah
2.Pengeluaran Rp. 232.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Daerah JUMLAH PEMBIAYAAN Rp. (117.085.046.511,83) NErro SISA LEBIH Rp. 7.115.338.209,33 PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

Pasal 5

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 29 Agustus 2025 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Diundangkan di Sambas Pada tanggal 29 Agustus 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, ttd FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 42 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum,

(1)' 2005021004 Lampiran I Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ICabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Jumlah (Pp) BertambahlBerktrang Anggaran Setelah Perubahan Realisasi RP % 4 PENDAPATAN DAERAH 2.227.273.773.629,00 2.102272.191.827,69 125.001.581.801,31 94,39 PENDAPATAN ASLI DAERAFI (PAD) 312.334.477.478,00 229.120.841.939,69 83.213.635.538,31 73,36 Pajak Daerah 51.964.431.990,00 49.427.529.725,56 2.536.902.264,44 95,12 Relribusi Daerah 4.124.800.000,00 4.899.915.339,00 (775.115.339,00) 118,79 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.707.885.391,00 3.707.885.391,00 0,00 100,00 Lain-lain PAD yang Sah 252.537.360.097,00 171.085.511.484,13 81.451.848.612,87 67,75 PENDAPATAN TRANSFER 1.913.811.296.151,00 1,872.025231.888,00 41.786.064.263,00 97,82 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.786.621.140.443,00 1.772.304.383.948,00 14.316.756.495,00 99,20 Pendapatan Transfer Antar Daerah 127.190.155.708,00 99.720.847.940,00 27.469.307.768,00 78,40 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAFI 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 1.882.000,00 99,83 Pendapatan Hibah 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 1.882.000,00 99,83 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 BELANJADAERAH 2.235.588.987.917,00 1.978.071.807.106,53 257.517.180.810,47 88,48 _ BELANJAOPERASI 1.533.342.829.012,00 1.390.981.011.773,28 142.361.817.238,72 90,72 Belanja Pegawai 669.134.194.007,00 642.865.726.454,12 26.268.467.552,88 96,07 Belanja Barang dan Jasa 672.895.206.250,00 583.619.065.645,48 89.276.140.604,52 86,73 Belanja Bunga 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 26.118.604,32 99,75 Belanja Hibah 179.481257.940,00 152.778.335.378,00 26.702.922.562,00 85,12 Belanja Bantuan Sosial 1232.170.815,00 1.144.002.900,00 88.167.915,00 92,84 BELANJA NODAL 400.274.868.196,00 286.839.372.979,25 113.435.495.216,75 71,66 Belanja Nbdal Tanah 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Belanja Nbdal Peralatan dan ,bsin 54.674.344.560,00 49279.078.359,26 5.395.266.200,74 90,13 Halaman 1 dani 2 Halaman 2 dani 2 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KepaIa Bagian. Hukum, sZ T : o lp062005021004 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Anggaran Setelah Perubahan Realisasi RP % Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.951.637.200,00 92.414.418.543,00 15.537.218.657,00 85,61 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 229.077.052.336,00 137.545.363.276,99 91.531.689.059,01 60,04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.221.834.100,00 7.600.512.800,00 621.321.300,00 92,44 BELANJA 11DAK TERDUGA 1.068.832.516,00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,08 Belanja Tidak Terduga 1.068.832.516,00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,08 BELANJATRANSFER 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 801.510.839,00 99,73 Belanja Bagi Hasil 5.471.968.454,00 5.471.968.454,00 0,00 100,00 Belanja Bantuan Keuangan 295.430.489.739,00 294.628.978.900,00 801.510.839,00 99,73 Surplus/Defisit (8.315.214.288,00) 124.200.384.721,16 (132.515.599.009,16) -1.493,65 6 PENBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEM3lAYAAN 240.315.214.288,00 114.914.953.488,17 125.400.260.799,83 47.82 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 18.315.214.288,00 18.314.953.488,17 260.799,83 100.00 Penerimaan Pinjaman Daerah 222.000.000.000,00 96.600.000.000,00 125.400.000.000,00 43,51 PENGELUARAN PEM3lAYAAN 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0,00 100,00 Penyertaan Modal Daerah ' 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0,00 100,00 Pemblayaan Netto 8.315.214.288,00 (117.085.046.511,83) 125.400.260.799,83 -1.408,08 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 7.115.338.209,33 (7.115.338.209,33) 0,00

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…