DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan Pasal 9A dan Pasal 9B

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan. Rendah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
11.Peraturan Menteri Peru mahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273;
12.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan P erumahan Rakyat Nomor 22 / KPTS / M /2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
13.Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan. Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/ KPTS / Mn/ 2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomr 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79).
16.Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hal( Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 91) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.memenuhi kriteria MBR;
3. c.melampirkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas Persetujuan Bangunan Gedung untuk objek yang dimohonkan.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus memenuhi persyaratan lainnya sepanjang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1)Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah sebesar per bulan paling banyak untuk kategori Tidak Kawin sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan kategori Satu Orang Untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
(2)Luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya.

3.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyi:

Pasal 9A

(1)BKD melakukan penelitian administrasi dan verifikasi lapangan atas usulan permohonan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
(2)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
(3)Format Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 9B

(1)Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keputusan mengabulkan maupun menolak.
(3)Contoh bentuk dan isi Surat Permohonan Pembebasan BPHTB bagi MBR, surat pernyataan dalam rangka Pembebasan BPHTB bagi MBR, Keputusan Pembebasan BPHTB bagi MBR dan Keputusan Penolakan Pembebasan BPHTB bagi MBR tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal( terpisahkan dani Peraturan Bupati mi. K ••,, AN HUKUM, Ittr TO, SH 8.06 200502 1 004

4.Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hal( Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 1 September 2025 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO Diundangkan di Sambas Pada tanggal 1 September 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, TTD FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 45 Salinan Sesuai Dengan Aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH A. CONTOH BENTUK DAN ISI PERMOHONAN PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR , Tahun Nomor Lampiran • Hal : Permohonan Pembebasan BPHTB bagi MBR Kepada Yth. BUPATI SAMBAS c/q. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Di Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Alamat bertindak untuk dan atas nama Nama Wajib Pajak Alamat Objek Pajak Telp. Objek Pajak Perolehan Hal( Jenis Perolehan Hak Saya mengajukan Permohonan Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
1.Kartu Tanda Penduduk
2.Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama
3.Surat Pernyataan Penghasilan
4.Surat Pernyataan Penggunaan Rumah Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, Pemohon B. CONTOH BENTUK DAN 1ST SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR
1.SURAT PERNYATAAN MBR KATEGORI TIDAK KAWIN

a.Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN RUMAH PERTAMA Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Wajib Pajak Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan No.KTP Alamat Wajib Pajak - Desa - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon / HP Lokasi Objek Pajak - Komplek Perumahan - Desa - Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa benar melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk Kepemilikan Rumah Pertama dengan data rumah sebagai berikut: Luas Tanah Luas Rumah / Luas Bangunan Foto Rumah / : Terlampir Bangunan Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dani pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bertanggungjawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku. , Mengetahui Kepala Desa Yang membuat pernyataan, Materai cukup
b.Surat Pernyataan Penghasilan Tetap Kategori Tidak Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP KATEGORI TIDAK KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Wajib Pajak Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan No.KTP Alamat Wajib Pajak - Desa - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon / HP Lokasi Objek Pajak - Komplek Perumahan - Desa Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan saya (gaji/tunjangan/dan penghasilan lainnya) per bulan adalah dibawah atau sama dengan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. ( ) (daftar penghasilan sebagaimana terlampir). Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bertanggungjawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku. , Mengetahui Pimpinan Instansi Tempat Bekerja Yang membuat pernyataan, Materai cukup
c.Surat Pernyataan Penghasilan Tidak Tetap Kategori Tidak Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TIDAK TETAP KATEGORI TIDAK KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Wajib Pajak Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan No.KTP Alamat Wajib Pajak - Desa - Kecamatan - Kabupaten / Kota No. Telepon / HP Lokasi Objek Pajak - Komplek Perumahan - Desa - Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan tidak tetap saya per bulan adalah rata-rata dibawah atau sama dengan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. ( ) Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bertanggungjawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku. , Mengetahui Kepala Desa Yang membuat pernyataan, Materai cukup
d.Surat Pernyataan Penggunaan Rumah SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN RUMAH KATEGORI TIDAK KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Wajib Pajak Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan No.KTP Alamat Wajib Pajak - Desa - Kecamatan - Kabupaten / Kota No. Telepon / HP Lokasi Objek Pajak - Komplek Perumahan - Desa - Kecamatan Dengan ini menyatakan akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya dan/atau keluarga serta tidak akan menyewakan/mengkontrakkan atau menggunakan untuk kegiatan komersil dan mengalihfungsikan diluar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi MBR. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dani pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bertanggungjawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku. , Mengetahui Pimpinan Pengembang Perumahan/Developer Yang membuat pernyataan, Materai cukup
1. 2.SURAT PERNYATAAN MBR KATEGORI KAWIN
a.Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN RUMAH PERTAMA Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Wajib Pajak Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan No.KTP Alamat Wajib Pajak - Desa - Kecamatan Kabupaten No. Telepon / HP Lokasi Objek Pajak - Komplek Perumahan Desa - Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa benar melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk Kepemilikan Rumah Pertama dengan data rumah sebagai berikut: Luas Tanah Luas Rumah / Luas Bangunan Foto Rumah / : Terlampir Bangunan Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dani pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bertanggungjawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku. , Mengetahui Kepala Desa Yang membuat pernyataan, Materai cukup
b.Surat Pernyataan Penghasilan Tetap MBR Kategori Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP KATEGORI KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Wajib Pajak Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan No.KTP Alamat Wajib Pajak - Desa - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon / HP Lokasi Objek Pajak - Komplek Perumahan - Desa Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan gabungan suami dan istri (gaji/tunjangan/dan penghasilan lainnya) per bulan adalah dibawah atau sama dengan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu sebesar Rp ( ) fdaftar penghasilan sebagaimana terlampir). Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dani pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bertanggungjawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku. , Mengetahui Pimpinan Instansi Tempat Bekerja Yang membuat pernyataan, Materai cukup
c.Surat Pernyataan Penghasilan Tidak Tetap Kategori Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TIDAK TETAP KATEGORI KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Wajib Pajak Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan No.KTP Alamat Wajib Pajak - Desa - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon / HP Lokasi Objek Pajak - Desa - Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan tidak tetap gabungan suami istri per bulan adalah rata-rata dibawah atau sama dengan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu sebesar Rp. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bertanggungjawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku. , Mengetahui Kepala Desa Yang membuat pernyataan, Materai cukup
d.Surat Pernyataan Penggunaan Rumah SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN RUMAH KATEGORI KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Wajib Pajak Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan No.KTP Alamat Wajib Pajak - Desa - Kecamatan - Kabupaten / Kota No. Telepon / HP Lokasi Objek Pajak - Desa - Kecamatan Dengan ini menyatakan akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya dan/atau keluarga serta tidak akan menyewakan/mengkontrakkan/atau kegiatan komersil dan mengalihfungsikan diluar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi MBR. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dani pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bertanggungjawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku. 1 Mengetahui Pimpinan Pengembang Yang membuat pernyataan, Perumahan/ Developer Materai culcup C. CONTOH BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENELITIAN DOKUMEN USULAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAICAT BERPENGHASILAN RENDAH KOP BKD BERITA ACARA PENELITIAN DOKUMEN USULAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH NOMOR : Pada hari ini, tanggal bulan Tahun , Tim Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas telah melaksanakan penelitian terhadap data Objek dan Subjek BPHTB sebagai berikut:
1. 1.Nama Wajib Pajak
2. 2.Alamat
3. 3.NIK
4. 4.Pekerjaan
5. 5.Status : Kawin / Belum Kawin
6. 6.Jumlah Penghasilan sebulan : Rp (Penghasilan Suami+Istri)
7. 7.Perolehan Rumah ke
8. 8.Nomor SHM/ HGB/ NIB
9. 9.NOP PBB
10. 10.Bangunan Rumah Tinggal :
a.Fungsi Utama : Rumah Tempat Tinggal/ Gedung/ Pabrik/lainnya
b.Jenis Bangunan : Permanen/Tidak Permanen
c.Tata Bangunan
d.Ukuran Bangunan
e.Nama Bangunan
f.Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) : Nomor
g.Listrik
1. 11.Lokasi Tanah dan Bangunan
a.RT/RW
b.Dusun
c.Desa
d.Kecamatan
e.Kabupaten Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dalam pertimbangan dalam Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sambas, Petugas Penelitian BKD Pemohon, Nama NIP. Jabatan Tandatangan Nama NIP. Jabatan Tandatangan materai cukup Mengetahui, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BKD, Nama NIP. D. CONTOH BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH KOP BUPATI KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAICAT BERPENGHASILAN RENDAH BUPATI SAMBAS, Membaca : Surat Pemohonan Nomor Tanggal Atas Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Nomor Sertifikat / NIB • Nomor Objek Pajak (NOP) Menimbang Mengingat Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian .... MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU : Mengabulkan Permohonan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kepada Wajib Pajak sebagai berikut:
a.Nama Wajib Pajak
b.Alamat Wajib Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:
a.Objek Pajak Perolehan Hak :
b.Jenis Perolehan Hak :
c.Nomor Sertifikat / NIB :
d.Nomor Objek Pajak (NOP) :
e.Alamat Objek Pajak : KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal BUPATI SAMBAS, KOP BUPATI KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR TENTANG PENOLAKAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAG! MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BUPATI SAMBAS, Membaca : Surat Pemohonan Nomor Tanggal Atas Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Nomor Sertifikat / NIB - Nomor Objek Pajak (NOP) Menimbang Mengingat Memperhatikan : Berita Acara Hashl Penelitian .... MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU : Menolak Permohonan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kepada Wajib Pajak sebagai berikut:
a.Nama Wajib Pajak
b.Alamat Wajib Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:
a.Objek Pajak Perolehan Hak •
b.Jenis Perolehan Hak
c.Nomor Sertifikat / NIB :
d.Nomor Objek Pajak (NOP) :
e.Alamat Objek Pajak :
f.Berhubung : KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal BUPATI SAMBAS, E. CONTOH BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BUPATI SAMBAS, TTD SATONO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…