DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA; LUAS WILAYAH DESA; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaiman a telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta ha n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaiman.a telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pu-lau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 lentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA RATU SEPUDAK KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Sambas.
2.Kecamatan adalah Kecamatan Galing.
3.Desa adalah Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing.
4.Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6.Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7.Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9.Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10.Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11.Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dani perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12.Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13.Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14.Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dengan Desa Galing Kecamatan Galing, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tri Gadu Kecamatan Galing.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing adalah sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Galing Kecamatan Galing; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Galing Kecamatan Galing dan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung; c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing; dan

d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tri Gadu Kecamatan Galing.

Pasal 4

(1)Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dengan Desa Galing Kecamatan Galing, dimulai dan:
1. a.TK 61.01.11.2003-11.2006-11.2008-000 dengan koordinat 10 31' 19,219" LU dan 109° 20' 58,573" BT berada pada median Sungai Bantanan;
2. b.kemudian ke arah timur menyusuri persil tanah masyarakat, memotong Jalan Raya Galing dilanjutkan menyusuri Jalan Usaha Tani menuju TK 61.01.11.2003-11.2006-001 dengan koordinat 10 31' 7,877" LU dan 109° 22' 6,387" BT berada pada persil tanah pertanian masyarakat;
3. c.selanjutnya ke arah timur menyusuri batas persil tanah pertanian dan perkebunan masyarakat sampai menuju TK 61.01.11.2003-11.2006- 002 dengan koordinat 10 31' 7,815" LU dan 109° 23' 0,864" BT berada pada persil tanah perkebunan masyarakat;
4. d.selanjutnya ke arah timur menyusuri batas persil tanah perkebunan dan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.11.2003-11.2006-003 dengan koordinat 10 31' 18,081" LU dan 109° 24' 0,000" BT berada pada sisi timur Jalan Usaha Tani; dan
5. e.selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Usaha Tani dan batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2008-11.2003-11.2006- 000 dengan koordinat 1° 30' 59,650" LU dan 109° 24' 14,315" BT berada pada persil tanah masyarakat.
(2)Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, dimulai dan:
1. a.TK 61.01.06.2008-11.2003-11.2006-000 dengan. koordinat 1° 30' 59,650" LU dan 109° 24' 14,315" BT berada pada persil tanah masyarakat;
2. b.dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas persil tanah perkebunan masyarakat dan menyusuri Jalan Usaha Tani dan memotong jaian menuju TK 61.01.06.2008-11.2006-001 dengan koordinat 1° 30' 27,854" LU dan 109° 24' 32,122" BT berada pada sisi selatan Jalan Kota Lama; dan
3. c.kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sisi selatan jalan dan persil tanah perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.06.2008- 11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 10 30' 2,987" LU dan 109° 24' 11,825" BT berada pada persil tanah perkebunan masyarakat.
(3)Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dengan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, dimulai dari:
1. a.TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 1° 30' 19,442" LU dan 109° 21' 5,016" BT berada median Sungai Bantanan;
2. b.kemudian ke arah timur menuju muara Sungai Kota Lama dilanjutkan menyusuri median Sungai Kota Lama melewati Jembatan Besi Ratu Sepudak sampai menuju TK 61.01.11.2006-11.2007-001 dengan. koordinat 10 30' 15,527" LU dan 109° 22' 17,522" BT berada pertigaan Sungai Kota Lama dengan anak Sungai Kota Lama;
3. c.selanjutnya ke arah selatan menyusuri anak Sungai Kota Lama sampai menuju TK 61.01.11.2006-11.2007-002 dengan koordinat 1° 29' 56,769" LU dan 109° 22' 26,124" BT berada persil tanah perkebunan masyarakat;
4. d.selanjutnya ke arah timur menyusuri persil tanah pertanian dan perkebunan masyarakat serta dilanjutkan dengan memotong Jalan Usaha Tani Permukiman menuju TK 61.01.11.2006-11.2007-003 dengan. koordinat 10 30' 7,726" LU dan 109° 23' 8,221" BT berada pada persil tanah masyarakat; dan
5. e.selanjutnya ke arah timur menyusuri persil tanah perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.06.2008-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 10 30' 2,987" LU dan 109° 24' 11,825" BT berada pada persil tanah perkebunan masyarakat.
(4)Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dengan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dan:
1. a.TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 10 30' 19,442" LU dan 109° 21' 5,016" BT yang merupakan median Sungai Bantanan; dan
2. b.lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median Sungai Bantanan sampai pada TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2008-000 dengan koordinat 1° 30' 25,873" LU dan 109° 21' 3,999" BT yang terletak pada median Sungai Bantanan.
(5)Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dengan Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, dimulai dan:
1. a.TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2008-000 dengan koordinat 1° 30' 25,873" LU dan 109° 21' 3,999" BT yang merupakan median Sungai Bantanan; dan
2. b.lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median Sungai Bantanan sampai pada TK 61.01.11.2003-11.2006-11.2008-000 dengan koordinat 1° 30' 25,873" LU dan 109° 21' 3,999" BT yang terletak pada median Sungai Bantanan.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan. Bupati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

BAB IV

LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing adalah ± 1.243,4 ha.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/ menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

Pasal 8

(1)Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing berpedoman pada Peraturan Bupati mi.
(2)Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 16 September 2025 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO Diundangkan di Sambas pada tanggal 16 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS TrD FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ' tilt' WAN 0, S.H. 19780506 200502 1 004 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA RATU SEPUDAK KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS KOORDINAT BATAS DESA RATU SEPUDAK KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS Nama Titik Koordinat Geo •rafis UTM Bujur (BT) Lintang (LU) X (meter) Y (meter) 1 2 3 4 5 TK 61.01.11.2003-11.2006-11.2008-000 109° 20' 58,573" 1° 31' 19,219" 316.391,02 168.297,96 TK 61.01.11.2003-11.2006-001 -109° 2-2' 6,387" 1° 31' 7,877" __ 318.487 167.948 Tiro-1-.61.1i .2003-11.2006-002 164 ° 2-S' 0,864" - 1° 31' 7,815" 320.170,97 16-7.944,81 168.258,79Tk--61-.01.11.2003-11.2006-003 — 109° 24 0,000" 1° 31' 18,081" 321.999,14 Tk 61.-01b6.2008-11.2003-11.2006-000 109° 2-4J- 14,-31. 7 1° 30' 59,650" 322.441,25 167.692,36 TK 61.01.06.2008-11.2006-001 109° 247-3-2,122"- 10 36'27,854" 322.990,94 166.715,34 _ — Tk 61.o1.06.2068-11.2006-11.2007-000 -109° 24' 11,825" 10301 2,987" 322.363 165.952 Tk-611-01.11-.-2-66-6-11.2007-003 109° 23' 8,221" 10 30' 7,726" 320.397 166.099 TK-61.61.1i.2006-11.2007-002 109° 2-2"' 26,124" 1° 29' 56,769" 319.095,46 165.763,43 __— TK-61.01.11.2006-11.2007-00 i 104' 2217,522'1- -1° 30' 15,527" 318.830,01 166.339,77 166.461,73TK 61.61.02.26-d1=-11.2006-11.2007-000 109° 2-1-.. 5,01-6" 1° 30' 19,442" 316.588,80 - Tk-61:61 .6-2 .2 03 1 - 1 1 . 2006-11.2008-000 109° if' 3,-999"---- 1°-k' 25,873" 316.557,51 166.659,26 Salinan sesuai dengan aslinya IMPALA BAGIAN HUKUM, ff WANTO, S.H. 0_ NIP. 19780506 200502 1 004 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…