DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sambas

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETNTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TUGAS DAN WEWENANG; STRATEGI DAN KEBIJAKAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 357);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12);
18.Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sambas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Sambas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 39);
19.Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 82); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS

BAB I

KETNTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan, permuldman dan lingkungan hidup di Kabupaten Sambas.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainnya.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten. Sambas yang dipirnpin oleh Camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentin.gan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dani kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
12.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
13.Tempat Pengolahan Sampah dengan Pr-insip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15.Kesadaran Masyarakat adalah perubahan suatu perilaku yang dikendalikan oleh akal untuk terlibat dalam Pengelolaan Sampah.
16.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17.Organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atau yang didirikan berdasarkan kesamaan aspirasi, kepentingan dan tujuan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup;
2. b.mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan berbasis komunitas;
3. c.meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah;
4. d.memperkuat peran serta komunitas dalam menjaga kebersihan, kesehata.n lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat; dan
5. e.memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

a.menetapkan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan Pengelolaan Sampah berbasis komunitas;
c.melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan mengenai Pengelolaan Sampah berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurangi dan memilah sampah serta mendorong praktik Pengelolaan Sampah yang bersinergis; dan
d.menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 4

Strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah berbasis komunitas meliputi:

a.pengembangan program edukasi, sosialisasi dan kampanye kesadaran Pengelolaan Sampah berbasis komunitas;
b.pengembangan sarana dan prasarana persampahan;
c.menjalin kerjasama dengan pihak ketiga;
d.menyediakan aksesibilitas TPS yang tepat; dan
e.pengembangan teknologi persampahan.

Pasal 5

Program edukasi, sosialisasi dan kampanye kesadaran Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan rencana aksi meliputi:

a.menyusun rencana kegiatan penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui kelompok PKK, Karang Taruna, dan komunitas lokal, serta melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah dari jenjang SD sampai SMA/SMK;
b.mencanangkan gerakan gotong royong, membuat bank sampah, dan program "Hari Tanpa Sampah" di tingkat Desa.
c.mengadakan pelatihan bagi masyarakat untuk Pengelolaan Sampah melalui pemilahan, pemanfaatan, dan Pengolahan sampah;
d.menyelenggarakan kampanye dalam Pengelolaan Sampah, melalui media cetak, media elektronik, media sosial, pemasangan spanduk, mengedarkan brosur, poster, pamflet, serta melalui himbauan secara langsung.

Pasal 6

Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut :

a.membuat sistem pengumpulan sampah terpisah, yakni sampah organik dan sampah non organik;
b.menyediakan sarana dan prasarana pendukung persampahan baik armada maupun petugas kebersihan;
c.mengatur jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat dani jam 17.00- 07.30 WIB;
d.menyediakan lahan untuk TPST/ TPS 3R;
e.menyusun rencana pembentukan 1 (satu) Desa 1 (satu) unit bank sampah yang dikelola oleh Desa dibawah koordinasi Dinas; dan
f.menyusun rencana pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelolaan Sampah di setiap Kecamatan.

Pasal 7

Menjalin Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut :

(1)Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Lembaga Pendidikan;
2. b.Lembaga Kesehatan;
3. c.Organisasi masyarakat; dan
4. d.Pelaku usaha.
(3)Bentuk kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan dan Organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, antara lain:
1. a.berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada Lembaga Pendidikan terkait praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta mendukung program-program kesadaran budaya hidup bersih di lingkungan sekolah;
2. b.melalui Lembaga Kesehatan melakukan promosi kesehatan lingkungan terkait dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat, mendorong peran tenaga kesehatan dalam mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat melalui Pengelolaan Sampah, serta melak.ukan pemantauan penyakit yang timbul akibat sampah atau lingkungan tidak sehat;
3. c.mengadakan kegiatan seperti pembersihan lingkungan, pelatihan daur ulang, dan kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran tentang Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan;
4. d.bekerjasama dalam pengangkutan sampah sejenis rumah tangga non medis secara rutin;
5. e.bekerjasama dalam pengangkutan sampah rumah tangga, dan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
6. f.mengadakan kegiatan sosialisasi, pemberdayaan dan praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas dalam rangka untuk memperkuat gerakan bersama menuju lingkungan bersih dan berkelanjutan.
(4)Bentuk kerjasama dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu :
1. a.menyusun program pengelolaan sampah bersama Dinas yang diintegrasikan dengan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.mendorong pelaku usaha untuk mendukung penyelenggaraan program Kesadaran Masyarakat dengan turut serta menyediakan fasilitas persampahan;
3. c.mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan dan pelaksanaan kampanye Kesadaran Masyarakat yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Menyediakan Aksesibilitas TPS yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut :

(1)Memastikan tersedianya TPS yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2)Menyediakan dan mengoperasionalkan angkutan sampah yang menghubungkan antar TPS, TPS3R dan/atau TPA di wilayah Desa dan Kecamatan.
(3)Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah di kawasan permukiman untuk mengangkut sampah dani sumber sampah ke TPS.
(4)Angkutan sampah paling kurang hams memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.kondisi angkutan sampah yang layak jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. b.kendaraan angkutan sampah harus tertutup agar sampah yang diangkut tidak tercecer.
(5)Angkutan sampah yang dikelola oleh pihak ketiga hams mendapatkan izin dani Bupati.

Pasal 9

Pengembangan Teknologi Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut :

(1)Dalam rangka mendukung Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, Dinas mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan.
(2)teknologi yang akan dikembangkan berupa teknologi informasi dan aplikasi seluler terkait laporan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah, pemanfaatan sampah, dan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat berbasis media sosial maupun media online.
(3)Teknologi informasi dan aplikasi seluler sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)digunakan untuk memetakan timbulan sampah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas Ditetapkan di Sambas pada tanggal 16 September 2025 BUPATI SAMBAS, SATONO Diundang di Sambas Pada tanggal 16 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS TTD FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 47 Saiinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WANTO, SH NIP. 19780506 200502 1 004

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…