DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sambas

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana- Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19$3 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 8 1 7);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi R an can gan Peraturan Daerah Ten tan g Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Ta.ta Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Sambas Nomor 25);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, sebagai berikut;

1.Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas;
2.Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas; 3, Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas;
4.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dart Kebudayaan Kabupaten Sambas;
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas;
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas;
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas;
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas;
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas;
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas;
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas;
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas;
16.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
17.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas;
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas;
19.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas;
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahan.an Pangan Kabupaten Sambas;
21.Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas;
22.Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas;
23.Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas;
24.Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas;
25.Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas;
26.Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas;
27.Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas;
28.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selakau;
29.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selakau Timur;
30.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Salatiga;
31.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pemangkat;
32.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Se mparuk;
33.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tebas;
34.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang;
35.Rencaria Slralegis Perangkat Daerah Kecamalan Jawai;
36.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Selatan;
37.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi;
38.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sambas;
39.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Subah;
40.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sajad;
41.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sejangkung;
42.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Keramat;
43.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tangaran;
44.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Paloh;
45.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Galing, dan
46.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sajingan Besar.

Pasal 2

(1)Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.
(2)Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
c.BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
d.BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
c.BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
d.BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
e.BAB V PENUTUP.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan kepada Bupati melaIui Bapperida.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 19 September 2025 BUPATI SAMBAS, TID SATONO Diundangkan di Sambas pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 48 Salinan Sesuai Dengan Aslinya K HUKUM,

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…