DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN; WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN; TATA CARA RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN; KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN; SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI; INFORMASI DAN KOMUNIKASI; PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN; PENCATATAN DAN PELAPORAN; PENCATATAN DAN PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseoran.gan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6.Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10.Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 10);
11.Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 80); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Sambas.
7.Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Sambas.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki kemampuan pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan Kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien. 10 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan Kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
11.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal, meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
12.Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah Kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dani unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
13.Wilayah cakupan rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
14.Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) adalah teknologi informasi berbasis intern& yang dapat menghubungkan data pasien dani tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien.
15.Surat Rujukan adalah dokumen yang menjelaskan rujukan Pasien balk vertikal atau horizontal dalam bentuk dokumen fisik dan/atau elektronik.
16.Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
17.Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dani tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
18.Dokter Penan.ggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang Dokter yang bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pengelolaan medis seorang Pasien.
19.Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
20.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan pelayanan. Kesehatan serta mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga Kesehatan dan teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara upaya kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
b.Wilayah cakupan rujukan;
c.Tata cara rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
d.Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
e.Sistem rujukan terintegrasi;
f.Informasi dan Komunikasi
g.Penanggung jawab sistem rujukan;
h.Pencatatan dan pelaporan;
i.Pendanaan; dan
j.Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

Pasal 4

(1)Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik.
(2)Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3)Selain berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan juga mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu tempuh, pelayanan yang berkualitas, dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya.
(4)Jarak dan waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jarak dan/atau waktu tempuh paling singkat dani Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan, dengan mempertimbangkan keselamatan pasien, efektifitas, efisiensi, dan kondisi geografis.

Pasal 5

(1)Kebutuhan medis Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria rujukan dan 'criteria rujuk balik.
(2)Kriteria rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan pada Pasien yang membutuhkan upaya diagnostik, terapi, dan/atau tindakan yang tidak dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk.
(3)Kriteria rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan pada Pasien yang telah selesai ditangani di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan dan masih membutuhkan perawatan pelayanan kesehatan lanjutan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
(4)Kriteria rujukan dan rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan medis Pasien dengan kemampuan pelayanan Fasilitas Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi Pasien dalam keadaan:
1. a.gawat darurat;
2. b.kejadian luar biasa, wabah, dan darurat bencana;
3. c.keadaan tertentu lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dani Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat, tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), atau institusi lain.

Pasal 7

(1)Jenis rujukan pelayanan kesehatan perseorangan terdiri atas:
1. a.rujukan vertikal;
2. b.rujukan horizontal; dan
3. c.rujuk balik.
(2)Penentuan rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga medis sebagai DPJP.
(3)Dalam hal tidak tersedia tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), penentuan rujukan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan rujukan dani Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang memiliki tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis Pasien.

Pasal 9

(1)Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan rujukan dani Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang sama jenis fasilitas pelayanan kesehatannya tetapi memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk.
(2)Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rujukan horizontal dilakukan pada kondisi:
1. a.tenaga medis dan tenaga kesehatan berhalangan sementara dalam memberikan pelayanan;
2. b.sarana, prasarana, dan alat kesehatan sedang tidak dapat difungsikan;
3. c.tidak tersedia farmasi sesuai jenis dan jumlah sesuai ketentuan; dan/atau
4. d.keterbatasan daya tampung.

Pasal 10

Dalam hal pada pelaksanaan rujukan horizontal tidak terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasien dapat dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan kesehatan lebih tinggi.

Pasal 11

(1)Rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan rujukan terhadap Pasien yang telah selesai ditangani pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan dan masih dibutuhkan perawatan pelayanan kesehatan lanjutan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih rendah kompetensinya.
(2)Rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang lebih rendah kompetensinya; atau
2. b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…