DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS DAN FUNGSI; JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA; TATA KERJA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada urusan pemerintahan dibidang kesehatan, selain Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Kota terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kota sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan. Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13.Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 46), sebagaiman.a telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang selanjutnya disebut RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus dibawah Dinas Kesehatan.
7.Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi dibawah Dinas Kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian..
8.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian clan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12.Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Jabatan Nonmanajerial adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
15.Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
16.Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
17.Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan clan melaksanakan pekerjaan sesuai keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
18.Jabatan Pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
(2)RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 3

RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagai berikut:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Akutansi; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. c.Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pelayanan Medis; dan
  2. 2.Seksi pelayanan Keperawatan;
4. d.Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pelayanan Penunjang; dan
  2. 2.Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;
5. e.Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pengembangan Mutu; dan
  2. 2.Seksi Data dan Informasi
(2)Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4)Subbagian dipimpin Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6)Bagan susunan organisasi RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 5

(1)RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat dapat membentuk unit organisasi non struktural yang mendukung pelaksanaan tugas.
(2)Unit organisasi non struktural ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
(2)RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja anggaran RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat;
2. b.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
3. c.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
4. d.pemeliharaan clan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan paripurna;
5. e.penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan serta fasilitas penelitian;
6. f.evaluasi dan laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
7. g.pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan yang memiliki tugas memimpin, membina, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja RSUD;
2. b.penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan bidang pelayananan medis dan keperawatan yang meliputi pelayanan medis dan pelayanan Keperawatan;
3. c.penyusunan dan pelaksanaan bidang penunjang dan sarana kesehatan;
4. d.pelaksanaan dan pembinaan bidang pengembangan mutu dan data informasi;
5. e.pelayanan dan pengelolaan urusan tata usaha umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tata laksana rekam medik;
6. f.pelaksanaan pelayanan rujukan;
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, akutansi, perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
(2)Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja bagian tata usaha;
2. b.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, akutansi, perencanaan dan evaluasi;
3. c.pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
4. d.pelaksanaan urusan keuangan dan akutansi;
5. e.pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
6. f.pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
7. g.evaluasi dan penyusunan dan laporan pelaksanaan kerja Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, aset, dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.perumusan kebijakan teknis pelaksanan urusan umum, rumah tangga, aset, dan kepegawaian;
c.pengelolaan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan;
d.pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
e.pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
f.pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
g.penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
h.pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
i.pelaksanaan, pengoordinasian, dan fasilitasi penilaian angka kredit dan kinerja pegawai;
j.pelaksanaan dan pengoordinasian pengkajian peraturan perundangan undangan dan penyusunan peraturan internal;
k.pelaksanaan dan pengoordinasian dan penanganan permasalahan hukum;
1. 1.pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan kehumasan dan keprotokolan;
m.pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
n.pengelolaan pemasaran pelayanan rumah sakit;
o.pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perjanjian dan kerjasama; dan
p.evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

(1)Subbagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi.
(2)Subbagian Keuangan dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi;
2. b.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;
3. c.pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
4. d.pelaksanaan dan pengelolaan sistem akuntansi rumah sakit;
5. e.pengelolaan pendapatan rumah sakit;
6. f.pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan dan pengelolaan penjaminan kesehatan; dan
7. g.evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…