DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.398.041.500.331,00 berkurang sebesar Rp42.601.868.052,00 sehingga menjadi Rp2.355.439.632.279,00

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4.Bupati adalah Bupati Sambas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dani Kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dani APBN dan merupakan bagian dani belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
10.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dani pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dani pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dani pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15.Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dani pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
18.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendan.ai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.398.041.500.331,00 berkurang sebesar Rp42.601.868.052,00 sehingga menjadi Rp2.355.439.632.279,00, dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 2.200.136.500.331
b.Berkurang Rp (75.930.729.529) Jumlah Pendapatan Daerah setelah Rp 2.124.205.770.802 Perubahan
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 2.299.441.500.331
b.Berkurang Rp (92.601.868.052) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.206.839.632.279
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1) Semula Rp 197.905.000.000 2) Bertambah Rp 33.328.861.477 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 231.233.861.477 perubahan
b.Pengeluaran 1) Semula Rp 98.600.000.000 2) Bertambah Rp 50.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 148.600.000.000 perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 82.633.861.477 Sisa Lebih Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati ini terdiri dan:

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran Ina
4.Lampiran IIIb
5.Lampiran IVa
6.Lampiran IVb
7.Lampiran Va
8.Lampiran Vb
9.Lampiran VIa
10.Lampiran VIb
11.Lampiran VIc
12.Lampiran VII
13.Lampiran VIII Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah; Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah; Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial; Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial; Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan; Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan; Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten; Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kota; Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa; Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 21 Oktober 2025 BUPATI SAMBAS, ttd. SATONO Diundangkan di Sambas pada tanggal 21 Oktober 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, ttd. FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 51 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA AGIAN HUKUM, ERWANTO, S.H. NIP. 197805062005021004

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…