DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; JENIS PELAYANAN; INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL; TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM; TAHAPAN PENERAPAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Telmis Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
8.Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 64); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dani ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis yang akan menerapkan BLUD.
7.Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Penerapan SPM BLUD adalah pelaksanaan SPM yang mencakup tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, serta pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
11.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12.Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dani kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
13.Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan dapat dicapai.
14.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
15.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaran bisnis sehat.
16.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang system kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome.
17.Orang Dengan HIV yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan., keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan Puskesmas BLUD.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan umum;
2. b.menjamin hak warga penerima layanan BLUD Puskesmas dengan mutu tertentu; dan
3. c.memberikan kepastian hukum bagi BLUD Puskesmas.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis lingkup pelayanan BLUD Puskesmas meliputi:

a.klaster manajemen yang terdiri dan:
1. 1.inti Puskesmas;
2. 2.arsip;
3. 3.sumber daya manusia;
4. 4.sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan;
5. 5.mutu pelayanan;
6. 6.keuangan dan aset/barang milik daerah;
7. 7.sistem informasi digital;
8. 8.jejaring; dan
9. 9.pemberdayaan masyarakat.
b.klaster kesehatan ibu dan anak yang terdiri dani penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi:
1. 1.ibu hamil, bersalin, atau nifas;
2. 2.bayi dan anak balita;
3. 3.anak pra sekolah;
4. 4.anak usia sekolah; dan
5. 5.remaja.
c.Master kesehatan dewasa dan lanjut usia yang terdiri dani penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi:
1. 1.dewasa; dan
2. 2.lanjut usia.
d.penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang terdiri dan:
1. 1.surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
2. 2.surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
e.lintas klaster yang terdiri dani pelayanan:
1. 1.kesehatan gigi dan mulut;
2. 2.gawat darurat;
3. 3.kefarrnasian,
4. 4.laboratorium kesehatan masyarakat;
5. 5.rawat map;
6. 6.penanggulangan krisis kesehatan; dan
7. 7.rehabilitasi medik dasar.

BAB III

INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas memiliki indikator dan standar pelayanan. Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas berfungsi sebagai batasan layanan minimal. Indikator dan standar pelayanan wajib dipenuhi oleh BLUD Puskesmas. Pejabat di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggung jawab atas penerapan dan pencapaian indikator dan standar pelayanan. SPM Kesehatan Daerah berdasarkan Klaster.

Pasal 5

(1)SPM Kesehatan Daerah berdasarkan Klaster.
(2)SPM Kesehatan Daerah berdasarkan Kloster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:
1. a.klaster kesehatan ibu dan anak;
2. b.klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;

Pasal 6

(1)Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a meliputi pelayanan kesehatan pada:
1. a.ibu hamil;
2. b.ibu bersalin;
3. c.bayi baru lahir;
4. d.balita; dan
5. e.usia pendidikan dasar.
(2)Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b meliputi pelayanan kesehatan pada:
1. a.usia produktif;
2. b.usia lanjut;
3. c.penderita hipertensi; dan
4. d.penderita diabetes melitus.
(3)Klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan huruf b meliputi pelayanan kesehatan pada:
1. a.orang dengan gangguan jiwa berat;
2. b.orang terduga tuberkulosis; dan
3. c.orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau HIV.

Pasal 7

(1)Indikator mutu Puskesmas sebagai acuan dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu yang ditetapkan.
(2)Indikator pelayanan berdasarkan kluster merupakan indikator kinerja yang dibuat berdasarkan klaster.
(3)Indikator mutu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:
1. a.indikator nasional mutu meliputi:
  1. 1.kepatuhan kebersihan tangan;
  2. 2.kepatuhan penggunaan alat pelindung din;
  3. 3.kepatuhan identifikasi pasien;
  4. 4.keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus sensitif obat;
  5. 5.ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar; dan
  6. 6.kepuasan pasien.
2. b.indikator mutu prioritas puskesmas merupakan indikator yang dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di Puskesmas yang akan diselesaikan di Puskesmas; dan
3. c.indikator mutu prioritas pelayanan merupakan indikator yang dirumuskan berdasarkan prioritas masalah yang ada dimasing-masing unit layanan.
(4)Indikator pelayanan berdasarkan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri dan:
1. a.klaster manajemen;
2. b.Waster kesehatan ibu dan anak; c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia; d. penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
3. e.lintas ldaster.

Pasal 8

(1)Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a terdiri dan:
1. a.manajemen inti Puskesmas, yang meliputi:
  1. 1.perencanaan 5 (lima) tahunan;
  2. 2.perencanaan tahunan;
  3. 3.lokakarya mini bulanan.;
  4. 4.lokakarya mini tri bulanan; dan
  5. 5.laporan penilaian kinerja Puskesmas.
2. b.Manajemen arsip yang meliputi standar operasional prosedur pengelolaan arsip;
3. c.manajemen sumber daya manusia yang meliputi:
  1. 1.terpenuhi 17 (tujuh belas) jumlah ketenagaan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas;
  2. 2.pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga Puskesmas; dan
  3. 3.rencana pengembangan pegawai;
4. d.manajemen sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan yang meliputi:
  1. 1.pemeliharaan alat kesehatan; dan
  2. 2.pengisian aplikasi sarana, prasarana, serta alat kesehatan.
5. e.manajemen mutu pelayanan yang meliputi:
  1. 1.audit internal dan rapat tinjauan manajemen;
  2. 2.manajemen risiko;
  3. 3.pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
  4. 4.nilai indeks kepuasan pelanggan.
6. f.manajemen keuangan dan aset/barang milik daerah yang meliputi:
  1. 1.ketepatan waktu membuat laporan bulanan keuangan per bulan; dan
  2. 2.penyerapan anggaran.
7. g.manajemen Sistem Informasi Digital yang meliputi:
  1. 1.ketersediaan rekam medis elektronik;
  2. 2.adanya website Puskesmas.
8. h.manajemen jejaring meliputi terlaksananya pertemuan rutin bulanan.
9. i.pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
  1. 1.terlaksananya pemberdayaan masyarakat 1 (satu) kali/bulan;
  2. 2.tersedianya media promosi kesehatan; dan
  3. 3.terlaksananya promosi kesehatan disetiap klaster.

Pasal 9

Klaster Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4)huruf b terdiri dani persentase:
1. a.ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care 6 (enam) kali;
2. b.persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.ibu nifas mendapat pelayanan nifas lengkap 4 (empat) kali;
4. d.bayi baru lahir mendapat pelayanan lengkap 3 (tiga) kali;
5. e.bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
6. f.bayi usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan yang mendapatkan antigen baru;
7. g.anak usia 12-23 (dua belas sampai dua puluh tiga) bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan bayi dibawah dua tahun lengkap;
8. h.anak yang mendapat imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar;
9. i.bayi kurang dani 6 (enam) bulan yang mendapatkan air susu ibu eksklusif;
10. j.balita yang mendapatkan layanan tumbuh kembang sesuai dengan usia;
11. k.remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
  1. 1.remaja yang dilakukan skrining indera penglihatan;
12. m.remaja yang dilakukan skrining kesehatan jiwa; dan
13. n.remaja putri yang diskrining anemia.

Pasal 10

Klaster Kesehatan Dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c terdiri dani persentase usia dewasa yang dilakukan:

a.skrining obesitas;
b.skrining hipertensi;
c.skrining diabetes melitus;
d.skrining faktor risiko stroke;
e.skrining faktor risiko penyakit jantung;
f.skrining kanker paru;
g.skrining kanker payudara;
h.skrining kanker serviks;
i.skrining tuberkulosis Paru;
j.skrining penyakit paru obstruktif kronik;
k.skrining talasemia;
1. 1.skrining gangguan indera;
m.skrining kesehatan jiwa;
n.penderita hipertensi yang mendapat pelayanan hipertensi sesuai standar;
o.penderita hipertensi yang mendapat pelayanan hipertensi dan terkendali;
p.penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan sesuai standar;
q.penderita diabetes melitus dengan kadar gula darah terkendali;
r.terdiagnosa tuberkulosis Paru yang mendapat pelayanan sesuai standar; dan
s.terdiagnosa tuberkulosis Paru yang patuh dalam pengobatan.

Pasal 11

Penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d terdiri dan:

a.tuberkulosis yang meliputi:
1. 1.cakupan penemuan kasus tuberculosis;
2. 2.persentase Pasien tuberkulosis yang memulai pengobatan;
3. 3.angka keberhasilan pengobatan tuberculosis; dan
4. 4.cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis pada orang kontak serumah.
b.i-Pneumonia yang meliputi:
1. 1.cakupan penemuan kasus Pneumonia balita; dan
2. 2.target pengobatan.
c.HIV yang meliputi:
1. 1.ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan Antiretroviral Therapy;
2. 2.Orang dengan HIV-AIDS mengetahui status HIV nya;
3. 3.ODHIV mendapatkan pengobatan antiretroviral; dan
4. 4.ODHIV mendapatkan pengobatan tersupresi virusnya.
d.malaria meliputi jumlah Puskesmas yang mencapai positivity rate malaria < 5% (kurang dani lima persen).
e.Kusta yang meliputi:
1. 1.proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas;
2. 2.proporsi kasus kusta anal( diantara kasus baru; dan
3. 3.persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu.
f.Rabies meliputi jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya promotif dan preventif rabies.
g.demam berdarah dengue yang meliputi:
1. 1.penurunan angka kematian dengue;
2. 2.persentase Puskesmas dengan Insiden Rate demam berdarah dengue 5 10 (kurang dani sama dengan sepuluh persen) per 100.000 (seratus ribu) penduduk;
3. 3.insiden rate;
4. 4.case fatality rate;
5. 5.angka bebas jentik house index.
h.Hepatitis B dan C yang meliputi:
1. 1.persentase ibu hamil yang deteksi dini hepatitis B; dan
2. 2.persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan/atau C pada populasi beiesiko;
i.frambusia meliputi Puskesmas bebas frambusia.
j.kecacingan yang meliputi:
1. 1.cakupan Pemberian obat pencegahan massal untuk schistosomiasis; dan
2. 2.jumlah Puskesmas endemis filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria kurang dani 1% (satu persen)
k.diare yang meliputi:
1. 1.persentase pengobatan kasus diare balita; dan
2. 2.cakupan penemuan kasus diare pada balita.
3. 1.filariasis meliputi puskesmas bebas filariasis.
m.Kesehatan Lingkungan yang meliputi:
1. 1.persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan limbah;
2. 2.cakupan desa yang melaksanakan pilar sanitasi total berbasis masyarakat;
3. 3.persentase pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar;
4. 4.jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar; dan
5. 5.persentase Puskesmas di wilayah kerja yang melaksanakan kesehatan kerja dan olah raga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…