DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 64 Tahun 2025

Nomor: 64
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran -Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2414 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. 6 Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
7.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8.Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
9.Pengelolaan Dokumentasi clan. Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JD/H.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara unit kerja yang membidangi urusan pembentukan produk hukum Daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum;
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
e.meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap Informasi Hukum.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 4

(1)Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
(2)Pengelola JDIH terdiri dani pengarah, penanggung jawab, ketua dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(3)Dalam rangka optimalisasi pengelolaan JDIH, pengelola JDIH melibatkan Perangkat Daerah.
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:
1. a.menyampaikan softcopy produk hukum daerah yang diprakarsai Perangkat Daerah serta. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Perangkat Daerah kepada pengelola JDIH
2. b.mengarsipkan produk hukum daerah masing-masing Perangkat Daerah dalam data elektronik;
3. c.bertanggungjawab dalam pemeliharaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
4. d.memberikan persetujuan/tidak terhadap permintaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Perangkat Daerah oleh pihak lain.

Pasal 5

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan JDIH, yang meliputi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
b.penataan Siskum melalui pemanfaatan telmologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.produk hukum Daerah; dan
2. b.Informasi Hukum lainnya.
(2)Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.surat edaran Bupati;
3. c.nota kesepakatan Pemerintah Daerah;
4. d.naskah perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah;
5. e.klarifikasi Peraturan Daerah;
6. f.rancangan Peraturan Daerah; dan
7. g.artikel hukum.

Pasal 7

Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf la dikelola melalui website jdih.sambas.go.id.

Pasal 8

Pengelolaan JDIH terintegrasi dengan link website JDIH ke JDIHN Pusat.

Pasal 9

(1)Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan/pemutakhiran data produk hukum daerah dan Informasi Hukum untuk disebarluaskan clan diunggah melalui website jdih.sambas.go.id.
(2)Penyebarluasan informasi dan pengunggahan melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
1. a.peningkatan kapasitas pengelola JDIH;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana; dan
3. c.pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH secara berkala.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Siskum oleh pengelola JDIH.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalarn rangka pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…