DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 65 Tahun 2025

Nomor: 65
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; BELANJA DESA; PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA; PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
12.Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Dana Desa adalah dana yang bersumber dani anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
8.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9.Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Kabupaten Sambas.
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Desa.
14.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19.Bantuan Lan.gsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dani Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
20.Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan, mekanisme dan prinsip pengelolaan keuangan desa sejalan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA DESA

Pasal 3

(1)Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
1. a.paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dani jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  1. 1.penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  2. 2.pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. 3.pembinaan kemasyarakatan Desa;
  4. 4.pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  5. 5.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
2. b.paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  1. 1.penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  2. 2.penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  3. 3.penyediaan tunjangan BPD;
  4. 4.penyediaan operasional BPD terdiri dani rapat, alat tulis kantor, makan minum, pakaian seragam, listrik dan lain-lain; dan
  5. 5.Jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
(2)Penyediaan operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran yang terdiri dan:
1. a.operasional Pemerintah Desa yang bersumber dani selain Dana Desa meliputi ATK, belanja jasa kantor, perlengkapan kantor dan sebagainya, dialokasikan maksimal 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dani belanja 70% (tujuh puluh per seratus); dan
2. b.operasional Pemerintah Desa yang bersumber dani Dana Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dialokasikan maksimal 3% (tiga per seratus) dani total pagu Dana Desa.
(3)Penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dani besaran komposisi 30% (tiga puluh per seratus) setelah dikurangi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
(4)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 berupa jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial Ketenagakerjaan.
(5)Iuran jaminan kesehatan 1% (satu per seratus) dipotong dani penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
(6)Iuran Jaminan sosial BPD dapat dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber selain dani Dana Desa.
(7)Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber selain Dana Desa.
(8)Dalam kondisi besaran komposisi 30% (tiga puluh per seratus) dani jumlah anggaran belanja tidak mencukupi untuk pemenuhan belanja sebagaimana ayat
(1)huruf b maka :
1. a.pengalokasian anggaran sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Perangkat Desa, dan tunjangan jabatan BPD dialokasikan sebesar kebutuhan selama 1 (satu) tahun dan bersumber dari ADD; dan
2. b.besaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi sisa anggaran dani komposisi belanja 30% (tiga puluh per seratus) setelah dikurangi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, serta tunjangan. BPD kurang dani Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka operasional BPD dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bersumber selain dani Dana Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA

Pasal 4

ADD setelah dikurangi alokasi penganggaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD ditambah dengan BHPRD digunakan untuk:

a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.pelaksanaan pembangunan Desa;
c.pembinaan kemasyarakatan Desa;
d.pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 5

(1)Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APB Desa yang diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial.

Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan ADD dan BHPRD, serta jenis kegiatan yang dapat dibiayai dani ADD, dan BHPRD yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

BAB V

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 8

(1)Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi:
1. a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.prinsip penyusunan APB Desa;
3. c.kebijakan penyusunan APB Desa;
4. d.teknis penyusunan APB Desa; dan
5. e.hal-hal khusus lainnya.
(2)Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 9

(1)Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa berpedoman pada:
1. a.standar biaya umum Pemerintah Desa;
2. b.standarisasi indeks biaya perjalanan dinas;
3. c.standarisasi indeks biaya pengadaan barang dan jasa mengacu pada Harga Standar Umum Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2026; dan d. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(2)Standar biaya umum Pemerintah Desa, standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, dan standarisasi indeks biaya pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan. anggaran.

Pasal 10

(1)Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
(2)Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
(3)Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
(4)Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
(5)Harga komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektxonik dan komoditas lain berpedoman pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
(6)Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan penyedia barang.
(7)Harga satuan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.

Pasal 11

(1)Pengadaan baran.g/jasa yang harganya melebihi standarisasi indeks biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau belum diatur dalam Peraturan. Bupati ini mengacu pada harga pasar.
(2)Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…