DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2026

Nomor: 14
Tahun: 2026
Ditetapkan: 31 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang sebagai berikut: Diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 21a, Ketentuan Pasal 6 ditambahkan satu ayat yakni ayat (2) , Pasal 7 dihapus, Ketentuan Pasal 16 ditambahkan satu ayat yakni ayat (9) , Ketentuan Pasal 19 ditambahkan satu ayat yakni ayat (4) dan ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan satu huruf, Di antara huruf a dan huruf b Pasal 20 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 , Ketentuan Pasal 23 ditambah I (satu) ayat, yakni ayat (7) , Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, Pasal 32 ayat (6) dihapus, Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 45 ayat (4) dihapus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu untuk membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang;
c.bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati sampang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang. Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);
9.Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 37);
10.Peraturan Bupati Sampang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 118). Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik

Menetapkan

MEMUTUSKAN…… MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1.Diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 21a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang;
2.Bupati adalah Bupati Sampang;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Sampang;
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
6.Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu;
7.Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9.Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik
10.Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
11.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
12.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
13.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
14.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
15.Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah tulis dan praktek;
16.Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
17.Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
18.Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
19.Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;
20.Sistem dalam Jaringan Yang selanjutnya disebut daring (online) adalah sistem pendaftaran dan seleksi SPMB yang terkoneksi melalui jaringan internet; 21a Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu; Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik
21.Sistem Luar Jaringan yang selanjutnya disebut luring (offline) adalah sisten SPMB dan seleksi penerimaan murid baru secara manual;
22.Masa Penenalan Lingkungan Sekolah, yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pengenalan lingkungan bagi murid baru;
23.Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan murid baru pada satuan pendidikan;
24.Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
25.Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
2.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan satu ayat yakni ayat

(2)sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penerimaan Murid baru untuk SD dan SMP, dilaksanakan melalui jalur Penerimaan Murid Baru.
(2)Jalur Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jalur domisili;
2. b.jalur afirmasi;
3. c.jalur prestasi; dan
4. d.jalur mutasi.
(3)Jalur Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SMP meliputi 2 (dua) tahap pelaksanaan yaitu:
1. a.tahap satu
  1. 1.jalur afirmasi;
  2. 2.jalur prestasi; dan
  3. 3.jalur mutasi.
2. b.tahap dua melalui jalur domisili.
  1. 3.Pasal 7 dihapus
  2. 4.Ketentuan Pasal 16 ditambahkan satu ayat yakni ayat
(9)sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru. Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik
(2)Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
(3)Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
1. a.meninggal dunia;
2. b.bercerai; atau
3. c.kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
(4)Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
(5)Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
(6)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.bencana alam; dan/atau
2. b.bencana sosial.
(7)Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
(8)Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
1. a.calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
2. b.jenis bencana yang dialami.
(9)Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili hanya bisa mendaftar di satuan pendidikan terdekat sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik

5.Ketentuan Pasal 19 ditambahkan satu ayat yakni ayat

(4)dan ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang di sertakan surat keterangan dari sekolah dan telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan.
(2)Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.prestasi akademik; dan/atau
2. b.prestasi nonakademik
(3)Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
1. a.nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen);
2. b.nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan/atau
3. c.prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam dengan bobot 25% dua puluh lima persen).
(4)Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
1. a.prestasi di bidang seni budaya;
2. b.bahasa;
3. c.olahraga;
4. d.tahfidz Al-Qur’an; dan/atau
5. e.bidang nonakademik lainnya.
  1. 6.Di antara huruf a dan huruf b Pasal 20 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuktikan dengan:
1. a.rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal; a1. hasil TKA;
2. b.sertifikat/piagam prestasi; dan
3. c.dokumen lain terkait prestasi.
(2)Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru. Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik

7.Ketentuan Pasal 23 ditambah I (satu) ayat, yakni ayat

(7)sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP menggunakan 4 (empat) jalur sebagai berikut:
1. a.jalur domisili;
2. b.jalur afirmasi;
3. c.jalur mutasi; dan
4. d.jalur prestasi
(2)Jalur domisili sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 50% (lima puluh persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem offline (luring) atau online (daring), dengan bobot dan skor maksimum sebagai berikut: NO KOMPONEN BOBOT SKOR MAKSIMUM BUKTI FISIK 1 Jarak tempat tinggal 85% 85 Kartu Keluarga 2 Prestasi akademik/ non- akademik 10% 10 Piagam/ sertifikat dari instansi Pemerint ah 3 Usia 5% 5 Akta kelahira n JUMLAH 100% 100
(3)Jalur Afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 20% (dua puluh persen) bagi perserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
(4)Jalur Mutasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar 5% (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem offline (luring) atau online (daring), dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali perserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial.
(5)Jalur Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem offline (luring) atau online Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik (daring), bobot dan skor maksimum sebagai berikut: NO KOMPONEN BOBOT SKOR MAKSIMUM BUKTI FISIK 1 Prestasi akademik/ non- akademik 85% 85 Piagam / sertifikat dari Instansi Pemerint ah 2 Jarak tempat tinggal 10% 10 Kartu Keluarga 3 Usia 5% 5 Akta kelahira n JUMLAH 100% 100
(6)Apabila kuota jalur afirmasi, mutasi dan prestasi tidak terpenuhi, maka kuota penerimaan siswa di lengkapi dari jalur domisili.
(7)Apabila pendaftar jalur Afirmasi dan Mutasi melebih kuota maka yang prioritaskan adalah peserta yang berdomisili terdekat.

8.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Skor prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat
(5), dilakukan perhitungan sebagai berikut: Kejuaraan Internasi onal Nasio nal Provinsi Kabupaten Perorangan I 85,00 80,00 75,00 70,00 II 82,50 77,50 72,50 67,50 III 80,00 75,00 70,00 65,00 Kelompok I 80,00 75,00 70,00 65,00 II 77,50 72,50 67,50 62,50 III 75,00 70,00 65,00 60,00 (1a) Skor prestasi khusus jalur non akademik tahfidz Al-Qur’an dilakukan perhitungan sebagai berikut:
1. a.minimal 3-5 juz di setarakan dengan kejuaraan perorangan peringkat 1 (satu) tingkat Kabupaten;
2. b.minimal 6-8 juz di setarakan dengan kejuaraan perorangan peringkat 1 (satu) tingkat Provinsi; Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik
3. c.minimal 9-11 juz di setarakan dengan kejuaraan perorangan peringkat 1 (satu) tingkat Nasional; dan
4. d.minimal 11 ke atas juz di setarakan dengan kejuaraan perorangan peringkat 1 (satu) tingkat Internasional.
(2)Bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka diberikan skor untuk 1 (satu) sertifikat/piagam kejuaraan tertinggi.
(3)Prestasi internasional dapat diterima apabila diikutsertakan (pengirim) oleh instansi Pemerintah.
(4)Apabila terjadi skor nilai akhir sama dengan skor prestasi pada tingkatan yang sama, maka ditentukan kejuaraan yang memiliki kejuaraan berjenjang.
(5)Apabila terjadi skor nilai akhir sama dengan skor prestasi pada tingkatan yang berbeda, maka ditentukan kejuaraan dari tingkatan tertinggi.

9.Pasal 32 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
1. a.panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah; dan
2. b.panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
(2)Panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3)Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.dinas pendidikan;
2. b.dinas dukcapil;
3. c.dinas sosial; dan
4. d.organisasi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(4)Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidik.
(5)Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
(6)Dihapus Sekda Asisten PKR Kabag Hukum Ka. Disdik

10.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
1. a.pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
2. b.pendaftaran penerimaan Murid baru;
3. c.seleksi penerimaan Murid baru;
4. d.pengumuman penetapan Murid baru; dan
5. e.daftar ulang.
(1a)Jadwal Pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
1. a.entri data dan upload dokumen calon murid baru oleh Satuan Pendidikan SD/sederajat;
2. b.entri data dan upload nilai rapot dan nilai TKA calon murid baru oleh Satuan Pendidikan SD/sederajat;
3. c.verifikasi nilai rapor oleh calon murid baru;
4. d.pembetulan nilai rapor oleh Kepala Satuan Pendidikan SD/MI;
5. e.pengambilan PIN secara mandiri dan atau oleh Kepala Satuan Pendidikan;
6. f.verifikasi dan validasi data dan dokumen oleh operator SMP sederajat, calon Murid Baru wajib datang ke SMP; dan
7. g.proses pendaftaran
(2)Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

11.Pasal 45 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…