Pemerintah Kabupaten Sampang
Pemerintah Kabupaten Sampang mengemban mandat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, serta urusan pemerintahan umum. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sampang, sejalan dengan motto "Bumi Bahari 'Bersih, Agamis, Harmonis, Aman, Rapi, dan Indah'" dan semboyan daerah "Sampang Hebat Bermartabat". Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Dengan cakupan administrasi 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 180 desa, Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya mengelola sumber daya dan infrastruktur demi kemajuan daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang
Pemerintah Kabupaten Sampang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta urusan pemerintahan umum. Kehadiran lembaga ini esensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sampang, sejalan dengan motto "Bumi Bahari 'Bersih, Agamis, Harmonis, Aman, Rapi, dan Indah'" dan semboyan daerah "Sampang Hebat Bermartabat". Mandat ini mencakup pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tingkat lokal.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang luas. Secara regulasi, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Sampang. Dalam aspek pelayanan, pemerintah menyediakan berbagai layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, dan infrastruktur. Dari sisi program, pemerintah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, di 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 180 desa.
Meskipun detail program strategis tidak disebutkan secara eksplisit, intervensi utama kemungkinan besar berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2023 berada pada kategori "Sedang" (66,19). Program-program ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas. Dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa, program-program ini juga akan menyasar upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Kontribusinya meliputi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, mendukung ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan lokal, serta berpartisipasi dalam program pembangunan nasional. Lokasinya di Pulau Madura juga menempatkannya sebagai bagian integral dari pembangunan regional Madura dan Jawa Timur.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk berbagai layanan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan Kartu Keluarga, perizinan usaha dan bangunan, pelayanan kesehatan melalui Puskesmas, serta pendaftaran dan pengelolaan sekolah negeri. Selain itu, warga juga berurusan untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, pengaduan masyarakat, serta pencarian informasi mengenai program pembangunan dan kebijakan daerah.
Pemerintah Kabupaten Sampang adalah lembaga vital yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program, serta peran strategis dalam isu-isu lokal dan nasional, pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Komitmen terhadap pembangunan yang "Bersih, Agamis, Harmonis, Aman, Rapi, dan Indah" menunjukkan arah positif untuk kemajuan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2021
peraturan ini mengatur mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; meliputi: ketentuan umum; landasan dan asas; tujuan dan prinsip pemberdayaan; bentuk pemberdayaan; bentuk dan jenis koperasi; perangkat organisasi dan koperasi; permodalan koperasi; kriteria usaha mikro; pengembangan dan perlingdungan iklim usaha; jaringan usaha dan kemitraan; koordinasi pembinaan dan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro; sanksi administrasi; ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2020
Materi pokok: Ruang lingkup RDTR BWP Sampang meliputi : a. lingkup materi; b. lingkup lokasi; dan c. lingkup perencanaan. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang BWP Sampang; b. rencana pola ruang;c. rencana jaringan prasarana; d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; e. ketentuan pemanfaatan ruang; f. peraturan zonasi; g. perizinan; h. insentif dan disinsentif; i. hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan j. sanksi administratif; k. Ketentuan Peralihan; l. Ketentuan Penutup.Ruang lingkup lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. ruang lingkup wilayah administrasi; b. batas administrasi; dan c. luas wilayah. Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 2.867,49 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh sembilan) hektar, meliputi: a. Kelurahan Banyuanyar seluas 350,23 (tiga ratus lima puluh koma dua puluh tiga) hektar ; b. Kelurahan Dalpenang seluas 115,53 (seratus lima belas koma lima puluh tiga) hektar; c. Kelurahan Gunung Sekar seluas 460,36 (empat ratus enam puluh koma tiga puluh enam) hektar; d. Kelurahan Karang Dalem seluas 274,25 (dua ratus tujuh puluh empat koma dua puluh lima) hektar; e. Kelurahan Rong Tengah seluas 146,08 (seratus empat puluh enam koma nol delapan) hektar; f. Kelurahan Polagan seluas 666,27 (enam ratus enam puluh enam koma dua puluh tujuh) hektar; g. Desa Tanggumong seluas 405,25 (empat ratus lima koma dua puluh lima) hektar; dan h. Desa Aeng Sareh seluas 449,52 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar.Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. sebelah utara : Desa Kamoning, Desa Pakalongan; b. sebelah barat : Kecamatan Torjun;c. sebelah selatan : Selat Madura; d. sebelah timur : Desa Pasean, Desa Gunungmaddah, Kecamatan Camplong.Ruang lingkup dan batas-batas administrasi BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan yang berperspektif gender. Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi : a. perencanaan dan pelaksanaan; b. kerja Sama; c. Pelaporan; d. Pembinaan dan Pengawasan; e. Pendanaan; e. Sanksi Administratif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan, memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan. - Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2026
Materi Pokok: Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi: a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Desa; b. Prinsip Penyusunan APB Desa; c. Kebijakan Penyusunan APB Desa; d. Teknis Penyusunan APB Desa; e. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai; dan f. Standarisasi Belanja.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2017
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang, yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Sampang adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, untuk kepentingan masyarakat dan berkedudukan di Kabupaten Sampang. Diantaranya Mengatur mengenai pembentukan, nama, kedudukan; sifat, fungsi dan kegiatan, perizinan, organisasi, kepegawaian, pendanaan dan pertanggungjawabaan, penyelenggaraan penyiaran, persyaratan teknis peranggkat penyiaran, pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2021
peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum Desa; meliputi: ketentuan umum; Ruang lingkup pengaturan meliputi: a. tujuan, ruang lingkup dan bentuk; b. asas; c. peraturan di desa; d. penetapan di desa; e. fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi; f. pembiayaan; dan g. pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2025
Materi Pokok: Perubahan pada Pasal 36 terkait ganti rugi berupa uang. Ketentuan baru menetapkan bahwa jika uang ganti rugi dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau nilai ganti ruginya kecil, maka dapat digunakan selain tanah. Besaran ganti rugi tersebut ditetapkan paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)