DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025.Penghapusan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4), serta perubahan ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II mengenai Standar Harga Satuan Daerah.Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara at cost (biaya riil).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Sekda Ass. PKR Ka.Bag Hukum Ka. BPPKAD dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); Sekda Ass. PKR Ka.Bag Hukum Ka. BPPKAD
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
17.Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113);
18.Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 25). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I…. Sekda Ass. PKR Ka.Bag Hukum Ka. BPPKAD Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 25), diubah sebagai berikut :
1.Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (b) dilakukan secara at cost (biaya riil).

2.Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3.Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang Pada tanggal : 10 Januari 2025 Pj. BUPATI SAMPANG Rudi Arifiyanto Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 10 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG Yuliadi Setiyawan BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 2BUD Ka. BPPKAD LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :
1.Satuan Biaya Honorarium;
2.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor; dan
4.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas. Standar harga satuan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
1.SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi : 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, diberikan kepada: 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa BUD, Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); 1.1.4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Pembantu; 1.1.7. Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pengelola); 1.1.8. Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA dengan pertimbangan berdasarkan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, SKPD yang tidak memenuhi kondisi dimaksud tidak diusulkan/tidak ditunjuk KPA. Besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan rentang kendali sebagai berikut:

a.Besaran anggaran, dalam hal ini PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA untuk mengelola anggaran pada unit SKPD dengan nilai total kegiatan lebih dari 20 (dua puluh) milyar rupiah, kecuali untuk “Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN” tidak dilimpahkan kepada KPA; Ka. BPPKAD
b.Lokasi, dalam hal ini penunjukan KPA dapat dilakukan pada SKPD yang membentuk UPTD dan tersebar pada beberapa lokasi, seperti Puskemas, Rumah Sakit dan Kelurahan;
c.Rentang kendali, dalam hal ini penunjukan KPA dapat dilakukan pada SKPD yang mempunyai paling sedikit 6 (enam) unit kerja/ bidang/bagian, seperti :  Sekretariat Daerah yang membawahi 9 (sembilan) bagian;  Dinas Kesehatan yang membawahi 22 (dua puluh dua) Puskesmas dan 2 (dua) Rumah Sakit Daerah;  Kecamatan yang membawahi 6 (enam) kelurahan. Penunjukan KPA memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.KPA ditunjuk pejabat satu tingkat di bawah PA;
b.Apabila sekretaris merangkap sebagai Plt Kepala Badan/Dinas, maka dapat menunjuk salah satu Pejabat eselon III sebagai KPA;
c.Pada unit di bawah KPA dapat diusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah);
d.Kepala unit yang ditunjuk sebagai KPA diberikan kuasa untuk mengelola anggaran kegiatan sesuai kewenangan yang diberikan dan diberikan honorarium sesuai nilai pagu anggaran program/kegiatan yang dikelola;
e.Dalam hal terdapat penunjukan pejabat untuk menggantikan pejabat lainnya (perangkapan jabatan), pejabat pengganti dapat menerima honorarium pengelola keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :  Pejabat Eselon III (Administrator) yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pengguna Anggaran) pada SKPD yang sama, Pejabat dimaksud melaksanakan tugas dan diberikan honorarium sebagai Pengguna Anggaran;  Pejabat Eselon II atau pejabat Eselon III (Administrator) yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (selaku Pengguna Anggaran) pada SKPD yang berbeda, pejabat tersebut diberikan honorarium sebagai Pengguna Anggaran pada jabatan Plt/Plh, tetap diberikan honorarium pengelola keuangan pada jabatan definitifnya (PA atau KPA).
f.Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA;
g.Besaran honorarium KPA dihitung berdasarkan nilai pagu anggaran program/kegiatan yang dikelola. Penunjukan PPTK memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.PPTK merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
b.Dalam hal tidak terdapat Pegawai/ASN yang menduduki jabatan struktural (administrator/pengawas), PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK;
c.Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK;
d.Minimal nilai total anggaran kegiatan yang dikelola sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dapat ditunjuk 1 (satu) PPTK;
e.Apabila nilai total anggaran kegiatan yang dikelola kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) maka tidak ditunjuk PPTK (dirangkapkan pada PPTK lain);
f.Apabila nilai total anggaran kegiatan pada unit/bidang SKPD melebihi 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dapat ditunjuk maksimal 2 (dua) PPTK;
g.Besaran honorarium PPTK dihitung berdasarkan nilai pagu anggaran program/kegiatan yang dikelola;
h.Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan selama pelaksanaan kegiatan atau diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan. Penunjukan PPK SKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD yang merupakan pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
b.PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat/pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
c.Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
d.Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dapat membentuk PPK tersendiri.
e.jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :  KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan  KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
f.jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
g.jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :  Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan  Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, sebagaimana tercantum pada angka 1.1 dilekatkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, diberikan kepada : 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 1.2.3. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; 1.3.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.Narasumber atau pembahas berasal dari:
1. 1.Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
2. 2.Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. 1.3.2. Honorarium Narasumber dari SKPD penyelenggara Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 1.3.3. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b.Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat. 1.3.4. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan ,simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat. 1.4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah/lintas instansi di luar Pemkab, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : No Jabatan Klasifikasi I II III 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 3 Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional 5 6 7 4 Pejabat di luar Instansi Pemkab 5 6 7 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. 1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :
a.Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
1. 1.dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
2. 2.antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c.Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 1.5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari : 1.5.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli; Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.5.2. Honorarium Beracara; Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 1.6. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan; Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan :
a.Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
b.Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%(seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
c.Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
d.Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
e.lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten. 1.7. Honorarium Rohaniawan; Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. 1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website, terdiri dari : 1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal; Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari per review sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal. 1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah; Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secaraperiodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website; Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah, Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian; Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasilujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. 1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten; Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal teskompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. 1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari ; 1.11.1. Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b.Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c.Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
a.Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul, pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e.Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. 1.13. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Jumlah anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota. Satuan biaya honorarium terinci sebagai berikut : Tabel 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta; OB Rp. l.040.000
2. b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta; OB Rp. 1.250.000
3. c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta; OB Rp. l.450.000
4. d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar; OB Rp. l.660.000
5. e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar; OB Rp. l.970.000
6. f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar; OB Rp. 2.280.000
7. g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar; OB Rp. 2.590.000
8. h.Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar; OB Rp. 3.010.000
9. i.Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar; OB Rp. 3.420.000
10. j.Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 75 miliar; OB Rp. 3.840.000
11. k.Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar; OB Rp. 4.250.000
12. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar; OB Rp. 4.770.000
13. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar; OB Rp. 5.290.000
14. n.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun; OB Rp. 5.810.000
15. o.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun (PPKD) OB Rp. 7.370.000
16. p.Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) OB Rp. 5.810.000 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
17. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta; OB Rp. 1.010.000
18. b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta; OB Rp. 1.210.000
19. c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta; OB Rp. l.410.000
20. d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar; OB Rp. l.610.000
21. e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar; OB Rp. l.910.000
22. f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar; OB Rp. 2.210.000
23. g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar; OB Rp. 2.520.000
24. h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar; OB Rp. 2.920.000
25. i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar; OB Rp. 3.320.000
26. j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar; OB Rp. 3.720.000
27. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar; OB Rp. 4.130.000
28. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar; OB Rp. 4.630.000
29. m.Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar. OB Rp. 5.130.000 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
30. a.Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta; OB Rp. 400.000
31. b.Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta; OB Rp. 480.000
32. c.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta; OB Rp. 570.000
33. d.Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar; OB Rp. 660.000
34. e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp.2,5 miliar; OB Rp. 770.000
35. f.Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar; OB Rp. 880.000
36. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar; OB Rp. 990.000
37. h.Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar; OB Rp. 1.250.000
38. i.Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp.50 miliar; OB Rp. l.520.000
39. j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar; OB Rp. l.780.000
40. k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp.100 miliar; OB Rp. 2.040.000
41. l.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250; OB Rp. 2.440.000
42. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar. OB Rp. 2.830.000 1.1.4 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
43. a.Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta OB Rp. 300.000
44. b.Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta OB Rp. 360.000
45. c.Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta OB Rp. 427.000
46. d.Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar OB Rp. 495.000
47. e.Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar OB Rp. 577.000
48. f.Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar OB Rp. 660.000
49. g.Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar OB Rp. 742.000
50. h.Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar OB Rp. 937.000
51. i.Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar OB Rp. 1.140.000
52. j.Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar OB Rp. 1.335.000
53. k.Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar OB Rp. 1.530.000
54. l.Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 OB Rp. 1.830.000
55. m.Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar OB Rp. 2.122.000 1.1.5 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
56. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta; OB Rp. 340.000
57. b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta; OB Rp. 420.000
58. c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta; OB Rp. 500.000
59. d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar; OB Rp. 570.000
60. e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar; OB Rp. 670.000
61. f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar; OB Rp. 770.000
62. g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar; OB Rp. 860.000
63. h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar; OB Rp. 1.090.000
64. i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar; OB Rp. 1.320.000
65. j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp 75 miliar; OB Rp. 1.550.000
66. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar; OB Rp. l.780.000
67. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar; OB Rp. 2.120.000
68. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar. OB Rp. 2.470.000 1.1.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Pembantu
69. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta; OB Rp. 260.000
70. b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta; OB Rp. 310.000
71. c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta; OB Rp. 370.000
72. d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar; OB Rp. 430.000
73. e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar; OB Rp. 500.000
74. f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar; OB Rp. 570.000
75. g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar; OB Rp. 640.000
76. h.Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar; OB Rp. 810.000
77. i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar; OB Rp. 980.000
78. j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar; OB Rp. 1.150.000
79. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar; OB Rp. 1.330.000
80. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar; OB Rp. 1.580.000
81. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar. OB Rp. 1.840.000 1.1.7 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pengelola)
82. a.Nilai aset dikelola diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar OB Rp. 500.000
83. b.Nilai aset dikelola diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar OB Rp. 600.000
84. c.Nilai aset dikelola diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar OB Rp. 700.000
85. d.Nilai aset dikelola diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar OB Rp. 800.000
86. e.Nilai aset dikelola diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar OB Rp. 900.000
87. f.Nilai aset dikelola diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar OB Rp. 1.000.000
88. g.Nilai aset dikelola diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar OB Rp. 1.200.000
89. h.Nilai aset dikelola diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar OB Rp. 1.350.000
90. i.Nilai aset dikelola diatas Rp 250 miliar OB Rp. 1.500.000 1.1.8 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah
91. a.Nilai aset dikelola diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar OB Rp. 350.000
92. b.Nilai aset dikelola diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar OB Rp. 400.000
93. c.Nilai aset dikelola diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar OB Rp. 500.000
94. d.Nilai aset dikelola diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar OB Rp. 600.000
95. e.Nilai aset dikelola diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar OB Rp. 700.000
96. f.Nilai aset dikelola diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar OB Rp. 800.000
97. g.Nilai aset dikelola diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar OB Rp. 900.000
98. h.Nilai aset dikelola diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar OB Rp. 1.100.000
99. i.Nilai aset dikelola diatas Rp 250 miliar OB Rp. 1.300.000 1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
  1. 1.Untuk pengadaan 1 s/d 50 paket, jumlah pejabat pengadaan 1 orang;
  2. 2.Untuk pengadaan 51 s/d 150 paket, jumlah pejabat pengadaan 2 orang;
  3. 3.Untuk pengadaan 151 s/d 300 paket, jumlah pejabat pengadaan 3 orang;
  4. 4.Untuk pengadaan diatas 300 paket, jumlah pejabat pengadaan 4 orang. 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB Rp. 400.000 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
100. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta; OP Rp. 850.000
101. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar; OP Rp. 1.020.000
102. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar; OP Rp. 1.270.000
103. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d Rp.5 miliar; OP Rp. 1.520.000
104. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar; OP Rp. 1.780.000
105. f.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar; OP Rp. 2.120.000
106. g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar; OP Rp. 2.450.000
107. h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar; OP Rp. 2.790.000
108. i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar; OP Rp. 3.130.000
109. j.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar; OP Rp. 3.580.000
110. k.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar. OP Rp. 4.030.000 1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang
111. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta; OP Rp. 760.000
112. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar; OP Rp. 920.000
113. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar; OP Rp. 1.140.000
114. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar; OP Rp. 1.370.000
115. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar; OP Rp. 1.600.000
116. f.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar; OP Rp. 1.910.000
117. g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar; OP Rp. 2.210.000
118. h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar; OP Rp. 2.520.000
119. i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar; OP Rp. 2.820.000
120. j.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar; OP Rp. 3.230.000
121. k.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar. OP Rp. 3.640.000 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)
122. a.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta; OP Rp. 480.000
123. b.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta; OP Rp. 600.000
124. c.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar; OP Rp. 720.000
125. d.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar; OP Rp. 910.000
126. e.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar; OP Rp. 1.090.000
127. f.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar; OP Rp. 1.270.000
128. g.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar; OP Rp. 1.510.000
129. h.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar; OP Rp. 1.750.000
130. i.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar; OP Rp. 1.990.000
131. j.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar; OP Rp. 2.230.000
132. k.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar; OP Rp. 2.560.000
133. l.Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp.250 miliar. OP Rp. 2.880.000 1.3. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA 1.3.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Tim Pansel seleksi JPT;
134. a.Menteri Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya; OJ Rp. 1.700.000
135. b.Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan; OJ Rp. 1.400.000
136. c.Pejabat Eselon I/yang disetarakan; OJ Rp. 1.200.000
137. d.Pejabat Eselon II/yang disetarakan; OJ Rp. 1.000.000
138. e.Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan. OJ Rp. 900.000 1.3.2 Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara
139. a.Pejabat Eselon I; OJ Rp. 600.000
140. b.Pejabat Eselon II; OJ Rp. 500.000
141. c.Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan. OJ Rp. 450.000 1.3.3 Honorarium Moderator Org/kali Rp. 400.000 1.3.4 Honorarium Pembawa Acara Org/kali Rp. 250.000 1.4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.4.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
142. a.Pengarah; OB Rp. 1.500.000
143. b.Penanggung Jawab; OB Rp. 1.250.000
144. c.Ketua; OB Rp. 1.000.000
145. d.Wakil Ketua; OB Rp. 850.000
146. e.Sekretaris; OB Rp. 750.000
147. f.Anggota. OB Rp. 750.000 1.4.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
148. a.Pengarah; OB Rp. 750.000
149. b.Penanggung Jawab; OB Rp. 700.000
150. c.Ketua; OB Rp. 650.000
151. d.Wakil Ketua; OB Rp. 600.000
152. e.Sekretaris; OB Rp. 500.000
153. f.Anggota. OB Rp. 500.000 1.4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.4.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
154. a.Ketua/Wakil Ketua; OB Rp. 250.000
155. b.Anggota. OB Rp. 220.000 1.5. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ DAN BERACARA 1.5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli Org/kali Rp. 1.500.000 1.5.2 Honorarium Beracara Org/kali Rp. 1.500.000 1.6. HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PNS 1.6.1 SLTA; OB Rp. 1.800.000 1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan; OB Rp. 2.000.000 1.6.3 Sarjana (S1); OB Rp. 2.200.000 1.6.4 Master (S2); OB Rp. 2.350.000 1.6.5 Doktor (S3). OB Rp. 2.700.000 1.7. HONORARIUM ROHANIAWAN 1.7.1 Honorarium Rohaniawan Pengambil Sumpah Jabatan OK Rp. 400.000 1.8. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JULNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE 1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penanggung jawab) Oter Rp. 300.000 1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Redaktur) Oter Rp. 275.000
156. a.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penyunting/Editor); Oter Rp. 250.000
157. b.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Design Grafis); Oter Rp. 150.000
158. c.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Fotografer); Oter Rp. 150.000
159. d.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Sekretariat); Oter Rp. 100.000
160. e.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penulis Artikel); Per Halaman Rp. 100.000
161. f.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Penanggung Jwb); Oter Rp. 300.000
162. g.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Redaktur); Oter Rp. 275.000
163. h.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Editor); Oter Rp. 250.000
164. i.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Design grafis); Oter Rp. 150.000
165. j.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Fotografer); Oter Rp. 150.000
166. k.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (Sekretariat); Oter Rp. 100.000
167. l.Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Penulis artikel). Per Halaman Rp. 100.000 1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Penanggung Jawab) OB Rp. 500.000
168. a.Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Redaktur); OB Rp. 450.000
169. b.Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Editor); OB Rp. 400.000
170. c.Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Admin); OB Rp. 350.000
171. d.Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Developer); OB Rp. 300.000
172. e.Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Pembuat Artikel). Per Halaman Rp. 100.000 1.9. HONORARIUM PENYELANGGARA UJIAN 1.9.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
173. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian; Naskah/ Pelajaran Rp. 150.000
174. b.Pengawas Ujian; OH Rp. 240.000
175. c.Pemeriksa Hasil Ujian. Siswa/ Mata Ujian Rp. 3.000 1.9.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
176. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian; Naskah/ Pelajaran Rp. 190.000
177. b.Pengawas Ujian; OH Rp. 270.000
178. c.Pemeriksa Hasil Ujian; Siswa/ Mata ujian Rp. 4.000 1.10 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN 1.10.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Per Butir Soal Rp. 100.000 1.10.2. Honorarium Telaah Butir Soal
179. a.Telaah Materi Soal; Per Butir Soal Rp. 45.000
180. b.Telaah Bahasa Soal. Per Butir Soal Rp. 20.000 1.11. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1.11.1. Honorarium Penceramah OJP Rp. 1.000.000 1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP Rp. 300.000 1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP Rp. 200.000 1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat MODUL Rp. 5.000.000 1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
181. a.Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Penanggung jawab); OK Rp. 450.000
182. b.Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Ketua/Wk.Ketua); OK Rp. 400.000
183. c.Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Sekretaris); OK Rp. 300.000
184. d.Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Anggota); OK Rp. 300.000
185. e.Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Penanggung jawab); OK Rp. 675.000
186. f.Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Ketua/Wk.Ketua); OK Rp. 600.000
187. g.Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Sekretaris); OK Rp. 450.000
188. h.Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Anggota); OK Rp. 450.000
189. i.Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Penanggung jawab); OK Rp. 900.000
190. j.Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Ketua/Wk.Ketua); OK Rp. 800.000
191. k.Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Sekretaris); OK Rp. 600.000
192. l.Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Anggota) OK Rp. 600.000 1.12. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
193. a.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pembina) OB Rp. 3.500.000
194. b.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Ketua) OB Rp. 2.500.000
195. c.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Wakil Ketua) OB Rp. 2.000.000
196. d.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretaris) OB Rp. 1.500.000
197. e.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Anggota) OB Rp. 1.300.000 1.13. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (anggota) OB Rp. 600.000 Untuk honorarium Non ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian/kontrak kerja dengan Kepala SKPD dibayarkan setinggi-tingginya sebesar Upah Minimum Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  1. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
198. a.Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
199. b.Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
200. c.Pengumandahan (deta sering);
201. d.Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
202. e.Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
203. f.Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
204. g.Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
205. h.Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
206. i.Mengikuti pendidikan dan pelatihan Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
207. a.Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
208. b.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
209. c.Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
210. d.Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
211. a.Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota);dan
212. b.Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota Adapun kota yang dimaksud adalah daerah didalam kota/kabupaten pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah provinsi Contoh :  Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Sampang dari pusat pemerintahan (Kecamatan Sampang) ke Kecamatan Ketapang maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan sampai dengan 8 (delapan) jam.  Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan (Kecamatan Sampang) ke Kabupaten Bangkalan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
213. a.Uang Harian;
214. b.Biaya Transport;
215. c.Biaya Penginapan; dan
216. d.Uang Representasi Perjalanan Dinas Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :
  1. 1.Uang harian;
  2. 2.Uang Representasi; dan
  3. 3.Biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
  4. 1.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
217. a.Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
218. b.Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak mendapatkan uang makan/uang saku. Apabila menggunakan kendaraan dinas dan telah diberikan BBM, maka tidak diberikan uang transport lokal.
219. c.Perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam diatur sebagai berikut :  Apabila menggunakan kendaraan umum diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp100.000,00 dan uang makan/uang saku sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).  Apabila menggunakan kendaraan dinas yang telah diberikan BBM, tidak diberikan uang transportasi lokal, hanya mendapatkan uang makan/uang saku sebesar Rp60.000,00
220. d.Pemberian uang harian perjalanan dinas dalam kota (huruf b dan c) bersifat lumpsum, berlaku untuk ASN dan Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
221. e.Pemberian BBM untuk kendaraan dinas (dalam kota) mengacu pada Tabel Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan (Tabel 2.6)
222. f.Uang harian masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah kabupaten sampang (dalam kota) diatur sebagai berikut : Tabel 1.2 SATUAN UANG HARIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG (DALAM KOTA) NO KABUPATEN KECAMATAN SATUAN UANG HARIAN (lumsump)
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Kab. Sampang Kec. Sampang Org/Kali Rp. 65.000 2 Kab. Sampang Kec. Torjun Org/Kali Rp. 65.000 3 Kab. Sampang Kec. Camplong Org/Kali Rp. 65.000 4 Kab. Sampang Kec. Pangarengan Org/Kali Rp. 65.000 5 Kab. Sampang Kec. Omben Org/Kali Rp. 65.000 6 Kab. Sampang Kec. Jrengik Org/Kali Rp. 65.000 7 Kab. Sampang Kec. Kedungdung Org/Kali Rp. 65.000 8 Kab. Sampang Kec. Robatal Org/Kali Rp. 75.000 9 Kab. Sampang Kec. Tambelangan Org/Kali Rp. 75.000 10 Kab. Sampang Kec. Karang Penang Org/Kali Rp. 75.000 11 Kab. Sampang Kec. Ketapang Org/Kali Rp.100.000 12 Kab. Sampang Kec. Sreseh Org/Kali Rp.100.000 13 Kab. Sampang Kec. Banyuates Org/Kali Rp.100.000 14 Kab. Sampang Kec. Sokobanah Org/Kali Rp.100.000 15 Kab. Sampang Pulau Mandangin Org/Kali Rp.100.000 Bantuan transportasi lokal Masyarakat untuk kegiatan sosialisasi yang bertempat di kecamatan yang sama dapat diberikan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
1. g.Perjalanan dinas luar kota bagi Masyarakat/Non ASN/Sopir Eselon II (Non ASN)/Sopir Operasional Pengawasan APIP (Non ASN) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang dan dianggarkan di dalam DPA SKPD diberikan uang harian setinggi-tingginya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. h.Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Bupati), Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Wakil Bupati) dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten (Istri Sekda) disetarakan dengan Eselon II tanpa uang representasi.
3. i.Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota/luar kota yang melebihi 8 (delapan) jam. Uang harian Bimtek hanya diberikan pada saat pelaksanaan Bimtek sedangkan uang harian keberangkatan dan kepulangan dari Bimtek diberikan uang harian luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk mengikuti Bimtek (untuk ASN) terinci sebagai berikut : Tabel 1.3 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN MENGIKUTI DIKLAT/BIMTEK (UNTUK ASN) NO PROVINSI/TUJUAN SATUAN LUAR KOTA DIKLAT
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Aceh OH Rp 360.000 Rp 110.000 2 Sumatera Utara OH Rp 370.000 Rp 110.000 3 Riau OH Rp 370.000 Rp 110.000 4 Kepulauan Riau OH Rp 370.000 Rp 110.000 5 Jambi OH Rp 370.000 Rp 110.000 6 Sumatera Barat OH Rp 380.000 Rp 110.000 7 Sumatera Selatan OH Rp 380.000 Rp 110.000 8 Lampung OH Rp 380.000 Rp 110.000 9 Bengkulu OH Rp 380.000 Rp 110.000 10 Bangka Belitung OH Rp 410.000 Rp 120.000 11 Banten OH Rp 370.000 Rp 110.000 12 Jawa Barat OH Rp 430.000 Rp 130.000 13 Dki Jakarta OH Rp 530.000 Rp 160.000 14 Jawa Tengah OH Rp 370.000 Rp 110.000 15 D.I Yogyakarta OH Rp 420.000 Rp 130.000 16 Jawa Timur OH Rp 410.000 Rp 120.000 17 Bali OH Rp 480.000 Rp 140.000 18 Nusa Tenggara Barat OH Rp. 440.000 Rp 130.000 19 Nusa Tenggara Timur OH Rp 430.000 Rp 130.000 20 Kalimatan Barat OH Rp 380.000 Rp 110.000 21 Kalimantan Tengah OH Rp 360.000 Rp 110.000 22 Kalimantan Selatan OH Rp 380.000 Rp 110.000 23 Kalimantan Timur OH Rp 430.000 Rp 130.000 24 Kalimantan Utara OH Rp 430.000 Rp 110.000 25 Sulawesi Utara OH Rp 370.000 Rp 110.000 26 Gorontalo OH Rp 370.000 Rp 110.000 27 Sulawesi Barat OH Rp 410.000 Rp 120.000 28 Sulawesi Selatan OH Rp 430.000 Rp 130.000 29 Sulawesi Tengah OH Rp 370.000 Rp 110.000 30 Sulawesi Tenggara OH Rp 380.000 Rp 110.000 31 Maluku OH Rp 380.000 Rp 110.000 32 Maluku Utara OH Rp 430.000 Rp 130.000 33 Papua OH Rp 580.000 Rp 170.000 34 Papua Barat OH Rp 480.000 Rp 140.000 Sedangkan uang harian dalam rangka Diklat ke luar kota untuk Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemkab Sampang serta masyarakat dalam rangka melaksanakan program pemerintah daerah diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

2.Uang Harian Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci sebagai berikut: Tabel 1.4 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)

(1)(2) (3) (4) (5) 1 PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH Rp. 250.000 Rp. 125.000 2 PEJABAT ESELON II OH Rp. 150.000 Rp. 75.000 B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut : Tabel 1.5 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO PROVINSI SAT UAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH/KETUA DPRD ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/GOL IV PEJABAT ESELON IV/GOL III GOLONGAN I/II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 ACEH OH Rp 4.420.000 Rp 3.526.000 Rp 1.294.000 Rp 556.000 Rp 556.000 2 SUMATERA UTARA OH Rp 4.960.000 Rp 1.518.000 Rp 1.100.000 Rp 530.000 Rp 530.000 3 RIAU OH Rp 3.820.000 Rp 3.119.000 Rp 1.650.000 Rp 852.000 Rp 852.000 4 KEPULAUAN RIAU OH Rp 4.275.000 Rp 1.854.000 Rp 1.037.000 Rp 792.000 Rp 792.000 5 JAMBI OH Rp 4.000.000 Rp 3.337.000 Rp 1.212.000 Rp 580.000 Rp 580.000 6 SUMATERA BARAT OH Rp 5.236.000 Rp 3.332.000 Rp 1.353.000 Rp 650.000 Rp 650.000 7 SUMATERA SELATAN OH Rp 5.850.000 Rp 3.083.000 Rp 1.571.000 Rp 861.000 Rp 861.000 8 LAMPUNG OH Rp 4.491.000 Rp 2.067.000 Rp 1.140.000 Rp 580.000 Rp 580.000 9 BENGKULU OH Rp 2.071.000 Rp 1.628.000 Rp 1.546.000 Rp 630.000 Rp 630.000 10 BANGKA BELITUNG OH Rp 3.827.000 Rp 2.838.000 Rp 1.957.000 Rp 622.000 Rp 622.000 11 BANTEN OH Rp 5.725.000 Rp 2.373.000 Rp 1.000.000 Rp 718.000 Rp 718.000 12 JAWA BARAT OH Rp 5.381.000 Rp 2.755.000 Rp 1.006.000 Rp 570.000 Rp 570.000 13 DKI JAKARTA OH Rp 5.850.000 Rp 1.490.000 Rp 992.000 Rp 730.000 Rp 730.000 14 JAWA TENGAH OH Rp 4.242.000 Rp 1.480.000 Rp 954.000 Rp 600.000 Rp 600.000 15 D.I YOGYAKARTA OH Rp 5.017.000 Rp 2.695.000 Rp 1.384.000 Rp 845.000 Rp 845.000 16 JAWA TIMUR OH Rp 4.400.000 Rp 1.605.000 Rp 1.076.000 Rp 664.000 Rp 664.000 17 BALI OH Rp 4.890.000 Rp 1.946.000 Rp 990.000 Rp 910.000 Rp 910.000 18 NUSA TENGGARA BARAT OH Rp 3.500.000 Rp 2.648.000 Rp 1.418.000 Rp 580.000 Rp 580.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 3.000.000 Rp 1.493.000 Rp 1.355.000 Rp 550.00 Rp 550.00 NO PROVINSI SAT UAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH/KETUA DPRD ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/GOL IV PEJABAT ESELON IV/GOL III GOLONGAN I/II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 20 KALIMATAN BARAT OH Rp 2.654.000 Rp 1.538.000 Rp 1.125.000 Rp 538.000 Rp 538.000 21 KALIMANTAN TENGAH OH Rp 4.901.000 Rp 3.391.000 Rp 1.160.000 Rp 659.000 Rp 659.000 22 KALIMANTAN SELATAN OH Rp 4.797.000 Rp 3.316.000 Rp 1.500.000 Rp 540.000 Rp 540.000 23 KALIMANTAN TIMUR OH Rp 4.000.000 Rp 2.188.000 Rp 1.507.000 Rp 804.000 Rp 804.000 24 KALIMANTAN UTARA OH Rp 4.000.000 Rp 2.188.000 Rp 1.507.000 Rp 804.000 Rp 804.000 25 SULAWESI UTARA OH Rp 4.919.000 Rp 2.290.000 Rp 924.000 Rp 782.000 Rp 782.000 26 GORONTALO OH Rp 4.168.000 Rp 2.549.000 Rp 1.431.000 Rp 764.000 Rp 764.000 27 SULAWESI BARAT OH Rp 4.076.000 Rp 2.581.000 Rp 1.075.000 Rp 704.000 Rp 704.000 28 SULAWESI SELATAN OH Rp 4.820.000 Rp 1.550.000 Rp 1.020.000 Rp 732.000 Rp 732.000 29 SULAWESI TENGAH OH Rp 2.309.000 Rp 2.027.000 Rp 1.567.000 Rp 951.000 Rp 951.000 30 SULAWESI TENGGARA OH Rp 2.475.000 Rp 2.059.000 Rp 1.297.000 Rp 786.000 Rp 786.000 31 MALUKU OH Rp 3.467.000 Rp 3.240.000 Rp 1.048.000 Rp 667.000 Rp 667.000 32 MALUKU UTARA OH Rp 3.440.000 Rp 3.175.000 Rp 1.073.000 Rp 600.000 Rp 600.000 33 PAPUA OH Rp 3.859.000 Rp 3.318.000 Rp 2.521.000 Rp 829.000 Rp 829.000 34 PAPUA BARAT OH Rp 3.872.000 Rp 3.212.000 Rp 2.056.000 Rp 718.000 Rp 718.000 Untuk Biaya penginapan masyarakat dan Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang disetarakan dengan Golongan II/I Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dilengkapi surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Penganggaran satuan biaya paket kegiatan rapat dianggarkan pada kode rekening belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan/atau belanja sewa hotel Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a.Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c.Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
d.Paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah/staf, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang, dengan satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor mengacu pada Tabel 1.6
b.Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci sebagai berikut : Tabel 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 ACEH OP Rp 346.000, Rp 403.000, Rp 1.075.000, Rp 749.000, 2 SUMATERA UTARA OP Rp 276.000, Rp 365.000, Rp 800.000, Rp 641.000, 3 RIAU OP Rp 225.000, Rp 335.000, Rp 690.000, Rp 560.000, 4 KEPULAUAN RIAU OP Rp 230.000, Rp 360.000, Rp 790.000, RP 590.000, 5 JAMBI OP Rp 271.000, Rp 364.000, Rp 1.008.000, Rp 635.000, 6 SUMATERA BARAT OP Rp 245.000, Rp 310.000, Rp 987.000, Rp 555.000, 7 SUMATERA SELATAN OP Rp 268.000, Rp 384.000, Rp 860.000, Rp 652.000, 8 LAMPUNG OP Rp 261.000, Rp 373.000, Rp 836.000, Rp 634.000, 9 BENGKULU OP Rp 250.000, Rp 373.000 Rp 973.000 Rp 623.000, 10 BANGKA BELITUNG OP Rp 305.000, Rp 400.000, Rp 925.000, Rp 705.000,

11.BANTEN OP Rp 395.000, Rp 468.000, Rp 919.000, Rp 863.000, 12 JAWA BARAT OP Rp 426.000, Rp 530.000, Rp 1.110.000, Rp 956.000, 13 D.K.I. JAKARTA OP Rp 433.000, Rp 510.000, Rp 1.216.000, Rp 943.000, 14 JAWA TENGAH OP Rp 232.000, Rp 309.000, Rp 749.000, Rp 541.000, 15 D.I. YOGYAKARTA OP Rp 250.000, Rp 405.000, Rp 963.000, Rp 655.000, 16 JAWA TIMUR OP Rp 357.000, Rp 406.000, Rp 1.784.000, Rp 763.000, 17 BALI OP Rp 375.000, Rp 490.000, Rp 1.500.000, Rp 865.000, 18 NUSA TENGGARA BARAT OP Rp 368.000, Rp 530.000, Rp 1.001.000, Rp 898.000, 19 NUSA TENGGARA TIMUR OP Rp 308.000, Rp 388.000, Rp 1.088.000 Rp 696.000, 20 KALIMANTAN BARAT OP Rp 337.000, Rp 400.000, Rp 810.000, Rp 737.000, 21 KALI MANTAN TENGAH OP Rp 317.000, Rp 487.000, Rp 1.260.000, Rp 804.000, 22 KALIMANTAN SELATAN OP Rp 264.000, Rp 360.000, Rp 930.000, Rp 624.000, 23 KALIMANTAN TIMUR OP Rp 274.000, Rp 365.000, Rp 863.000, Rp 639.000, 24 KALIMANTAN UTARA OP Rp 274.000, Rp 350.000, Rp 848.000, Rp 624.000, 25 SULAWESI UTARA OP Rp 273.000, Rp 350.000, Rp 870.000, Rp 623.000, 26 GORONTALO OP Rp 215.000, Rp 393.000, Rp 1.338.000, Rp 608.000, 27 SULAWESI BARAT OP Rp 264.000, Rp 382.000, Rp 856.000, Rp 646.000, 28 SULAWESI SELATAN OP RP 290.000, RP 410.000, RP 1.574.000, Rp 700.000, 29 SULAWESI TENGAH OP Rp 283.000, Rp 389.000, Rp 1.013.000, Rp 672.000, 30 SULAWESI TENGGARA OP Rp 237.000, Rp 350.000, Rp 800.000, Rp 587.000, 31 MALUKU OP Rp 306.000, Rp 454.000, Rp 1.300.000, Rp 760.000, 32 MALUKU UTARA OP Rp 316.000, Rp 498.000, Rp 850.000, Rp 814.000, 33 PAPUA OP Rp 318.000, Rp 536.000, Rp 1.863.000, Rp 854 000, 34 PAPUA BARAT OP Rp 292.000, Rp 526.000, Rp 1.752.000, Rp 818.000, Tabel 1.7 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 ACEH OP Rp 300.000, Rp 330.000, Rp 772.000, Rp 630.000, 2 SUMATERA UTARA OP Rp 178.000, Rp 275.000, Rp 746.000, Rp 453.000, 3 RIAU OP Rp 185.000, Rp 245.000, Rp 591.000, Rp 430.000, 4 KEPULAUAN RIAU OP Rp 227.000, Rp 273.000, Rp 625.000, Rp 500.000, 5 JAMBI OP Rp 215.000, Rp 301.000, Rp 840.000, Rp 516.000, 6 SUMATERA BARAT OP Rp 173.000, Rp 240.000, Rp 663.000, Rp 413.000, 7 SUMATERA SELATAN OP Rp 218.000, Rp 293.000, Rp 745.000, Rp 511.000, 8 LAMPUNG OP Rp 216.000, Rp 270.000, Rp 640.000, Rp 486.000, 9 BENGKULU OP Rp 214.000, Rp 284.000, Rp 912.000, Rp 498.000, 10 BANGKA BELITUNG OP Rp 299.000, Rp 385.000, Rp 804.000, Rp 684.000, 11 BANTEN OP Rp 275.000, Rp 354.000, Rp 837.000, Rp 629.000, 12 JAWA BARAT OP Rp 331.000, Rp 398.000, Rp 822.000, Rp 729.000, 13 D.K. I. JAKARTA OP Rp 354.000, Rp 433.000, Rp l.197.000, Rp 787.000, 14 JAWA TENGAH OP Rp 191.000, Rp 263.000, Rp 675.000, Rp 454.000, 15 D.I. YOGYAKARTA OP Rp 210.000, Rp 310.000, Rp 750.000, Rp 520.000, 16 JAWA TIMUR OP Rp 338.000, Rp 395.000, Rp 1.352.000, Rp 733.000, 17 BALI OP Rp 330.000, Rp 441.000, Rp 1.182.000, Rp 771.000, 18 NUSA TENGGARA BARAT OP Rp 280.000, Rp 420.000, Rp 764.000, Rp 700.000, 19 NUSA TENGGARA TIMUR OP Rp 271.000, Rp 377.000, Rp 825.000, Rp 648.000, 20 KALIMANTAN BARAT OP Rp 250.000, Rp 331.000, Rp 664.000, Rp 581.000, 21 KALI MANTAN TENGAH OP Rp 242.000, Rp 340.000, Rp 1.031.000, Rp 582.000, 22 KALIMANTAN SELATAN OP Rp 194.000, Rp 295.000, Rp 734.000, Rp 489.000 23 KALIMANTAN TIMUR OP Rp 207.000, Rp 302.000, Rp 750.000, Rp 509.000, 24 KALIMANTAN UTARA OP Rp 207.000, Rp 302.000, Rp 750.000, Rp 509.000, 25 SULAWESI UTARA OP Rp 185.000, Rp 270.000, Rp 737.000, Rp 455.000, 26 GORONTALO OP Rp 175.000, Rp 250.000, Rp 1.299.000, Rp 425.000, 27 SULAWESI BARAT OP Rp 235.000, Rp 323.000, Rp 792.000, Rp 558.000, 28 SULAWESI SELATAN OP Rp 206.000, Rp 320.000, Rp 1.127.000, Rp 526.000, 29 SULAWESI TENGAH OP Rp 234.000, Rp 385.000, Rp 738.000, Rp 619.000, 30 SULAWESI TENGGARA OP Rp 195.000, Rp 295.000, Rp 688.000, Rp 490.000, 31 MALUKU OP Rp 253.000, Rp 346.000, Rp 724.000, Rp 599.000, 32 MALUKU UTARA OP Rp 169.000, Rp 354.000, Rp 669.000, Rp 523.000, 33 PAPUA OP Rp 293.000, Rp 478.000, Rp 990.000, Rp 771.000, 34 PAPUA BARAT OP Rp 284.000, Rp 421.000, Rp 1.120.000, Rp 705.000, 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci sebagai berikut : Tabel 1.8 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO PROVINSI SATUAN Fullboard di Luar Kota Fullboard di Dalam Kota Fullday/Halfdi dalam KOta RESIDENCE Dalam Kota
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 JAWA TIMUR OP Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 100.000 Rp 140.000 2 D.I Y0GYAKARTA OP Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 100.000 Rp 140.000

4.SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya sebagai berikut : Tabel 1.9 KENDARAAN DINAS PEJABAT NO URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1 PEJABAT ESELON I/PEJABAT NEGARA Unit Rp. 702.970.000 2 PEJABAT ESELON II Unit Rp. 472.468.000 Tabel 1.10 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) NO URAIAN SATUAN PICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 KENDARAAN OPERASIONAL Unit Rp. 212.608.000 Rp.313.761.000 Rp 468.830.000 Tabel 1.11 KENDARAAN OPERASIONAL BUS NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Roda 4 dan/atau Bus Kecil Unit Rp. 360.942.000 2 Roda 6 dan/atau Bus Sedang Unit Rp. 718.252.000 3 Roda 6 dan/atau Bus Besar Unit Rp 1.184.787.000 Tabel 1.12 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 (TIGA) NO URAIAN SATUAN OPERASIONAL LAPANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) 1 KENDARAAN RODA 2 Unit Rp. 30.767.000 Rp. 38.702.000 2 KENDARAAN RODA 3 Unit - Rp. 41.880.000 Pj. BUPATI SAMPANG Rudi Arifiyanto Ka. BPPKAD STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1.Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional;
2.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3.Satuan Biaya Konsumsi; dan
4.Satuan Biaya Pemeliharaan;
1.HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya diberikan berdasarkan pengklasifikasian jabatan, yaitu kualifikasi Jabatan minimal yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, keahlian, pengalaman kerja dan kediklatan. Dokumen yang harus dilengkapi dalam penentuan klasifikasi jabatan narasumber profesional meliputi :

a.Deskripsi Jabatan, berupa keterangan identitas jabatan seperti nama dari jabatan atau bagian dari struktur jabatan yang diduduki dalam organisasi tempat bekerja;
b.Spesifikasi Jabatan/Standar Kinerja Jabatan, berupa keterangan mengenai jabatan yang diduduki, syarat-syarat kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman dan keahlian yang diperlukan; dan
c.Curriculum Vitae, berupa dokumen mengenai riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan dan kualifikasi lainnya yang dimiliki oleh seseorang. Pemberian honorarium diberikan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1. LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Ka. BPPKAD Tabel 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1.1. Honorarium Narasumber OJ Rp. 1.700.000, 1.2. Honorarium Moderator OK Rp. 1.000.000, 1.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp. 750.000, 1.4. Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Nasional (termasuk transport dan akomodasi) OK Rp. 20.000.000, 1.5. Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Propinsi (termasuk transport dan akomodasi) OK Rp. 10.000.000, 1.6 Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Kabupaten (termasuk transport dan akomodasi) OK Rp. 3.000.000, Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut : Tabel 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

(1)(2) (3) (4) (5) 1 SURABAYA JAKARTA Rp. 5.466.000 Rp. 2.674.000 2 SURABAYA AMBON Rp. 8.803.000 Rp. 4.845.000 3 SURABAYA BALIKPAPAN Rp. 10.889.000 Rp. 5.113.000 4 SURABAYA BANDA ACEH Rp. 10.985.000 Rp. 5.744.000 5 SURABAYA BANDAR LAMPUNG Rp. 6.386.000 Rp. 3.123.000 6 SURABAYA BANDUNG Rp. 4.824.000 Rp. 2.856.000 7 SURABAYA BANJARMASIN Rp. 8.942.000 Rp. 4.385.000 8 SURABAYA BATAM Rp. 8.600.000 Rp. 4.300.000 9 SURABAYA BIAK Rp. 12.782.000 Rp. 7.081.000 10 SURABAYA DENPASAR Rp. 3.198.000 Rp. 1.979.000 11 SURABAYA JAMBI Rp. 7.883.000 Rp. 3.915.000 12 SURABAYA JAYAPURA Rp. 12.675.000 Rp. 7.231.000 13 SURABAYA KENDARI Rp. 11.103.000 Rp. 5.466.000 Ka. BPPKAD 14 SURABAYA KUPANG Rp. 6.749.000 Rp. 3.722.000 15 SURABAYA MAKASSAR Rp. 5.936.000 Rp. 3.433.000 16 SURABAYA MANADO Rp. 9.937.000 Rp. 5.262.000 17 SURABAYA MATARAM Rp. 3.829.000 Rp. 2.321.000 18 SURABAYA MEDAN Rp. 10.739.000 Rp. 5.134.000 19 SURABAYA PADANG Rp. 9.199.000 Rp. 4.364.000 20 SURABAYA PALANGKARAYA Rp. 8.696.000 Rp. 4.385.000 21 SURABAYA PALEMBANG Rp. 7.690.000 Rp. 3.744.000 22 SURABAYA PALU Rp. 6.878.000 Rp. 3.883.000 23 SURABAYA PANGKAL PINANG Rp. 7.284.000 Rp. 3.626.000 24 SURABAYA PEKAN BARU Rp. 9.241.000 Rp. 4.407.000 25 SURABAYA PONTIANAK Rp. 8.140.000 Rp. 4.204.000 26 SURABAYA TIMIKA Rp. 11.295.000 Rp. 6.589.000 27 SURABAYA DI. JOGYAKARTA Rp. 4.000.000 Rp. 3.000.000 Keterangan :

1.Tiket bisnis hanya diperuntukkan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD
2.Biaya tiket pesawat perjalan dinas dalam negeri pulang pergi (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil)
3.Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan.
4.Penganggaran biaya tiket pesawat dalam negeri (tiket ekonomi) ini berlaku untuk ASN/Non ASN/masyarakat yang mendapatkan penugasan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah 2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. Untuk efisiensi dan penghematan, perjalanan dinas dari kabupaten Sampang ke luar propinsi, biaya taksi hanya digunakan untuk :
1.Perjalanan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
2.Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kepulangan. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Keterangan :
1.Biaya taksi perjalan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil)
2.Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut : Ka. BPPKAD Tabel 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1 ACEH Orang/Kali Rp. 123.000 2 SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp. 232.000 3 RIAU Orang/Kali Rp. 94.000 4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp. 137.000 5 JAMBI Orang/Kali Rp. 147.000 6 SUMATERA BARAT Orang/Kali Rp. 190.000 7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rp. 128.000 8 LAMPUNG Orang/Kali Rp. 167.000 9 BENGKULU Orang/Kali Rp. 109.000 10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp. 90.000 11 BANTEN Orang/Kali Rp. 446.000 12 JAWA BARAT Orang/Kali Rp. 166.000 13 DKI JAKARTA Orang/Kali Rp. 256.000 14 JAWA TENGAH Orang/Kali Rp. 75.000 15 D.I YOGYAKARTA Orang/Kali Rp. 118.000 16 JAWA TIMUR Orang/Kali Rp. 194.000 17 BALI Orang/Kali Rp. 159.000 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali Rp. 231.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali Rp. 108.000 20 KALIMATAN BARAT Orang/Kali Rp. 135.000 21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp. 111.000 22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp. 150.000 23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp. 450.000 24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp. 102.000 25 SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp. 138.000 26 GORONTALO Orang/Kali Rp. 240.000 27 SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp. 313.000 28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp. 145.000 29 SULAWESI TENGAH Orang/Kali Rp. 165.000 30 SULAWESI TENGGARA Orang/Kali Rp. 171.000 31 MALUKU Orang/Kali Rp. 240.000 32 MALUKU UTARA Orang/Kali Rp. 215.000 33 PAPUA Orang/Kali Rp. 431.000 34 PAPUA BARAT Orang/Kali Rp. 182.000

1.Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2.Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost. Contoh 1 : Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a.Keberangkatan
1. 1.Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; Ka. BPPKAD
2. 2.Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
3. 3.Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.Kepulangan
1. 1.Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. 2.Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. 3.Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor). Contoh 2 : Saudara B sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :
a.Keberangkatan
1. 1.Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. 2.Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. 3.Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
b.Kepulangan
1. 1.Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. 2.Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. 3.Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor). 2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) DAN BIAYA RATA-RATA BBM
a.Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
b.Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama minimal 4 (empat) orang dapat dilakukan dengan sewa kendaraan. Ka. BPPKAD
c.Biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah dan aparatur sipil negara dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).
d.Satuan biaya transportasi darat juga digunakan dari tempat kedudukan ke bandara, terminal atau stasiun.
e.Satuan biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi dibayarkan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4
f.Biaya Rata-Rata BBM :
1. 1.Perjalan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi diberikan biaya BBM sebagai pengganti uang transportasi darat dengan standart 1 liter per 8 km;
2. 2.Jarak tempuh rata-rata dari sampang ke kota-kota dalam lingkup wilayah Jawa Timur, tercantum dalam tabel;
3. 3.Perjalan dinas ke luar Propinsi Jawa Timur yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, diberikan biaya BBM sesuai jarak tempuh dengan standart 1 liter/8 km;
4. 4.Tiket penyeberangan/jalan tol sesuai tarif dianggarkan/ melekat pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah dan pembiayaannya secara (at cost). Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) dan BBM untuk Pulang Pergi (PP) terinci pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT TUJUAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) NO KABUPATEN KABUPATEN/KOTA SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Kab. Sampang Kota. Surabaya Org/Kali Rp. 235.000 2 Kab. Sampang Kab. Banyuwangi Org/Kali Rp. 520.000 3 Kab. Sampang Kab. Blitar Org/Kali Rp. 490.000 4 Kab. Sampang Kab. Bojonegoro Org/Kali Rp. 460.000 5 Kab. Sampang Kab. Bondowoso Org/Kali Rp. 490.000 6 Kab. Sampang Kab. Gresik Org/Kali Rp. 460.000 7 Kab. Sampang Kab. Jember Org/Kali Rp. 495.000 8 Kab. Sampang Kab. Jombang Org/Kali Rp. 470.000 9 Kab. Sampang Kab. Kediri Org/Kali Rp. 470.000 10 Kab. Sampang Kab. Lamongan Org/Kali Rp. 460.000 11 Kab. Sampang Kab. Lumajang Org/Kali Rp. 496.000 12 Kab. Sampang Kab. Madiun Org/Kali Rp. 480.000 13 Kab. Sampang Kab. Magetan Org/Kali Rp. 488.000 14 Kab. Sampang Kab. Malang Org/Kali Rp. 463.000 15 Kab. Sampang Kab. Mojokerto Org/Kali Rp. 460.000 16 Kab. Sampang Kab. Nganjuk Org/Kali Rp. 480.000 17 Kab. Sampang Kab. Ngawi Org/Kali Rp. 470.000 18 Kab. Sampang Kab. Pacitan Org/Kali Rp. 520.000 19 Kab. Sampang Kab. Pasuruan Org/Kali Rp. 463.000 20 Kab. Sampang Kab. Ponorogo Org/Kali Rp. 490.000 21 Kab. Sampang Kab. Probolinggo Org/Kali Rp. 463.000 22 Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Org/Kali Rp. 475.000 Ka. BPPKAD 23 Kab. Sampang Kab. Situbondo Org/Kali Rp. 490.000 24 Kab. Sampang Kab. Trenggalek Org/Kali Rp. 480.000 25 Kab. Sampang Kab. Tuban Org/Kali Rp. 480.000 26 Kab. Sampang Kab. Tulungagung Org/Kali Rp. 480.000 27 Kab. Sampang Kota. Batu Org/Kali Rp. 477.000 28 Kab. Sampang Kota. Blitar Org/Kali Rp. 490.000 29 Kab. Sampang Kota. Bojonegoro Org/Kali Rp. 460.000 30 Kab. Sampang Kota. Kediri Org/Kali Rp. 470.000 31 Kab. Sampang Kota. Madiun Org/Kali Rp. 480.000 32 Kab. Sampang Kota. Malang Org/Kali Rp. 463.000 33 Kab. Sampang Kota. Mojokerto Org/Kali Rp. 460.000 34 Kab. Sampang Kota. Probolinggo Org/Kali Rp. 463.000 35 Kab. Sampang Kab. Bangkalan Org/Kali Rp. 150.000 36 Kab. Sampang Kab. Pamekasan Org/Kali Rp. 100.000 37 Kab. Sampang Kab. Sumenep Org/Kali Rp. 150.000 Tabel 2.5 SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH WILAYAH JAWA TIMUR UNTUK PULANG PERGI (PP) NO TUJUAN JARAK BBM (PP) NO TUJUAN JARAK BBM (PP)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Kota. Surabaya 100 Km 25 Liter 20 Kab. Ponorogo 283 Km 75 Liter 2 Kab. Banyuwangi 378 Km 100 Liter 21 Kab. Probolinggo 189 Km 50 Liter 3 Kab. Blitar 260 Km 65 Liter 22 Kab. Sidoarjo 120 Km 30 Liter 4 Kab. Bojonegoro 198 Km 50 Liter 23 Kab. Situbondo 284 Km 75 Liter 5 Kab. Bondowoso 281 Km 75 Liter 24 Kab. Trenggalek 280 Km 70 Liter 6 Kab. Gresik 120 Km 30 Liter 25 Kab. Tuban 193 Km 50 Liter 7 Kab. Jember 287 Km 75 Liter 26 Kab. Tulungagung 260 Km 65 Liter 8 Kab. Jombang 170 Km 45 Liter 27 Kota. Batu 199 Km 50 Liter 9 Kab. Kediri 220 Km 55 Liter 28 Kota. Blitar 260 Km 65 Liter 10 Kab. Lamongan 135 Km 35 Liter 29 Kota. Bojonegoro 198 Km 50 Liter 11 Kab. Lumajang 235 Km 60 Liter 30 Kota. Kediri 220 Km 55 Liter 12 Kab. Madiun 259 Km 65 Liter 31 Kota. Madiun 259 Km 65 Liter 13 Kab. Magetan 383 Km 100 Liter 32 Kota. Malang 179 Km 45 Liter 14 Kab. Malang 179 Km 45 Liter 33 Kota. Mojokerto 140 Km 35 Liter 15 Kab. Mojokerto 140 Km 35 Liter 34 Kota. Probolinggo 189 Km 50 Liter 16 Kab. Nganjuk 220 Km 55 Liter 35 Kab. Bangkalan 72 Km 20 Liter 17 Kab. Ngawi 271 Km 70 Liter 36 Kab. Pamekasan 40 Km 10 Liter 18 Kab. Pacitan 380 Km 95 Liter 37 Kab. Sumenep 102 Km 25 Liter 19 Kab. Pasuruan 150 Km 40 Liter Tabel 2.6 SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH WILAYAH DALAM DAERAH KABUPATEN SAMPANG UNTUK PULANG PERGI NO KABUPATEN KECAMATAN SATUAN BBM
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Kab. Sampang Kec. Sampang Liter 3 2 Kab. Sampang Kec. Torjun Liter 5 3 Kab. Sampang Kec. Camplong Liter 6 4 Kab. Sampang Kec. Pangarengan Liter 5 Ka. BPPKAD 5 Kab. Sampang Kec. Omben Liter 7 6 Kab. Sampang Kec. Jrengik Liter 7 7 Kab. Sampang Kec. Kedungdung Liter 7 8 Kab. Sampang Kec. Robatal Liter 10 9 Kab. Sampang Kec. Tambelangan Liter 10 10 Kab. Sampang Kec. Karang Penang Liter 11 11 Kab. Sampang Kec. Ketapang Liter 13 12 Kab. Sampang Kec. Sreseh Liter 12 13 Kab. Sampang Kec. Banyuates Liter 16 14 Kab. Sampang Kec. Sokobanah Liter 15 2.4. SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS Satuan bantuan transport Non PNS digunakan untuk bantuan biaya transportasi (PP) Non PNS yang bekerja di lingkungan pemkab Sampang dan masyarakat yang mengikuti Perjalanan Dinas ke luar kota di wilayah/di luar Propinsi Jawa Timur atas undangan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat. Bantuan transportasi luar kota non PNS dibayarkan secara lumsump. Rincian bantuan transportasi sebagai berikut : Tabel 2.7 SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS NO KABUPATEN KABUPATEN/KOTA SATUAN Uang Transport (PP) lumsump
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Kab. Sampang Kota. Surabaya Org/Kali Rp. 200.000 2 Kab. Sampang Kab. Banyuwangi Org/Kali Rp. 500.000 3 Kab. Sampang Kab. Blitar Org/Kali Rp. 300.000 4 Kab. Sampang Kab. Bojonegoro Org/Kali Rp. 400.000 5 Kab. Sampang Kab. Bondowoso Org/Kali Rp. 400.000 6 Kab. Sampang Kab. Gresik Org/Kali Rp. 275.000 7 Kab. Sampang Kab. Jember Org/Kali Rp. 400.000 8 Kab. Sampang Kab. Jombang Org/Kali Rp. 300.000 9 Kab. Sampang Kab. Kediri Org/Kali Rp. 350.000 10 Kab. Sampang Kab. Lamongan Org/Kali Rp. 300.000 11 Kab. Sampang Kab. Lumajang Org/Kali Rp. 300.000 12 Kab. Sampang Kab. Madiun Org/Kali Rp. 350.000 13 Kab. Sampang Kab. Magetan Org/Kali Rp. 375.000 14 Kab. Sampang Kab. Malang Org/Kali Rp. 300.000 15 Kab. Sampang Kab. Mojokerto Org/Kali Rp. 275.000 16 Kab. Sampang Kab. Nganjuk Org/Kali Rp. 300.000 17 Kab. Sampang Kab. Ngawi Org/Kali Rp. 350.000 18 Kab. Sampang Kab. Pacitan Org/Kali Rp. 400.000 19 Kab. Sampang Kab. Pasuruan Org/Kali Rp. 275.000 20 Kab. Sampang Kab. Ponorogo Org/Kali Rp. 350.000 21 Kab. Sampang Kab. Probolinggo Org/Kali Rp. 300.000 22 Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Org/Kali Rp. 275.000 23 Kab. Sampang Kab. Situbondo Org/Kali Rp. 350.000 24 Kab. Sampang Kab. Trenggalek Org/Kali Rp. 350.000 Ka. BPPKAD 25 Kab. Sampang Kab. Tuban Org/Kali Rp. 300.000 26 Kab. Sampang Kab. Tulungagung Org/Kali Rp. 350.000 27 Kab. Sampang Kota. Batu Org/Kali Rp. 300.000 28 Kab. Sampang Kota. Blitar Org/Kali Rp. 350.000 29 Kab. Sampang Kota. Bojonegoro Org/Kali Rp. 300.000 30 Kab. Sampang Kota. Kediri Org/Kali Rp. 300.000 31 Kab. Sampang Kota. Madiun Org/Kali Rp. 325.000 32 Kab. Sampang Kota. Malang Org/Kali Rp. 300.000 33 Kab. Sampang Kota. Mojokerto Org/Kali Rp. 275.000 34 Kab. Sampang Kota. Probolinggo Org/Kali Rp. 300.000 35 Kab. Sampang Kab. Bangkalan Org/Kali Rp. 150.000 36 Kab. Sampang Kab. Pamekasan Org/Kali Rp. 100.000 37 Kab. Sampang Kab. Sumenep Org/Kali Rp. 200.000 2.6 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat dibayarkan sesuai biaya riil (at cost). Apabila tidak diperoleh bukti riil, dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran riil. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci sebagai berikut : Tabel 2.8 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY) NO. IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN (at cost)
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali Rp. 284.000
2.Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali Rp. 284.000
3.Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali Rp. 300.000
4.Jakarta Kota Bogor Orang/Kali Rp. 300.000
5.Jakarta Kota Depok Orang/Kali Rp. 275.000
6.Jakarta Kota Tangerang Orang/Kali Rp. 286.000
7.Jakarta Kota Tangerang Selatan Orang/Kali Rp. 286.000
8.Jakarta Kab. Tangerang Orang/Kali Rp. 310.000
9.Jakarta Kepulauan Seribu Orang/Kali Rp. 428.000 Ka. BPPKAD
3.SATUAN BIAYA KONSUMSI 3.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

a.Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b.Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II, III, IV, Staf, Non PNS dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.10 Tabel 2.9 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT NO URAIAN SATUAN MAKAN KUDAPAN/ SNACK

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara (VIP) Orang/Kali Rp 110.000 Rp 49.000 2 Rapat > 2 jam Orang/Kali - Rp 17.500 3 Rapat ≥ 4 jam Orang/Kali Rp 30.000 Rp 17.500 3.2 SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN Satuan biaya konsumsi kegiatan lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan termasuk minuman untuk Aktivitas Kegiatan Lapangan :
1. a.Kegiatan Lapangan dalam penanganan Bencana Alam, kegiatan Sosial dan kegiatan Aktivitas kainnya
2. b.Makan Minum Pasien Rumah Sakit Umum Daerah
3. c.Makan Minum Pasien Rumah Inap di Puskesmas
4. d.Kegiatan aktivitas senam lapangan dan jalan jalan sehat Satuan Biaya Konsumsi kegiatan lapangan terinci pada sebagai berikut : Tabel 2.10 SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN NO URAIAN SATUAN MAKAN DAN MINUM
(1)(2) (3) (4) 1 Kegiatan Penanganan Bencana Alam/Kegiatan Sosial/Aktivitas Lapangan Dos Rp. 20.000 2 Makan Minum Pasien/Petugas Rumah Singgah Orang/Kali Rp. 15.000 3 Makan Minum Pasien VIP Orang/Kali Rp. 25.000 4 Makan Minum Prolanis Orang/Kali Rp. 15.000 5 Makan Minum Kegiatan Senam/JJS Orang/Kali Rp. 6.000 Ka. BPPKAD

4.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a.Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b.Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri setinggi-tingginya sebagai berikut : Tabel 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI NO KABUPATEN SATUAN GEDUNG BERTINGKAT GEDUNG TIDAK BERTINGKAT HALAMAN GEDUNG/ TAMAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 KAB. SAMPANG M2/Tahun Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 10.000 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1 Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2 Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Ka. BPPKAD Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya terinci pada Tabel sebagai berikut : Tabel 2.12 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Kepala Daerah/Ketua DPRD Unit/Tahun Rp 41.900.000 2 Pejabat Eselon II Unit/Tahun Rp 20.000.000 Tabel 2.13 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN SPEED BOAT URAIAN SATUAN RODA TIGA RODA EMPAT DOUBLE GARDAN/BUS MINI BUS/TRUCK SPEED BOAT
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Kendaraan Dinas Operasional Unit/TH Rp. 3.000.000 Rp 10.000.000 Rp 15.000.000 Rp 20.000.000 Rp 15.000.000 4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalamkondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel berikut: Tabel 2.14 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Inventaris Kantor / Mebelair Pegawai/Tahun Rp. 80.000 2 Personal Komputer Unit/Tahun Rp. 350.000 3 Printer Unit/Tahun Rp. 300.000 4 Server Unit/Tahun Rp. 1.000.000 5 AC Split Unit/Tahun Rp. 500.000 6 Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/Tahun Rp. 7.190.000 7 Genset 75 KVA Unit/Tahun Rp. 8.640.000 8 Genset 100 KVA Unit/Tahun Rp. 10.150.000 9 Genset 125 KVA Unit/Tahun Rp. 10.780.000 10 Genset 150 KVA Unit/Tahun Rp. 13.260.000 11 Genset 175 KVA Unit/Tahun Rp. 14.810.000 12 Genset 200 KVA Unit/Tahun Rp. 15.850.000 13 Genset 250 KVA Unit/Tahun Rp. 16.790.000 Ka. BPPKAD 14 Genset 275 KVA Unit/Tahun Rp. 17.760.000 15 Genset 300 KVA Unit/Tahun Rp. 20.960.000 16 Genset 350 KVA Unit/Tahun Rp. 22.960.000 17 Genset 450 KVA Unit/Tahun Rp. 25.620.000 18 Genset 500 KVA Unit/Tahun Rp. 31.770.000 Pj. BUPATI SAMPANG, Rudi Arifiyanto

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…