DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengatur mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang mencakup kriteria pemberian (beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya), tata cara penganggaran, penilaian tingkat kehadiran, hingga mekanisme pengurangan TPP berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas SEKDA Asisten PKR Kabag.Hukum Ka.BKPSDM Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7.Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; SEKDA Asisten PKR Kabag.Hukum Ka.BKPSDM
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah; SEKDA Asisten PKR Kabag.Hukum Ka.BKPSDM
25.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
26.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
27.Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 10);
28.Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 112). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Bupati adalah Bupati Sampang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satuatau beberapa program dan kegiatan.
6.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Sampang. SEKDA Asisten PKR Kabag.Hukum Ka.BKPSDM
8.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Sampang.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan
13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu organisasi Negara.
14.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
15.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Basic TPP adalah nilai rupiah yang dapat diberikan untuk setiap Kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan parameter dan menggunakan rumus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
18.Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah faktor yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suat Daerah dan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
19.Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah kinerja SEKDA Asisten PKR Kabag.Hukum Ka.BKPSDM penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan.
20.Penilaian Kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN.
21.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
22.Evaluasi Kinerja Periodik adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai.
23.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.
24.Cuti ASN selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP untuk meningkatkan:

a.disiplin pegawai;
b.motivasi dan produktivitas kinerja pegawai;
c.kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
d.kesejahteraan pegawai;

BAB III

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP DAN PENILAIAN TPP

Pasal 4

(1)Penetapan besaran TPP dilakukan berdasarkan penetapan besaran basic TPP yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
4. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus SEKDA Asisten PKR Kabag.Hukum Ka.BKPSDM sebagai berikut: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiscal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran TPP diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugasnya ASN dapat diberikan TPP.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.TPP berdasarkan Prestasi Kerja; dan
2. b.TPP berdasarkan Beban Kerja;
3. c.TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
4. d.TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
5. e.TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada seluruh ASN pada Perangkat Daerah yang berkinerja baik dan inovatif.
(2)Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh peluh jam perbulan).
(2)Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
(2)Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan kriteria SEKDA Asisten PKR Kabag.Hukum Ka.BKPSDM sebagai berikut :
1. a.Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
3. c.Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. d.Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
6. f.Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
(3)Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria kualifikasi ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
(2)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
(3)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik Daerah.
(2)Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. a.ASN penerima insentif atas pemungutan Pajak Daerah;
2. b.ASN penerima Tunjangan Profesi Guru;
3. c.ASN penerima Tunjangan Khusus Guru;
4. d.ASN penerima Tambahan Penghasilan Guru;
5. e.ASN penerima jasa pelayanan di bidang kesehatan;
(3)TPP yang diterima oleh ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e tidak mendapatkan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
(4)TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SEKDA Asisten PKR Kabag.Hukum Ka.BKPSDM

Pasal 11

(1)Pembayaran TPP ASN dilaksanakan minimal setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
(2)Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibayar berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
1. a.penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
2. b.penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…