DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 14 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : a. jaminan atas kepastian usaha dan bantuan ganti rugi gagal panen; b. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; c. pelaksanaan Asuransi Pertanian; d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; e. sertifikasi kompetensi; f. pembatasan pasar modern; g. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; h. penumbuhan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan; i. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; j. pemberian penghargaan; dan k. pengenaan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG. HUKUM KA. DISPERTA & KP Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124); SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG. HUKUM KA. DISPERTA & KP
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 02);
15.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5);
16.Peraturan Bupati Sampang Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 116). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.Bupati adalah Bupati Sampang.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten Sampang. SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG. HUKUM KA. DISPERTA & KP
8.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
10.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan di Daerah.
11.Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah petugas yang berperan dalam mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan OPT yang merusak pengembangan dan produksi tanaman.
12.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
13.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem di Daerah.
14.Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian adalah segala sesuatu sebagai alat penunjang untuk peningkatan produksi Pertanian.
15.Profil Petani adalah informasi atau data yang memuat paling sedikit luas lahan yang dikelola oleh petani, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani, jenis usaha lainnya yang diberdayakan oleh Petani.
16.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, topan dan tanah longsor.
17.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat di Daerah.
18.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
19.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan. SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG. HUKUM KA. DISPERTA & KP
20.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
22.Kelembagaan penyuluh adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
23.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
24.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
25.Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota di Daerah.
26.Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha di Daerah.
27.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
28.Sistem Peringatan Dini yang selanjutnya disingkat SPD adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberikan peringatan secepat mungkin tentang kemungkinan terjadinya bencana atau gangguan lainnya pada suatu tempat atau wilayah tertentu.
29.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
31.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
33.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar kebiasaan dan berdampak serius secara luas. SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG. HUKUM KA. DISPERTA & KP
34.Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai batas bawah pembelian gabah/beras dari petani oleh Badan Urusan Logistik untuk melindungi petani.
35.Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
36.Bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
37.Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat dan merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
38.Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi.
39.Asuransi Usaha Ternak Sapi yang selanjutnya disingkat AUTS adalah perjanjian antara petani peternak dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Ternak Sapi.
40.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a.jaminan atas kepastian usaha dan bantuan ganti rugi gagal panen;
b.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
c.pelaksanaan Asuransi Pertanian;
d.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
e.sertifikasi kompetensi;
f.pembatasan pasar modern;
g.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
h.penumbuhan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan;
i.peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
j.pemberian penghargaan; dan
k.pengenaan sanksi administratif. HUKUM KA. DISPERTA & KP

BAB III

JAMINAN ATAS KEPASTIAN USAHA DAN BANTUAN GANTI RUGI GAGAL PANEN SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG.

Pasal 3

Untuk menjamin kepastian usaha bagi petani, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian wajib:

a.Menetapkan Kawasan Usaha Tani berdasarkan RTRW serta kondisi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
b.Memberikan jaminan penyelenggaraan dan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
c.Melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT sebagai program Pemerintah Daerah;
d.Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
e.Memberikan pendampingan pengurusan perizinan usaha di bidang budidaya dan pengolahan hasil pertanian; dan
f.Memberikan akses kepada petani untuk mengikuti program asuransi pertanian.

Pasal 4

(1)Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kawasan pertanian yang digunakan untuk mengembangkan:
1. a.komoditas Pertanian prioritas Daerah;
2. b.komoditas Pertanian prioritas Provinsi; dan/atau
3. c.komoditas Pertanian prioritas Nasional.
(2)Penetapan Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan bidang Pertanian dengan memperhatikan:
1. a.kondisi dan potensi sumber daya alam;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.sumber daya buatan; dan
4. d.RTRW Daerah.
(3)Dalam mempertimbangkan penetapan Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Jaminan kepastian usaha dalam penyelenggaraan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG. HUKUM KA. DISPERTA & KP merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan melalui:

a.Jaminan penyelenggaraan dilakukan melalui penyelenggaraan AUTP untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Jaminan penyelenggaraan dilakukan melalui penyelenggaraan AUTS untuk melindungi peternak dari kematian dan kehilangan ternak sebagai akibat bencana alam, serangan wabah penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Jaminan Pemasaran.
d.Untuk melaksanakan pembelian secara langsung, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD dan atau Mitra Kerja yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 6

(1)Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilakukan melalui:
1. a.pembelian secara langsung;
2. b.penampungan hasil usaha tani; dan/atau
3. c.pemberian fasilitas akses pasar.
(2)Hasil Pertanian yang mendapat Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.padi, berupa gabah atau beras;
2. b.jagung;
3. c.kedelai;
4. d.cabai; dan
5. e.bawang merah.

Pasal 7

(1)Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan ketahanan pangan.
(2)Pembelian secara langsung hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.hasil Pertanian dalam Daerah;
2. b.Gapoktan harus sudah terdaftar didalam aplikasi sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian; dan
3. c.secara teknis memiliki kualitas yang baik.
(3)Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(4)Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan/atau ketersediaan anggaran. SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG. HUKUM KA. DISPERTA & KP

Pasal 8

(1)Penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang pangan dan bidang Pertanian; atau
2. b.lumbung pangan masyarakat desa.
(2)Penampungan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lewat kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Daerah.

Pasal 9

Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a.promosi hasil Usaha Tani melalui akses media cetak maupun media elektronik Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
b.pemasaran komoditas Pertanian pada acara berskala Daerah, Provinsi dan Nasional; dan
c.fasilitasi akses pada e-catalog.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB.
(2)Bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan uang.
(3)Pemberian bantuan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.

Pasal 11

Jenis KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:

a.bencana alam;
b.serangan organisme pengganggu tumbuhan;
c.wabah penyakit hewan menular; dan/atau
d.dampak perubahan iklim. SEKDA ASISTEN PKR KA.BAG. HUKUM KA. DISPERTA & KP

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…