DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 14 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai berikut: Ketentuan Pasal 8 diubah , Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
9.Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 77);
10.Peraturan Bupati Sampang Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 134).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian Batik Trunojoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh semua ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian batik khas daerah atau batik Trunojoyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Odheng Busana Adat Sampang.
(3)Pakaian Dinas Harian batik khas daerah atau batik Trunojoyo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagaimana dalam lampiran, terdiri atas:
1. a.pola batik trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan/atau lengan pendek motif batik lengkap pola ringkel zig- zag lengan panjang/pendek dipakai Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.pola batik trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan/atau lengan pendak motif batik dikurangi 2 (dua) pola motif batik pada saku baju bawah dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran Pola ringkel zig-zag dipakai Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Pejabat Pelaksanan dan Fungsional.
(4)Jadwal penggunaan pakaian dinas harian batik trunojoyo sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pakaian Busana Adat Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh semua ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pakaian Busana Adat sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
1. a.rashoghan cakraningrat di gunakan oleh bupati dan wakil bupati;
2. b.rashoghan mangkubumi di gunakan oleh forkopinda dan eselon II; dan
3. c.rashoghan pongghaba digunakan oleh ASN eselon III, IV, fungsional dan pelaksana.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Busana Adat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Jadwal penggunaan pakaian Busana Adat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Penggunaan PIN logo branding daerah sebagaimana dimaskud Pasal 18 huruf h disematkan diatas papan nama.
(2)Model, jenis dan spesifikasi PIN logo branding daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)PIN logo branding sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan pada seragam Pakaian Dinas Harian Putih, Pakaian Dinas Harian Batik, Pakaian Dinas Harian Batik Trunojoyo, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang Pada tanggal : 14 Januari 2026 BUPATI SAMPANG, ttd SLAMET JUNAIDI Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 14 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd YULIADI SETIYAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026 NOMOR: 4

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 26

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati Sampang Nomor 134 Tahun 2022

Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 26

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati Sampang Nomor 134 Tahun 2022

Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2025