DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun 2026. Renja PD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah pada tahun 1999, membawa implikasi yang cukup luas pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di Daerah baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Dengan adanya otonomi Daerah, Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah secara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan di kabupaten/kota termasuk Kabupaten Semarang. Implikasi dari hal tersebut adalah Daerah bertanggung jawab atas semua perencanaan dan implementasi dari pembangunan Daerah masing-masing termasuk masalah pembiayaannya sesuai dengan kewenangannya. Akan tetapi merupakan sebuah kenyataan di lapangan bahwa Daerah tidak bisa melakukan perencanaan pembangunan dan implementasinya pada semua urusan/bidang tanpa mempertimbangkan kemampuan Daerah dalam hal pembiayaan serta dampak atau hasil dari urusan /bidang tersebut.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Bupati adalah Bupati Semarang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun 2026.

Pasal 4

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I berisi pendahuluan;
b.bab II berisi hasil evaluasi renja PD tahun lalu;
c.bab III berisi tujuan dan sasaran PD;
d.bab IV berisi Rencana Kerja dan pendanaan PD; dan
e.bab V berisi penutup.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 25 Agustus 2025 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 25 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 NO. PERANGKAT DAERAH

1.Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
2.Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
3.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang
4.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang
5.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang
6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang
8.Dinas Sosial Kabupaten Semarang
9.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang
10.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang
11.Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang
12.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang
15.Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang
16.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang
17.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang
19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang
20.Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
21.Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
22.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
23.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang
24.Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
25.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang
26.Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang NO. PERANGKAT DAERAH
27.Kecamatan Getasan
28.Kecamatan Tengaran
29.Kecamatan Susukan
30.Kecamatan Suruh
31.Kecamatan Pabelan
32.Kecamatan Tuntang
33.Kecamatan Banyubiru
34.Kecamatan Jambu
35.Kecamatan Sumowono
36.Kecamatan Ambarawa
37.Kecamatan Bawen
38.Kecamatan Bringin
39.Kecamatan Bergas
40.Kecamatan Pringapus
41.Kecamatan Bancak
42.Kecamatan Kaliwungu
43.Kecamatan Ungaran Barat
44.Kecamatan Ungaran Timur
45.Kecamatan Bandungan BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 I. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya pembangunan dibidang pendidikan. Dalam kerangka otonomi Daerah, pemenuhan amanah konstitusi tersebut membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang tahun 2026 merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun kegiatan secara terperinci sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, sehingga program kerja maupun rencana kerja dapat berjalan sesuai rencana. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang tahun 2026 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang tahun 2026 ini diharapkan dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2025