Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 848.802.330.500,-.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat; 2. Bupati adalah Kabupaten Seram Bagian Barat; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Barat; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 10. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional; 11. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan; 13. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; 15. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya; 16. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan; 17. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 848.802.330.500,- yang bersumber dari : a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.21.022.750.000,-(Dua puluh satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas : a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.920.942.599,-(Sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.820.675.306,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.895.102.095,- (Tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta seratus dua ribu Sembilan puluh lima rupiah ). (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.386.030.000,-(Empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah).
(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 812.454.580.500,- (Delapan ratus dua belas milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 792.951.131.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh dua milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 19.503.449.500,- (Sembilan belas milyar lima ratus tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
(1) Anggaran Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.325.000.000,-(Lima belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas : a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 15.325.000.000,-(Lima belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 870.052.330.500,- (Delapan ratus tujuh puluh milyar lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.
1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 702.296.049.880,- (Tujuh ratus dua milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja hibah; dan d. Belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 484.473.246.449,55,- (Empat ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah koma lima lima); (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 203.007.287.430,45 (Dua ratus tiga milyar tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah koma empat lima ); (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.815.516.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.277.466.900,- (Tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. Belanja modal aset tetap lainnya; (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah); (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.724.929.900,- (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah); (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.692.438.000,- (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); (5) Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.171.690.000,- (Tiga belas milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.538.409.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah).
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah).
Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 131.478.813.720,-(Seratus tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 131.478.813.970,- (Seratus tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
Membuka PDF…