Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) adalah lembaga vital yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga ini memegang peran krusial sebagai representasi negara di tingkat lokal, dengan mandat mewujudkan visi daerah yang "Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine". Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten SBB mencakup penetapan regulasi daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta implementasi program pembangunan yang berfokus pada sektor agro-marine. Warga berinteraksi dengan pemerintah daerah untuk berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan dan pengurusan pajak.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengemban mandat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan publik. Kehadiran lembaga ini sangat esensial sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat SBB.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten SBB meliputi aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan yang terarah. Seluruh aspek ini bertujuan untuk mewujudkan visi daerah yang "Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine".
Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten SBB mengimplementasikan program strategis yang berfokus pada pengembangan sektor agro-marine, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Intervensi ini juga mencakup pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Pemerintah Kabupaten SBB turut berkontribusi dalam isu nasional melalui peranannya sebagai salah satu lumbung pangan dan perikanan nasional. Partisipasi aktif dalam program-program pembangunan nasional seperti penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan juga menjadi bagian integral dari kontribusinya.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten SBB untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan dan perizinan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Lembaga ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan lembaga kunci dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya, dengan visi yang jelas untuk menjadi daerah maju berbasis agro-marine. Mandatnya yang luas dan peran aktifnya dalam isu nasional menegaskan signifikansi lembaga ini bagi masyarakat dan negara.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014
Peraturan ini menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran Tahun 2014.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa rertibusi, pendataan dan pendaftaran, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan, sanksi administrasi, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau penguranagan sanksi administratif, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 05 Tahun 2015
Peraturan ini menetapkan bahwa dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang diperoleh dari hasil mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air. NPAT ini ditetapkan sebagai dasar perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah. Besarnya NPAT tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Daerah ini mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.