DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Daerah Kabupaten Seram Bagian Barart;
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap di lingkungan Pemerintah Daerah oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS Daerah adalah Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah;
11.Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai;
12.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun;
13.Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja Pegawai;
14.Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai;
15.Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai;
16.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
17.Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara/output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus;
18.Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara;
19.Instansi Lain adalah Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
20.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
21.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

BAB II

PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

Pengelolaan Kinerja Pegawai terdiri atas:

a.perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
b.pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai;
c.penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai periodik dan evaluasi kinerja pegawai tahunan; dan
d.tindak lanjut hasil penilaian kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat menggunakan Sistem Informasi Kinerja Pegawai.

Pasal 4

[

(1)Perencanaan kinerja terdiri atas :
1. a.penyusunan; dan
2. b.penetapan SKP.
(2)Dalam proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi.
(1)Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses untuk menentukan:
1. a.rencana kinerja yang terdiri atas:
  1. 1.rencana hasil kerja Pegawai beserta ukuran ke berhasilan/indikator kinerja individu dan target; dan
  2. 2.perilaku kerja Pegawai yang diharapkan.
2. b.sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja Pegawai;
3. c.skema pertanggungjawaban kinerja Pegawai; dan
4. d.konsekuensi atas pencapaian kinerja Pegawai.
(2)Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi untuk penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak penyusunan rancangan perjanjian kinerja Unit Kerja.
(3)Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen SKP.

Pasal 5

(1)Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada:
1. a.perencanaan strategis;
2. b.perjanjian kinerja Unit Kerja;
3. c.organisasi dan tata kerja;
4. d.rencana kinerja Pimpinan;
5. e.kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Pegawai; dan
6. f.prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi/unit kerja/Pimpinan.
(2)Selain mengacu pada ketentuan sebagaiamana di maksud, pada ayat (1) penetapan dan klarifikasi Ekspektasi bagi PPPK agar dapat memperhatikan:
1. a.ketentuan dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi tematik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
2. b.dokumen perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan outcome, outcome antara, output, dan/atau layanan yang akan dihasilkan Pegawai.
(2)Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target atas rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.kuantitas;
2. b.kualitas;
3. c.waktu atau kecepatan penyelesaian hasil kerja; dan/atau
4. d.biaya.
(2)Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target atas rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

Pasal 7

(1)Perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 meliputi aspek:
1. a.orientasi pelayanan;
2. b.komitmen;
3. c.inisiatif kerja;
4. d.kerja sama; dan
5. e.kepemimpinan.
(2)Perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Nilai Dasar ASN yang menjadi standar perilaku kerja Pegawai.
(3)Standar perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.berorientasi pelayanan yang meliputi:
  1. 1.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  2. 2.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  3. 3.melakukan perbaikan tiada henti;
2. b.akuntabel yang meliputi:
  1. 1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  2. 2.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  3. 3.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
3. c.kompeten yang meliputi:
  1. 1.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  2. 2.membantu orang lain belajar; dan
  3. 3.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
4. d.harmonis yang meliputi:
  1. 1.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  2. 2.suka menolong orang lain; dan
  3. 3.membangun lingkungan kerja yang kondusif;
5. e.loyal yang meliputi:
  1. 1.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  2. 2.menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara; dan
  3. 3.menjaga rahasia jabatan dan negara;
6. f.adaptif yang meliputi:
  1. 1.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  2. 2.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
  3. 3.bertindak proaktif; dan
7. g.kolaboratif yang meliputi:
  1. 1.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  2. 2.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  3. 3.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
(4)Selain perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pimpinan dapat menetapkan Ekspektasi khusus atas perilaku kerja Pegawai didasarkan pada Nilai Dasar ASN.

Pasal 8

(1)Sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi dukungan:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.anggaran;
3. c.peralatan kerja;
4. d.pendampingan Pimpinan; dan/atau
5. e.sarana dan prasarana.
(2)Dalam hal sumber daya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan namun tidak terealisasi, Pimpinan dapat melakukan penyesuaian Ekspektasi.

Pasal 9

Skema pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a.jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kinerja Pegawai; dan
b.bukti kinerja yang diharapkan.

Pasal 10

Konsekuensi dalam pencapaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat berupa kesepakatan mengenai:

a.konsekuensi positif dalam hal capaian kinerja Pegawai memenuhi Ekspektasi Pimpinan; dan
b.konsekuensi negatif dalam hal capaian kinerja Pegawai tidak memenuhi Ekspektasi Pimpinan.

Pasal 11

(1)SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari.
(2)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai hasil Umpan Balik Berkelanjutan dan penugasan di tahun berjalan kepada ASN.
(3)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ASN dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…