DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Tugas dan Fungsi Posyandu; Bab lll Kepengurusan Posyandu; Bab lV Pembinaan dan Pengawasan; Bab V Pelaporan; Bab Vl Pendanaan Posyandu; Bab Vll Ketentuan Peralihan; Bab Vlll ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi Posyandu sebagai LKD;
c.bahwa Poyandu telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pos Pelayanan Terpadu, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan sehingga terhadap Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan . . .
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
6.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
7.Desa . . .
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan organisasi/lembaga kemsyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator perencana, pelaksana dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan posyandu.
10.Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan inovasi dalam pembangunan di Desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanaan di Posyandu.
11.Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencaaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa berdasarkan stndar pelayanan minimal.
12.Dinas adalah dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Serang.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 2

(1)Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
(2)Tugas . . .
(2)Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum;
4. d.perumahan rakyat;
5. e.ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.

Pasal 3

(1)Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa;
3. c.pengutan pemanfaatan literasi digital; dan
4. d.identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
(2)Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
1. a.penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia:
2. b.penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
3. c.deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
4. d.rujukan ke unit kesehatan desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
5. e.pemantauan . . .
6. e.pemantauan prilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
7. f.penjangkauan akses yang terdiri dari: 1) imunisasi; 2) vitamin A; dan 3) tablet tambah darah; di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
1. a.edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Desa;
2. b.identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
3. c.pemeliharaan jaringan air pedesaaan;
4. d.identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
5. e.identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
(4)Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi dukungan:
1. a.identifikasi penyedian dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
2. b.komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
(5)Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
1. a.penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
2. b.melakukan komunkasi, informasi dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
3. c.pencegahan . . .
4. c.pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
5. d.pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
6. e.pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanaan lingkungan
(6)Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
1. a.komunikasi, informasi dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
2. b.identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejehteraan keluarga; dan
3. c.memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung:

a.penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b.peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
c.penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
d.menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
e.peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
f.peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

KEPENGURUSAN POSYANDU

Pasal 5

(1)Posyandu berkedudukan di Desa setempat.
(2)Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
(3)Posyandu yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas untuk mendapatkan nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
1. a.keberadaanya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
2. b.memiliki kepengurusan yang tetap;
3. c.memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
4. d.tidak berafiliasi kepada partai politik.
(2)Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa.
(3)Dalam hal pemerintah Desa tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan fasilatas lainnya.

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader. Pasal . . .

Pasal 8

(1)Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara; dan
4. d.ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat desa setempat dengan kriteria:
1. a.memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. b.dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
3. c.bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
4. d.bisa membaca dan menulis huruf latin;
5. e.berdomisili di Desa setempat; dan
6. f.sehat jasmani dan rohani.
(3)Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
(4)Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
(5)Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(6)Masa Jabatan Pengurus dan Kader Posyandu mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
1. a.logo;
2. b.duaja;
3. c.vandel;
4. d.lencana;
5. e.mars;
6. f.kop surat;
7. g.stempel;
8. h.papan nama;
9. i.seragam; dan
10. j.plakat.
(2)Ketentuan . . .
(2)Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengurus Posyandu bertugas:

a.menyusun perencanaan dan pengusulan program, kegiatan dan sub kegiatan kepada Pemerintah Desa;
b.melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Posyandu;
c.melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat desa dalam pelaksanaan proram, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022