DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan; b. susunan organisasi; c. keanggotaan; d. tata kerja; e. pengangkatan dan pemberhentian; f. sekretariat. g. hak dan kewajiban; h. evaluasi dan pelaporan; dan 1. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, memerlukan langkah- langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui, pengkajian, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;
b.bahwa <la.lam rangka mencapai tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah diperlukan Satuan Tugas (Satgas) yang professional dan independent untuk percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Pengendalian Pembangunan Daerah, Kajian Strategis dan Investigasi Khusus;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180; cjj ?.
2.Undong-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemcrinlohon Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik JndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nornor194);
4.Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6402);
5.Peraturan Presiden Nornor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pernbangunan dan Investigasi Khusus (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 355);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); • J I' ruhu nn I oemh Kn bu pa ten Scru o..n Nornor 9 Tahun 2024 t ntnng Rcncnna Pcmhangunun Jnngko Ponjang Dncrnh Tn.hun 2025-2045 (Lcmharan Daerah l<o:bupatcn Sorny011 Tuhun 2024 Nomor 69, Tambah an Lcmbaran Dacrah J<abuputcn Scruyun Nomor 98) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH, KAJIAN STRATEGIS DAN INVESTIGASI KHUSUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan visi dan misi kepala daerah selama periode 5 (lima) tahun. 8 . So1unn Tu.gn~ Peng ndnlistn Pembangunnn Docroh , 'Kllji"n Sll'at ·gio dnn lrwcstlg1-.wi Khueuo oclanjulnya dh1ingknl STPPDl<SIK ndoJo.h satunn tugae yang dihcnluk untuk mcmos likan efcktivitas percncanaan, pc1nksononn, scrtn cvnluasi pcmbangunan daerah mclnJui mckanisme pengcndoJian, investigasi, dan kajian stmtegis. 9 . Anggoran Pcndnpat.an clan Belanja Oaerah, selanjutnya disingkal APBD adalah rencana keuangan tahunan pemcrintahan daerah yang djbahas dan disetujw bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu Bupati memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional serta percepatan capaian visi misi dan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan;
b.susunan organisasi;
c.keanggotaan;
d.tata kerja;
e.pengangkatan dan pemberhentian;
f.sekretariat.
g.hak dan kewajiban;
h.evaluasi dan pelaporan; dan
1. 1.pendanaan. •

(1)
(2)DAD lU p.JtMDB TUKAN, KEDtTDVKAH, TUOA8, FUN081 DAN KEW&NANOAH D•1l•n Kuatu PembentuJtan dan Kedudukan Paaal 5 Oalom rnngku mendukung penyelenggaraan pcmcrintahnn dun pembnngunnn dnernh sesuni dengan vii:1i dnn misi Bupnti scl>agaimana tertuang dalam RPJMD, dibentuk STPPDKSIK. STPPDl{SIK bukan merupakan Perangkat Daerah yang diisi oleh tenaga ahli yang propesional dan independen bertugas membantu Bupati dalam percepatan pembangunan daerah .
(3)STPPDKSIK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

STPPDKSIK bertugas untuk:

a.memberikan dukungan teknokratis kepada Bupati dalam perumusan kebijakan strategis daerah;
b.membantu koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan;
c.melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan daerah serta memberikan rekomendasi strategis kepada Bupati;
d.melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program prioritas daerah agar sesuai dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan;
e.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan serta memberikan masukan untuk perbaikan program kerja pemerintahan daerah; dan
f.melakukan investigasi terhadap indikasi penyimpangan, ketidaksesuaian, atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik. .. • • Paaal 7 Sl'PPl)KSIK mcmiliki fungsi, scbngai bcrikut: n, pcrumusan dan analisis kebijakan berdasarkan kajian teknis yang komprehensff dan berbasis data;
h.pcrccpatan implcmcntasi kebijakan serta program priorita~ ynng lclah ditetapkan Bupati;
c.fasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daemh, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya guna mcningkatkan efektivitas tata kelola pemcrintahan;
d.monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta pcngukuran capaian kinerja pembangunan daerah;
e.pengawasan independen dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah; dan
f.identifikasi dan investigasi hal khusus terhadap dugaan penyimpangan, hambatan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan integritas tata kelola pemerintahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, STPPDKSIK memiliki kewenangan sebagai berikut:

a.mengundang rapat dengan perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
b.menghadiri pada rapat yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati;
c.memberikan rekomendasi kepada bupati terkait kebijakan strategis dan program prioritas daerah berdasarkan hasil kajian dan analisis yang komprehensif;
d.mengakses dan mengolah data serta informasi yang diperlukan dari perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung efektivitas perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bupati;
e.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
f.mengusulkan langkah-langkah percepatan serta inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati; • 'I g, m ml riknn masukan don oluns tcrho<lop k[n rjn t~rnnslrnt dncmh dnlom m lnksnnnknn k l,IJ1tknn ynng k1nh t_lh, 1opkim olch Oupnli; h . 111 lnkukon 1>emnnfllui n, in c tignsl, clan pengnwasan indc 1> mien icrhndnp I lnksononn kcbljakon, program, don proyck s tratcgi. gunn mcmostikon nku n t:abilitas, trnn spomn si, scrtn mcndctcksi potcnsi penyimpangnn otnu kcndalo yn ng dopnt mcnghambat pembangu nnn docroh; don
i.mcnyompoiknn lnporon bcrkaln kcpadn bupati terkait pcrkembnngnn pelaksanann tugas, kendala yang dihndnpi, hosil investigosi terhadap inclikasi ketidaksesuaian kebijaka n, serta rekomendasi perbaikan guna opti malisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1)Susunan organisasi STPPDKSIK terdiri dari: a . Ketua Satgas;
1. b.Ketua Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
2. c.Ketua Bidang Kajian Strategis dan Investigasi Khusus;dan
3. d.Anggota Bidang.
(2)Susunan organisasi STPPDKSIK ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

STPPDKSIK beranggotakan sejumlah Tenaga Profesional sesuai kebutuhan dan analisis organisasi.

Pasal 11

Persyaratan dapat diangkat menjadi anggota STPPDKSIK adalah:

a.warga negara indonesia;
b.pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
c.tidak berstatus ASN;
d.mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
e.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. • • 8 BABV TATA KBRJA Paul 12

(1)Lninnyl\ guno mcmastlkan Dalom melaksanakan tugasnyn, STPPDKSIK wajib mencrapkan prinsip koordituu1i, intcgrnsi, dnn sinkronisasi sccara efektif dcngnn pcrangkot dneroh, instansi pemerintah , serta pcmongku kepenlingnn keselarasan kebijakan dan program pcmlmngunan daerah.
(2)1-lasil kajian, analisis kebijakan, serta rekomendasi strategis yang disusun oleh STPPDKSIK disampaikan secru·a langsung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan daerah.
(3)STPPDKSIK wajib menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan analisis serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan berbasis pada data yang valid, kajian yang mendalam, serta mempertimbangkan kepentingan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(4)Dalam pelaksanaan tugasnya, STPPDKSIK dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan.
(5)Dalam pelaksanaan tugasnya, STPPDKSIK dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga lainnya sesuai bidangnya yang ditugaskan oleh Bupati. BABVI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1)STPPDKSIK diangkat oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)STPPDKSIK diangkat oleh Bupati atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
(3)Pemberhentian STPPDKSIK sesuai dengan waktu berakhimya Periode Bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kerja. • • 9 l4l lain pcmbcrhcntian scbogolmano dimaksud pada ayat
(3), STPPDKSII< diberhcnlikon opa blla :
1. a.mcninggal dunin;
2. b.mcngundurkon cliri;
3. c.sakil schingga tidak da pat lagi bckerja; dan
4. d.tidak lo.gi mcmenuhi syarat sebagai STPPDKSIK sebagaiman a dima ksud dalam PasaJ 11 .
(1)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi STPPDKSIK dibentuk Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(4)Kepala Sekretariat sebagaimana climaksud pada ayat (3) dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…