Pemerintah Kabupaten Seruyan
Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung atas pengelolaan potensi daerah, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang adaptif, serta menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Seruyan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, mulai dari penyusunan peraturan daerah, penyediaan layanan kesehatan dan bantuan hukum, hingga perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta program prioritas nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan
Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung atas pengelolaan potensi daerah serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang adaptif.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, pemerintah daerah menyusun peraturan dan mengawasi kepatuhan, sedangkan dalam aspek pelayanan, pemerintah menyediakan berbagai layanan publik seperti kesehatan dan peningkatan pelayanan haji. Dari sisi program, ruang lingkupnya mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk program prioritas nasional.
Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki beberapa program strategis dengan intervensi yang jelas, seperti Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai target. Program lain adalah pembangunan Kampung Nelayan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberikan bantuan hukum dasar.
Pemerintah Kabupaten Seruyan berperan aktif dalam isu-isu nasional, terutama dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kontribusinya meliputi pelaksanaan program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penurunan kemiskinan. Selain itu, Kabupaten Seruyan turut serta dalam upaya pengendalian inflasi daerah dan program penurunan stunting sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk berbagai layanan, termasuk pengurusan dokumen hukum dan konsultasi hukum sederhana melalui paralegal desa/kelurahan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat juga dapat berinteraksi dengan pemerintah daerah terkait program pembangunan di wilayahnya, seperti pembangunan Kampung Nelayan atau program koperasi, serta perizinan dan pengawasan kegiatan usaha.
Pemerintah Kabupaten Seruyan adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta berbagai inisiatif strategis, pemerintah daerah ini berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran aktifnya dalam isu-isu nasional menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang holistik, menjadikannya entitas yang responsif, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Kabupaten Seruyan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH; BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2019
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: a. Pendapatan Bersih Rp 1.126.581.199.242,13 b. Belanja dan Transfer Rp 1.039.448.271.728,80 Surplus/defisit Rp 87.132.927.513,33 c. Pembiayaan - Penerimaan Rp 283.619.174.164,60 - Pengeluaran Rp 6.500.000.000,00 Pembiayaan netto Rp 277.119.174.164,60
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari: 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kelembagaan Adat Dayak; 4. Pembentukan, Penetapan dan Pengukuhan Lembaga Adat Dayak; 5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Dayak; 6. Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab; 7. Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat; 8. Masa Jabatan Damang Kepala Adat; 9. Pemberhentian Damang Kepala Adat; 10. Sekretaris Damang Kepala Adat; 11. Penyelesaian sengketa; 12. Jenis Sanksi; 13. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak; 14. Mantir Adat; 15. Atribut Adat; 16. Rumah adat; 17. Musyawarat Adat Dayak Kedamangan; 18. Hak dan Kewajiban; 19. Hukum Adat Dayak; 20. Peran Serta Lembaga Adat Dayak dalam Pelestarian Budaya Daerah; 21. Pembianaan dan Hubungan Kerja Sama; 22. Penghargaan; 23. Pendanaan; 24. Larangan; 25. Sanksi; 26. Ketentuan Peralihan; dan 27. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2023
Ruang Lingkup yang menjadi pembahasan dalam peraturan daerah ini melingkupi: a. Asas, prinsip, maksud dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. Hak, kewajiban, peran serta masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, organisasi kemasyarakat, organisasi internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan: prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana; e. Kelembagaan, kerjasama, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. pendanaan dan pengelolaan bantuan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana dan bantuan; g. pemberian penghargaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; h. penegakan hukum berupa penataan sampai dengan penerapan sanksi-sanksi; administratif, perdata, pidana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2025
Ruang Lingkup peraturan bupati, terdiri dari: a. Pendanaan dan Pengelolaan; b. Pengalokasian; c. Tahapan dan Penyaluran; d. Penggunaan, Penambahan dan/atau Pengurangan ADD; e. Pelaporan; f. Sanksi; g. Pemantauan dan Evaluasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2019
1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 3. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX RETRIBUSI TERUTANG; BAB X PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN; BAB XV KEBERATAN; BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN; BAB XIX PELAKSANA DAN PENGAWASAN; BAB XX KETENTUAN PIDANA; BAB XXI PENYIDIKAN; BAB XXII KETENTUAN PENUTUP