DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup peraturan bupati, terdiri dari: a. Pendanaan dan Pengelolaan; b. Pengalokasian; c. Tahapan dan Penyaluran; d. Penggunaan, Penambahan dan/atau Pengurangan ADD; e. Pelaporan; f. Sanksi; g. Pemantauan dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Pengelolaan dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 57) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 Nomor 611); 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 100);
13.Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 41) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Bupati adalah Bupati Seruyan.
3.Pemerintah Daerah a dalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh camat. 4
5.Camat adalah pem1mp1n kecamatan sebagai perangkat daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
7.Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah.
8.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat. 9 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan mesyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13.Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
14.Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah alokasi dana minimal yang diterima desa.
15.Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah alokasi dana proporsional yang diterima desa. 5
16.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 1 7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19.Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20.Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPj adalah kelengkapan dokumen penggunaan keuangan desa.
21.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah In spektorat Daerah. 22 . Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
23.Bobot Desa adalah faktor yang digunakan untuk menghitung ADD .

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang tata cara penggunaan, pengalokasian, pengelolaan dan penetapan pem bagian ADD.
(2)Tujuan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengatur tata cara penggunaan, pengalokasian, pengelolaan dan penetapan pembagian ADD dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2025, khususnya yang bersumber dari ADD .
(3)Ruang Lingkup peraturan bupati, terdiri dari:
1. a.Pendanaan dan Pengeloaan;
2. b.Pengalokasian; c . Tahapan dan Penyaluran; 6
3. d.Penggunaan, Penam bahan dan/atau Pengurangan ADD ; e . Pelaporan;
4. f.Sanksi;
5. g.Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Sumber ADD b erasal dari bagian penerimaan dana transfer umum dalam APBD setelah dikurangi dana transfer khusus yang diterima Pemerintah Daerah.
(2)Penyediaan dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ADD dianggarka n dalam APBD.

Pasal 4

Pengelolaan ADD dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 5

(1)Besaran ADD dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
(2)Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik.
(3)Jumlah Desa sebagai penerima ADD sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) des a .
(4)Pagu ADD adalah Rp84. 676.495.400, - (delapan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) .

Pasal 6

(1)ADD untuk masing-m a sing desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan.
(2)ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan ADDM dan ADDP. 7
(3)ADDM ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa.
(4)ADDP ditetapkan sebes ar 30% (tiga puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara proporsional kepada seluruh desa.
(5)ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan.
(6)Bobot desa sebagaim ana dimaksud pada ayat 5 ditentukan berdasarkan variabel:
1. a.jumlah penduduk Desa 20% (dua puluh per seratus);
2. b.jumlah penduduk miskin Desa 40% (empat puluh per seratus); c . luas wilayah Desa 15% (lima belas per seratus); dan d . indeks kesulitan geografis Desa 25% (dua puluh lima per seratus) .
(7)Besaran ADD setiap Des a dihitung dengan cara: ADDx = ADDMx + ADDPx Keterangan: ADDx Alokasi Dana Desa untuk desax ADDMx Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x ADDPx Alokasi Dan a Desa Proporsional untuk Desax Untuk menentukan ADDPx ADDPx = BDx X (ADD - ADDM) Keterangan: BDx ADD ADDM Bobot Desax Alokasi Dan a Desa yang ditetapkan Pemerintah Daerah Alokasi Dan a Desa Minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menentukan BDx Untuk menentukan BDx BDX = (0,035*Zl) + (0,035*Z2) + (0,010*Z3) + (0,020*Z4) Keterangan: Zl Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di daerah. Z2 Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di daerah. Z3 Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di daerah. Z4 Rasio 1KG setiap desa terhadap total 1KG Desa di daerah .

Pasal 7

Perhitungan ADD tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupaka n bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 8

BAB IV

TAHAPAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

(1)ADD disalurkan oleh pemerintah daerah kepada desa.
(2)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD pada tahun anggaran berjalan.
(3)Kepala Desa dan Bendahara Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Da erah.
(4)Penarikan/ pencairan ADD pada bank mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam 2 (dua ) Tahap dengan ketentuan:
1. a.Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni;
2. b.Tahap II sebesar 40% (em pat puluh per seratus) paling cepat Bulan Maret;
(2)Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: a . Peraturan Desa men genai APBDes Tahun Anggaran 2025 kepada bupati, melalui camat; b . Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan SPj Tahun Anggaran sebelumnya kepada bupati melalui camat; c . Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya.
(3)Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: a . Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I dan SPj Tahap I kepada bupati melalui camat;
1. b.Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
2. c.Laporan Realisasi APBDes Tahap I Tahun Anggaran 2025.
(4)Mekanisme penyaluran ADD ditetapkan dengan keputusan bupati. 9 BABV PENGGGUNAAN,PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN ADD

Pasal 10

(1)Penggunaan ADD mengacu pada RPJMDes dan RKPDes serta APBDes .
(2)Dalam hal terjadi penambahan dan/ a tau pengurangan ADD maka dilakukan sebagai berikut:
1. a.penambahan ADD ditetapkan dalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025;
2. b.penyaluran dilaksanakan pada Tahap III dengan ketentuan sebagai berikut;
  1. 1.menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025 kepada bupati melalui camat; dan
  2. 2.menyampaikan Laporan Realisasi APBDes Tahap II kepada bupati m elalui camat.
(3)Dalam hal terjadi pengurangan APBDes Tahun Anggaran 2025 maka dilakukan sebagai berikut; a . Pengurangan ADD ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes;
1. b.pengajuan Tahap II dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan ditetapkan.
(4)Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan;
1. a.Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah belanja desa untuk mendanai:
  1. 1.penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  2. 2.pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. 3.Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan 4 . Pemberdayaan Ma syarakat Desa.
2. b.Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) darijumlah anggaran belanja desa mendanai:
  1. 1.penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan,
  2. 2.tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
(5)ADD selain untuk melaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) juga harus memberikan manfaat s ebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: a . peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
1. b.peningkatan sarana dan prasarana pelayan publik;
2. c.peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa; dan/ atau d . peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa. 10

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Camat mengoordinasikan kepada kepala desa untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada bupati.
(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
2. b.Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…