DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Maksud dan Tujuan, Bab III: Sistematika, Bab IV: Pengendalian dan Evaluasi, Bab V: Perubahan RKPD, dan Bab IV: Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencnnn Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Ka bu paten Sukarnara, Ka bu paten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangumm Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun r- 2 2011 lentung Pcmbcntukon Pcrutumn Perundang- undangan (Lcmbarnn Ncgarn Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tumbnhan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian clan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 265);
19.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalirnantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- t I i i i i i f • • Menetapkan 4 2045 (Lcmbaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lcmbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
22.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98) . MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. • 5
3.13upati aclolnh Buputi. Scruyon.
4.Pcmngkat Doemh adalah unsur pembantu kcpala daerah clan DPRD clalam pcnyclcnggaroan Urusan Pemerintahan yang mcnjadi kewcnangan Dacrah.
5.Pcrcncanaan Pcmbangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pcmangku kepenlingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 .
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk Tahun 2026.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan untuk Tahun 2026.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan daerah dan sinergisitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
(2)Tujuan penyusunan RKPD adalah:
1. a.Untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
2. b.Menjadi pedoman perumusan penyempumaan Rancangan Akhir Renja PD; • • f,
3. c.~frnjn,li twdomnn pcnywmnon Rnnconwin Kcbijukon Umum APIJ)) ttcrl o Rnncnngon Priorllos dun Plafon An1~~nrn n Bcmcntnrn .

Pasal 3

RKJ>D mcrupakun clokumcn pcrcnca nuun pcmba ngunan ducruh Kuhuputcn Scruyun Tnhun 2026, yang dimulai pada Tanggol 1 Jnnunri 2026 dnn bcrakhlr pada Tanggat 31 Dcscmbcr 2026.

Pasal 4

(1)Ranca nga n RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun RKPD.
(2)RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
(3)RKPD memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untukjangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

BABIV BABV

Pasal 5

(1)RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH . SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. PENUTUP.
(2)Sistematika Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ,. • • 7
(2)Kcpala Perangkat Dacrah mclakukan pcngcndalian dan cvaluasi tcrhadap pclaksanaan Renja PD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi RKPD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PERUBAHAN RKPD

BAB IV

PENOENDALlAN DAN EVALUASI Paaal6 (11 Bupali mclalui Pcrangkat Ducrah yang lugas pokok dan fungsinya bcrlanggungjawab dalam bidang pcrcncanaan Pcmbangunan daerah mclakukan pcngendalian clan cvaluasi RKPD.

Pasal 7

(1)Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
(2)Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/ atau
3. c.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. • 8 Agar seliap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Seruyan. Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal :, J~~ 2025 Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 1 :,\~\i 2025 • BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR .•.U ....

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…