Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. Pemberdayaan Koperasi; c. satuan tugas; d. Perlindungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.
Memuat teks peraturan…
Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: a. berkoordinasi dengan Gubemur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi; b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi; c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi; d . menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; ~ f IM• :i ~ r rtllt l\ •I~ • ·•ot , .~ ::l ~tk ,,,.,u 1/t' Ii, "A r ~ ~• J fl"l• t •ttJ.,;! l") l . tf!tt ff'{ V •l ~'l. , ( ·~,"~- t""'•fl 011 · ll r, 9.f "' t<,,,...,.m~t drnfi,At trO\r O JKJf O ·to , , '/j t ) 1 t, in hi I h,itt1U f""" l,thtfl kh1f'rj11 r~.u,~ 1 nmrut ,t uuv od J min 'ny,H Pl cHn ,ttoknn .kurnt1g ,Jkl.lt ohm f innh, ~o, flt.,. th ps ( ms, 1.uk dolnm k m o r vlto ll 111- L (2) P11 naj1rar 2' Mo-d• f Pe mbe·ntuka n Kopera ■ l PaPl 6 Model pembc ntukun l<opcrasi didahuJui pelaksanaan mu syowora h dcsn khu s us a tau musyawarah kelurahan khusu s untuk pe mbentukan Koperasi dengan momperha tiko.n karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa /Kelu raha n, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa /Kelurahan. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu: a. pendirian Koperasi baru; b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Paragraf 3 Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi
(1) Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi. (4) t ., , h 1 •~ ''° bt'h tnu t tou , ,o, bu r t ks3 (k rt g,1_11 1, rknlt untuk u, khu urt rttJJ.U m . ano dlm,1,k ud • (I J. I , 1nm f n.un rnu yawomh desa khusus atau mu y nwnroh kclurnJum khusus scbagaimana dimaksud pndo nynt (I) disepa.koli: n. 1>e mbcntukan koperosi ; b. nnggoron dnsor awal, paling scdikit meliputi nama, jcnis bidnng dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan c. pcmilihan calon pengurus dan pengawas koperasi. Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi
(1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format: a. diawali dengan kata "Koperasi"; b. dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan c. diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat. (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan.
(1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. f · m , ,, k , rn.'li dtl,m ,,,,. rtJr J\: , • ft t'llf 1-,.r.n cd n11n M!tnbnko; h. ,trmf J n rdinon obn l mur·o h; e. J:>t'n I dfnnn l cn ,cdino n colcl s torage/cold chain ata u gudang; g. logir.tlk/distribus i; don/a tau h . loin -loin scsuei pcnugasan dan kebutuhan usaha, kcorifon lokal, kebutuha n masyarakat desa sctempal scrta karakteristik wilayah. (2) Kopcrasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terka it scsuai jcnis usaha Koperasi sebagaimana dima ksud pada ayat 1 huruf e yang di atur dalam perja njian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ ART dan ketcntuan Peraturan Perundang- undangan.
Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan nonna, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat. Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha
Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ,, , 1,rm11 ,on; t. llrOlutJ(!ln ; dnn no-vol\ dnn kknologl. Of n~11~ r1~ t;fr tlnu,h p-.t«h o ~ JY-,JllttJI, (:.?t Krhijn)rnn pndn nspek kclcmbagonn scbegaimana ,Hmnk ud pndn nyo t (I) hurur n pnling scdiklt ditujukan untuJ< rncningkotkon : n. kuolltns porHsipusl nnggota; h . kopoeitnH den kompetcnsi sumber claya mnnwdn. pcngurus, pcngawas, clan pengelola; c. l<emampuun monajeriaJ dan tata kelola Koperasi; don d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/Wira Koperasi melalui Inkubasi. (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi; c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi. (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk: a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi; b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/ atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota; c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain; d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. I I JrU\ ;M tttlJlt A dhnn , ·11rf ho 9' r.1 tfi•hw •• Ulk. q j ' '\ IW rnt ~OIAAYI " k,,~•,-d 4 fl f fof I l rl'o,I; q , '), ,u~, 0:n •I 'lti n H ; ,l~t1/nt .nh~ " rfAJ'I • mrttp,Jks Oil • r,n,u,O .dr,r Hnitf fl'!"Ml lt~h ~r 111rlt1,r,p,. 1.f (fl I j U , h 1' r H n n• M1 ,,k ,. ,~mhl,t OAfl krtiml~ ·umh~·r i',!'mh, , mi d,~lmn tJmf h . buuw, otnu lmbol joM, ,1fa;~ trn1tR,, , kw •~rhmtu nnR. l)('rn~~I rind: W, liOAAOtn: :l , n 011 •Jmf()WJIO ; K J)f'rni\f lnin: •L I ,mk dnn imJu, tri k unngan nonbank; dan/atou !;. uml r loin •nng M.h dnn tldak me nglkat sesuoi ti 11 Rf1J' kctc ntuon pcraturan perundang- undongo n , (<,) Kebljnknn pada nspck inovasi dan teknologi ~cba.gaimonn dima,ksud pada ayat (1) huruf e paling scdikit ditujukan untuk: u. mcningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital; b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan doya saing Koperasi; c. mendorong pemanfaatan teknologi inforrnasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu; d . mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi. Paragraf3 Perizinan
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau b. Perizinan berusaha berbasis risiko. (2) (3) 11 A :,fV P M T1JKA' 8ATU'AN t'tJOA I 1 ili,m hnl r,rn 1 n nmn drHR,llll u unnn n. « hrn: tlUpll tl; , lfCI>"'"" pcmh~ntuknn f Jlet'O!\ , cJlb ntuk Mlunn bll,gAI herikut: h. \\lrikll ·K tun : Sckretnri Docmh; dnn tugo ~rkre tmfo: l<cpnln Pcmngkat Daeroh yang 111 lnk1umnknn urusnn pcrnerintohan di bidang kopcrottl; thm d. An ggotu: l<cpaln Pernngkat Daerah terkait (sesuai kebutuhcm dacmh mas i119-masin9). Sntunn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugos antara lain: a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah; b. memetakan potensi desa/kelurahan percepatan pembentukan Desa/Kelurahan; dan untuk Koperasi c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. BABV PELINDUNGAN KOPERASI
(1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah: a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. 13 (2) Sclain pclincJungan terhacJap Koperasi sebagajmana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pcmulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: a. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan modal; dan/atau d. bantuan bentuk lain. (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
(1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya. (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan; dan (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi. BAB VI PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek: a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk; b. tingkat partisipasi anggota; C. volume usaha Koperasi; d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan e. kendala yang dihadapi. 14 (3) l:lupRti melnporka n hasil cvaluasi bcrka la scbaga imana cJimaksucJ pAda ayat (2) kcpacla Gubcmur. (4) Pcmctintah Dacrnh melaporkan hasil pelaksa naan program kemudahnn, Pelindungan, clan Pemberdayaan usaha l<opcrasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/ atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat. BAB Vll PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi. (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan. (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi. BAB VIII PENDANAAN
Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dapat bersumber dari: a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. I I / ==- IS DAD lX Klt-TENTUAN PlllNU1'UP Pl\8nl 21 Perntumn Bupnti ini mulnl l> •rluku pndn tnngg11I ctiunclnngknn. Agnr setiap orong mongctuhuh1,yn, rncmorlntohlmn pengunclnngf\n Pcrntumn Buputl In! dongon penempntnnnya dnlnm Bedto Dncroh 1,ubupoton Scrnynn. Ditctnplmn di l{ualu Pcml>unng pn . tunggnl J\ A')I.I~~"~ 2025 BERITA DAERAll KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR .f.'!:
Membuka PDF…